Tuesday, December 9, 2008

Pesimisme tandai Dengar Pendapat Panggar DPRD

SUMEDANG - Rapat Dengar Pendapat Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (9/12), ditandai dengan keluh kesah dan kebingugan. Pasalnya, kondisi keuangan APBD 2009 yang minus, mengharuskan sejumlah kegiatan prioritas ditunda.

Hal itu tampak di saat Panggar DPRD menggelar Dengar Pendapat dengan Forum Musrenbang Kabupaten dan Forum Camat, Selasa kemarin. Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin Ketua Harian Panggar Edi Askhari didampingi Wakil Ketua Panggar H Ending Sajidin.

Menurut Edi, bahwa kondisi penganggaran APBD 2009, DPRD pesimis bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menenngah(RPJPM).

Dijelaskan, bahwa total pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2009 diprediksi mencapai 914 milyar, hampir menembus angka Rp 1 triliun.

Jumlah tersebut, kata Edi. nilai pendapatan 87 persen bersumber dari pemerintah pusat meliputi Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagi hasil pajak non pajak. Sisanya senilai 13 persen bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara untuk tahun anggaran 2009, pemerintah pusat telah menghapus beberapa DAK diantaranya DAK Kesehatan "Nol" persen yang semula Rp 6 - Rp 9 milyar.

"Ini sangat memprihatinkan, karena di saat kondisi IPM kita naik bahkan menjadi pilot project, saya katakan sekarang ini nyaris kandas," kata Edi.

Selain itu, DAK Binamarga, yang semula bisa mempelroleh Rp 9 milyar lebih ternyata pada TA 2009, "Nol" persen. "Memang di bidang ke-PU-an Ciptakarya dan Pengairan masih ada walaupun jumlahnya turun sangat drastis," ungkapnya.

Kondisi seperti ini, jelas Edi, telah menumbuhkan pesimisme di kalangan Anggota DPRD, karena bakal banyak kegiatan yang terpaksa dihapus karena tak tersedia dananya.

Kondisi seperti ini pula, dinilai Edi akibat kelemahan jajaran Pemkab Sumedang yang tidak mampu membangun networking maupun lobi-lobi di tingkat pusat, sehingga pemerintah pusat menghapus beberapa DAK yang berdampak terhadap roda pemerintahan dan pembangunan.

"Yang paling kita khawatirkan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap DPRD maupun Pemkab Sumedang," kata Edi serius.***


Share/Save/BookmarkBookmark and Share
baca berita di lintas berita

No comments: