Monday, January 12, 2009

Pelantikan Jabatan SOTK Baru Bupati Rencanakan Medio Januari

SUMEDANG - Kabar gembira bagi dunia birokrasi. Pada medio Januari ini, Bupati Sumedang H Don Murdono berencana akan segera melaksanakan pengisian jabatan dalam SOTK baru. Dengan demikian, mutasi besar-besaran akan menandai tahun baru 2009.
"Insya Alloh pertengahan bulan Januari ini, kita akan segera melantik pejabat yang akan menduduki SOTK baru," kata H Don Murdono, Senin (12/1).
Menurut Don, pengisian jabatan telah melalui beberapa tahapan yang dilaksanakan melalui Baperjakat. "Saya tidak sendirian, tetapi berproses melalui perumusan, pengkajian dan dilakukan bersama-sama. Soal personal, tidak perlu diragukan lagi,," katanya.
Berbicara tentang siapa yang akan menduduki jabatan tertentu, jelas Bupati Sumedang, bahwa semua itu didasarkan kepada ketentuan normatif disamping penilaian lainnya.
Adapun dalam perjalanan, Bupati bersama Baperjakat seperti tahun-tahun sebelumnya sering melakukan evaluasi terhadap personal dalam suatu jabatan.
"Kita mengukur bagaimana kemampuan melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsi. Dan, evaluasi semacam ini sudah berjalan," tegasnya.
Don menolak menyebutkan rancangan personal, soalnya selain bersifat rahasia juga masih terdapat kemungkinan perubahan-perubahan. "Kita lihat saja pada saatnya nanti," tandasnya.***


Share/Save/BookmarkBookmark and Share
baca berita di lintas berita

Kebijakan Pusatl APBD Terpuruk Don belum Rencanakan Pinjaman

SUMEDANG - Bantuan pemerintah pusat memang susut. Namun demikian, Bupati Sumedang H Don Murdono, mengaku tak gentar menghadapi kondisi terpuruk saat ini. Yang paling penting adalah dilakukan penentuan skala prioritas program.
Penegasan tersebut dilontarkan Bupati Don sehubungan dengan adanya kekhawatiran beberapa pihak atas keterpurukan APBD 2009 Murni, Senin (12/1).
"Kondisi seperti ini tak lepas dari kebijakan pemerintah pusat. Persoalannya, kita harus mengambil langkah-langkah agar dalam kondisi seperti ini program bisa berjalan," katanya.
Karenanya, Don sudah memerintahkan kepada pejabat dinas/instansi agar dalam menghadapi kondisi seperti ini supaya dilakukan balancing antara kemampuan dan prgram
"Nah, dalam penentuan program ini, dinas/instansi mesti pandai-pandai melakukan penyusunan program prioitas apa saja yang mesti dilaksanakan," ungkapnya.
Lebih jauh disebutkan, bahwa priortas program di antaranya diarahkan kepada pembangunan infrastruktur. Prioritas ini, kata Don, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
Kecuali itu, Bupati Sumedang menilai bahwa pinjaman kepada pihak ketiga untuk membiayai pembangunan memang bisa dilaksanakan.
"Ya itu kan namanya alternatif. Sah-sah saja pendapat demikian. Yang jelas, sampai saat ini kita belum memiliki rencana untuk melakukan pinjaman," tegas Don Murdono.
Bahkan, ia mengaku optimis dalam kondisi keterbaatsan ini, selain akan mendorong upaya atau terobosan-terobosan baru juga diyakini roda pemerintahan maupun pebangunan tidak akan mengalami stagnasi.***


Share/Save/BookmarkBookmark and Share
baca berita di lintas berita

Swastanisasi Perparkiran di Sumedang GIP Parking alami Kendala

SUMEDANG - Dunia perparkiran yang digarap pihak ketiga, CV GIP Parking, memang sulit mencapai target untuk kontribusi terhadap pendapatan daerah. Persoalannnya, potensi yang direkomendasikan Dishubtel, jauh berbeda dengan kondisi riil di lapangan.
Bukan itu saja, meskipun Sumedang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 11/2005 tentang pajak retrisbusi parkir, namun sampai saat ini belum adanya petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (Juklak/Juknis).
"Sebenarnya masih banyak yang harus disempurnakan. Dan ini yang ingin saya sampaikan kepada Bupati Sumedang (H Don Murdono, red)," kata Galih Cahyadi, Direktur CV GIP Parking, Senin (12/1).
Menurut dia, target yang dirancang Dishubtel Sumedang untuk tahun anggaran 2009 senilai Rp 400 juta. "Ini tidak realistis. Lihat saja, kondisi riil di lapangan dengan konsep potensi sangat jauh berbeda," katanya.
Dijelaskan, dari 112 titik lokasi parkir (Kota I, Kota II, Barat, Utara, dan Timur), realisasi penerimaan perparkiran masih banyak yang menyetorkan Rp 2000 -- Rp 5000 per hari.
Bahkan, kata Galih, dari 112 titik lokasi parkir yang dikelola 152 juru parkir, ternyata terdapat 20 buah titik lokasi yang pasiv. "Artinya tidak bisa digarap oleh kita dan tentu saja tidak ada penerimaan," paparnya.
Itulah sebabnya, ia bermaksud untuk menyampaikan langsung tentang kondisi eksisting ini kepada Bupati H Don Murdono. "Laporan sudah masuk, cuma untuk bertemu saya masih belum bisa karena kesibukan beliau," ujarnya.
Di bagian lain disebutkan, selama 9 bulan beroperasi, masih tersisa tunggakan dari lima wilayah parkir sebesar Rp 39.225.00.
"Saya sudah melakukan pemanggilan kepada sejumlah juru parkir, dan saya mintakan agar mereka segera melunasi tunggakan, Barangkali, penegasan ini dianggap sebagian juru parkir sebagai tekanan," ungkapnya.
Diakui, pihaknya masih bisa melangkah dengan penuh keyakinan sekalipun memegang Perda no.11/2005. "Ternyata, Perda saja tida cukup, tetapi harus dikuatkan dengan SK Bupati tentang Juklak/Juknis. Aturan ini yang diperlukan kita," tandasnya.
Karenanya, mengenai Juklak/Juknis ini termasuk salah satu usulan GIP Parking kepada Bupati Sumedang. "Selama belum memegang aturan ini, kita tidak bisa memiliki kekuatan untu mengoptimalkan pendapatan dari parkir. Yang jelas, saya harus nombok terus," tambah Galih Cahyadi.***


Share/Save/BookmarkBookmark and Share
baca berita di lintas berita

Tuesday, January 6, 2009

79 Penderita HIV/AIDS di Sumedang, 12 Orang Meninggal

Memprihatinkan. Dari 79 orang penderita HIV/AIDS, 12 orang meninggal dunia pada tahun 2008, dan 4 orang di antaranya anak berusia di bawah lima tahun. Yang tak kalah memprihatinkan lagi adalah, bahwa penderita HIV/AIDS tersebut umumnya kelompok usia produktif

Hal itu disampaikan dr H Hilman Taufiq Ws, MKes, Kepala DINKES (Dinas Kesehatan) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 6 Desember 2009.

Keprihatinan tersebut melahirkan inisiatif untuk melakukan road show bagi kelompok usia produktif, yakni bagi kalangan pelajar SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).

"Ini merupakan upaya kita agar pelajar dalam memahami benar tentang HID/AIDS sehingga mereka bisa menghindari dari perilaku yang bisa menimbulkan terkena penyakit mematikan tersebut," paparnya.

Selain itu, lanjut Hilman, road show ini bertujuan pula untuk memupus stigma yang berkembang dalam masyarakat, bahwa penderita HIV/AIDS harus disingkirkan.

"Ini stigma yang harus kita hilangkan dan mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama menanggulangi
penyakit masyarakat ini," ungkapnya.

Diakui, upaya pemberantasan penyakit masyarakat ini akan dilakukan selainoleh Dinas Kesehatan juga melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, Badan Narkotika Nasional dan institusi Sumedang Sehat.

"Upaya-upaya tersebut akan kita laksanakan pada tahun 2009 agar bisa menemukan sumber penularan, dan bisa merubah pandangan masyarakat sehingga memahami betul tentang HIV/AIDS," tegas Himan.***


Share/Save/BookmarkBookmark and Share
baca berita di lintas berita

dr Yuyu Suparman Memimpin lagi PMI Cabang Sumedang


Pelantikan Pengurus PMI (Palang Merah Indonesia) Cabang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dipimpin H Karna Suwandha, Ketua PMI Jawa Barat, digelar di Gedung Negara Sumedang, Selasa (6/1).
 
Menurut H Atje Arifin Abdullah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, menyebutkan pihaknya mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat atas sumbangan yang telah diberikan melalui Bulan Dana PMI tahun 2008.
 
"Kita perlu berterima kasih, soalnya terjadi peningkatan yang cukup besar. Ini artinya, tingkat kesadaran masyarakat untuk membantu kepentingan kemanusiaan saat ini telah meningkat," katanya.
 
Dijelaskan, target penerimaan bantuan Bulan Dana PMI 2008 sebesar Rp 300 juta, telah tercapai Rp 199.406.003.
 
"Walaupun tidak mencapai target, tetapi dengan jumlah penerimaan sebesar itu jelas telah terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Atje.
 
Sekretaris Daerah Kebupaten Sumedang ini, menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus
PMI Cabang Sumedang, yang kini masih dipimpin dr Yuyu Suparman (2003 - 2008 dan 2008-2013).
 
Menurut Atje, keberadaan PMI di tengah-tengah masyarakat terutama di saat terjadi bencana alam, PMI Cabang Sumedang senantiasa berada di barisan depan membantu aparat Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menanggulangi bencana alam.***
 

Monday, January 5, 2009

Panwas Pemilu Sumedang mulai Beraksi Imbau Parpol Tertibkan Alat Peraga Kampanye

SUMEDANG - Panwas (Panitia Pengawas) Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mulai beraksi. Di antaranya Panwas telah mengeluarkan imbauan kepada 34 partai politik (Parpol) untuk segera menertibkan pemasangan spanduk atau baliho di tempat-tempat yang terlarang.

Penegasan tersebut dikemukakan Udaya, Anggota Panwas Sumedang, Senin (5/1). Dikatakannya, pada saat ini telah banyak pemasangan spanduk, bendera atau baliho peserta Pemlu Legislatif 2009 yang ditempatkan di beberapa lokasi yang terlarang.

Di antara tempat-tempat terlarang tersebut, jelas Udaya, yakni di Alun-Alun, perkantoran, mesjid dan lingkungan pendidikan. "Sampai saat ini masih banyak yang terpasang disana," kata Udaya.

Karenanya, lanjut Udaya, setelah Panwas membentuk dan melantik Panwas di tingkat kecamatan hingga pembentukan P2L (Pengawas Pemilu Lapangan) di tingkat desa, sudah saatnya Panwas melaksanakan penertiban.

"Karenanya, langkah pertama kita sudahmengirimkan surat berupa himbauan untuk setiap Parpol, agar melakukan penertiban alat peraga kampanye," katanya.

Kecuali itu, kata Udaya lagi, pada saatnya nanti Panwas yang berkoordinasi dengan Komisi Pilihan Umum (KPU) dan Satpol PP akan melaksanakn penertiban di lapangan.

"Dalam pelaksanaan eksekusi, Panwas menyerahkan sepenuhnya kepada Satpol PP. Soalnya, Panwas bukan eksekutor, karenanya kita koordinasi dengan beberapa dinas/instansi," tegas Udaya.***


Share/Save/BookmarkBookmark and Share
baca berita di lintas berita

Penurunan Tarif Dasar Angkutan 5-10 Persen Kini masih Dibahas Organda dan KKU

SUMEDANG - Rencana penurunan tarif angkutan pasca turunnya harga BBM, kini masih dalam proses pembahasan. Pemkab Sumedang, Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan dan Telematika (Dishubtel) telah meminta DPC Organda untuk melakukan pembahasan dengan pengusaha angkutan.

Hal itu dikemukakan H Ade Setiawan, Kepala Dishubtel Sumedang, Senin (5/1). Ia membenarkan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif angkutan sesuai Peraturan Menhub nomor 54/2008.

Menurut Ade, penurunan tarif berdasarkan Permenhub tersebut berkisar antara 5 - 10 persen. Apabila diterapkan di wilayah kabupaten Sumedang, maka penurunan tarif tersebut maksimal Rp 100.

Diakui, penurunan tarif dasar angkutan pasca dua kali penurunan harga BBM, mau tak mau harus dilaksanakan.

Pada saat ini, kata Ade, rencana penurunan tarif ini masih disosialisasikan jajaran DPC Organda Sumedang.

Pada tahap ini, kata Ade lagi, pihak Organda melaksanakan pertemuan dan pembahasan bersama pengurus KKU (Kelompok Kerja Usaha) Angkutan.

"Sudah dilaksanakan dua kali pertemuan dan belum diperoleh kesimpulan berapa sebenarnya nilai penurunan tarif dasar angkutan di Sumedang," paparnya.

Kecuali itu, Pemkab Sumedang masih perlu mendengar aspirasi yang berkembang di level Organda dan pengusaha angkutan, untuk melaksanakan pembuatan regulasi tarif dasar angkutan ini.

Berdasarkan pengamatannya, kemungkinan terjadinya penurunan tarif angkutan tadi, bisa diterapkan untuk angkutan pelajar.

"Ini belum pasti. Sebab, bagaimanapun pertama kita harus mendengar kesimpulan dari Organda dan KKU, dan perlu dilakukan pengkajian mendalam sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Bupati," ungkapnya.

Diharapkan, proses dan penetapan penurunan tarif angkutan (angkutan perkotaan dan perdesaan) di Kabupaten Sumedang ditagetkan tuntas dalam bulan Januari 2009 ini.***


Share/Save/BookmarkBookmark and Share
baca berita di lintas berita

Tuesday, December 23, 2008

Lima Himbauan Bupati Don agar SKPD Pertajam Alokasi Anggaran

SUMEDANG - Kondisi rencana APBD 2009 yang kurang menguntungkan, H Don Murdono, Bupati Sumedang, Jawa Barat, menyerukan lima buah himbauan kepada seluruh SKPD, agar mempertajam alokasi anggaran seefektif mungkin.

Penajaman alokasi ini dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mamp menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil.

Di samping itu, mengembangkan kebijakan inovatif sehingga dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha, mengendalikan tingkat konsumsi dan meniingkatkan investasi.

Mengurangi belanja perjalanan dinas, honorarium, rapat-rapat di luar kantor, dan pembatasan pemberian hibah maupun bantuan sosial yang relatif rendah nilai manfaatnya dalam menghadapi dinamika perubahan yang terjadi. Melakukan upaya penghematan penggunaan energi listrik, bahan bakar, dan telepon semaksimal mungkin.

Terakhir,secara khusus Bupati Sumedang mengharaokan adanya adanya kebersamaan di antara seluruh stakeholder melalui peningkatan kerjasama lintas sektoral.

"Hal ini untuk menangani semua persoalan sebagai dampak dari adanya pengaruh krisi keuangan di Amerika Serikat," tegas Don Murdono.

Menanggapi adanya wacana yang berkembang dan mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman daerah, Don Murdono menyampaikan penghargaannya.

Namun demikian, lanjutnya, pada saat ini Bupati akan lebih memfokuskan pada pemanfaatan dana yang dimiliki secara maksimal.

"Temasuk dana-dana lain yang diperoleh melalui dana dekonsentrasi dan dana pembantuan yang tidak melalui
APBD Kabupate Sumedang.

Pihaknya, ungkap Don pula, akan melangkah dan mengadakan kajian secara teliti terhadap pelaksaaan pinjaman daerah. "Sehingga apabila hal tersebut dilaksanakan benar-benar tepat waktu dan tepat sasaran," tegas Don Murdono.***


Share/Save/BookmarkBookmark and Share
baca berita di lintas berita

Bupati Don Pesimis Tak Akan Tercapai Pelaksaaan Tahun I RPJMD

SUMEDANG - Tahun pertama pelaksanaan RPJMD (rencana pembanguan jangka menengah daerah) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mendapat tantangan berat. Bahkan, pesimis capaian kinerja RPJM tak akan tercapai secara optimal.

"Oleh karena itu, dengan kondisi demikian memerlukan kearifan kita bersama," kata H Don Murdono, Bupati Sumedang usai penandatanganan Nota Kesepakatan PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) 2009 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (22/12) malam.

Menurut dia, program kegiatan yang diusulkan masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) melalui pagu indikatif SKPD dan aspirasi masyarakat tak dapat diakomodir sepenuhnya.

"Namun, kami upayakan secara bertahap, dengan tetap optimis dan terus berusaha mencari kesempatan ruang dan peluang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Posat," tandasnya.

Don sebelumnya, menyebutkan bahwa kondisi kemampuan keuangan daerah pada TA 2009 kurang begitu menguntugkan.

Hal ini, lanjut Don, bisa dirasakan pendapatan daerah dari DAU (dana alokasi umum) ternyata tak sebanding dengan kebutuhan untuk membiayai belanja pegawai.

Di antaranya, gaji CPNS, penyesuaian gaji CPNS menjadi PNS, kenaikna berbagai tunjangan fungsional dan pemenuhan rapel gaji dan tunjangan fungsional serta rencana kenaikan gaji pokok 15 persen.

"Kesemua itu memerlukan dana sangat besar, sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan belanja program dan kegiatan SKPD dan kegiatan urusan wajib dan pilihan," katanya.

Karenanya, APBD 2009, kata Bupati yang masih membujang ini, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD, pencapaian kinerja takan tercapai secara optimal.

Berbicara tentang PPAS, Don Murdono menjelaskan PPAS disusun dengan tujuan untuk menetukan skala prioritas pembangunan daerah; menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-&masing program/kegiatan.

Selain itu, lanjutnya, PPAS ini adalah dokumen perencanaan yang akan dijadikan pedoman oleh Panitia Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan APBD 2009.***


Share/Save/BookmarkBookmark and Share
baca berita di lintas berita

Anggaran Perbaiikan dari DAK Nihil Kerusakan Jalan sulit Ditangani

SUMEDANG - Meski untuk sementara, DPU Bidang Binamarga Kabupaten Sumedang, Jabar tak akan mampu merealisasikan aspirasi warga Desa Keboncau, Kecamatan Ujungjaya, yang menghendaki perbaikan kerusakan jalan kabupaten.

Pasalnya, setelah DAK (dana alokasi khusus) Binamarga dihapus dari pusat, maka dana yang tersedia di APBD Kabupaten Sumedang, tak akan mencukupi untuk perbaikan jalan tersebut.

Adang Syamsudin, Kepala Bidang Binamarga DPUK Sumedang, Selasa (23/12), mengatakan untuk sementara pihaknya "angkat tangan" yang diakibatkan karena kesulitan APBD 2009.

Secara teknis kerusakan jalan kabupaten Keboncau-Kudangwangi sepanjang 6 Km ini akan membutuhkan dana tak kurang dari Rp 3 milyar. Pasalnya, apabila hanya dengan perbaikan routin tanpa peningkatan dengan beton struktur, sangat rentan terhadap kerusakan.

Menurut Adang, peningkatan ruas jalan tersebut sebenarnya sudah berulangkali diusulkan. Hanya saja, sampai sekarang belum terealisasi. "Apalagi sekarang dalam kondisi APBD seperti ini, rasanya sulit untuk memenuhi harapan masyarakat," paparnya.

Namun demikian, kata Adang, jajaran DPUK akan mencoba berusaha menembus pusat dengan harapan bisa memboyong bantuan pusat. "Hanya dari pusat harapan kita. Soalnya, jika meminta ke provinsi, kita akan mentok karena aturan," paparnya.

Dikatakan, panjang ruas jalan kabupaten 796 Km. Kondisi jalan yang masih tergolong baik hanya 40 persen (400 Km), dan sisanya dalam kondisi rusak hingga rusak berat (20 persen). "Perubahan dari rusak ringan menadi berat ini seiring dengan musim hujan," kata Adang. ***


Share/Save/BookmarkBookmark and Share
baca berita di lintas berita