"Oleh karena itu, dengan kondisi demikian memerlukan kearifan kita bersama," kata H Don Murdono, Bupati Sumedang usai penandatanganan Nota Kesepakatan PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) 2009 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (22/12) malam.
Menurut dia, program kegiatan yang diusulkan masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) melalui pagu indikatif SKPD dan aspirasi masyarakat tak dapat diakomodir sepenuhnya.
"Namun, kami upayakan secara bertahap, dengan tetap optimis dan terus berusaha mencari kesempatan ruang dan peluang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Posat," tandasnya.
Don sebelumnya, menyebutkan bahwa kondisi kemampuan keuangan daerah pada TA 2009 kurang begitu menguntugkan.
Hal ini, lanjut Don, bisa dirasakan pendapatan daerah dari DAU (dana alokasi umum) ternyata tak sebanding dengan kebutuhan untuk membiayai belanja pegawai.
Di antaranya, gaji CPNS, penyesuaian gaji CPNS menjadi PNS, kenaikna berbagai tunjangan fungsional dan pemenuhan rapel gaji dan tunjangan fungsional serta rencana kenaikan gaji pokok 15 persen.
"Kesemua itu memerlukan dana sangat besar, sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan belanja program dan kegiatan SKPD dan kegiatan urusan wajib dan pilihan," katanya.
Karenanya, APBD 2009, kata Bupati yang masih membujang ini, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD, pencapaian kinerja takan tercapai secara optimal.
Berbicara tentang PPAS, Don Murdono menjelaskan PPAS disusun dengan tujuan untuk menetukan skala prioritas pembangunan daerah; menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-&masing program/kegiatan.
Selain itu, lanjutnya, PPAS ini adalah dokumen perencanaan yang akan dijadikan pedoman oleh Panitia Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan APBD 2009.***
Posts
No comments:
Post a Comment