Kekhawatiran tersebut dilontarkan H Dady Muhtadi, Kepala Disnaker Sumedang, Senin (1/12), terkait dengan telah diberangkatkannya 33 KK warga asal Jatigede ke Musi Banyuasih, Sumatera Selatan dan UPT Tebing Jaya, Kecamatan Muaro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Jambi.
Dijelaskannya, pemberangkatan transmigrasi asal Jatigede di bulan November, dilaksanakan untuk 5 KK ke Banyuasih, Sumatera Selatan, Selasa (11/11).
Sedangkan 28 KK asal Desa Cisurat, Desa Wado, Desa Sukakersa, dan Desa Sukamenak, Kecamatan Wado, telah diberangkatkan, Kamis (27/11), ke Provinsi Jambii.
Persoalan yang bisa muncul di lapangan, kata Dady, yakni kekhawatiran para transmigran tersebut "diusir" Pemkab setempat. "Karena memang kita belum bisa memenuhi dana sharing kepada Pemkab di lokasi transmigran," ujarnya.
Dijelaskan, dana sharing sesuai nota kesepakatan bersama antar pemerintah kabupaten, yakni berkisar Rp 5 - Rp 8 juta per Kepala Keluarga. "Dana ini untuk kepentingan pengadaan kelapa sawit bagi setiap penghuni di lokasi transmigrasi.Nah jika tidak, kekhawatiran kita mereka diusir," kata Dady.
Menurut dia, pihaknya sudah berusaha sejak penganggaran APBD 2008 Murni, hanya saja hal ini tak mendapat persetujuan sejak pembahasan di tim anggaran eksekutif. Bahkan di Perubahan APBD 2008 pun tak tersedia dana sharing tersebut.
Diakui, kenyataan ini cukup memprihatinkan. Padahal, lanjut Dady, dana sharing ini adalah kewajiban Pemkab Sumedang untuk memenuhinya sesuai dengan nota kesepakatan bersama.
"Kita sudah memperjuangkan dana sharing ini, cuma sampai sekarang tampak cukup sulit terwujud. "Ya paling tidak bisa teranggarkan di APBD 2009, sehingga warga Jatigede disana akan hidup tenang tanpa terusik oleh hutang dana sharing yang jadi kewajiban Pemkab," katanya.
Memang, kata Dady pula,sampai sejauh ini, belum ada laporan dari lokasi tramsmigrasi terkait masalah dana sharing tersebut. "Yang pasti kita bisa mengantisipasi kemungkinan yang tak bisa dihindari," tambah Dady. ***
Posts
No comments:
Post a Comment