DAK Dihapus: Pelayanan Kesehatan di Sumedang bakal Terpuruk

SUMEDANG - Kebingungan kini melanda jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kebupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Soalnya, apabila pemerintah pusat tak mau juga mengucurkan dana alokasi khusus (DAK) kesehatan, berbagai kegiatan termasuk pengadaan obat-obatan di tahun anggaran (TA) 2009, nihil.

"Pelayanan kesehatan di Sumedang akan benar-benar terpuruk. Ini sebuah kondisi yang sangat tidak kita harapkan," kata dr H Hilman Taufik Ws, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Rabu (19/11).

Menurut Hilman, berdasarkan informasi bahwa terdapat enam kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang tidak akan mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009. "Terus terang ini tidak adil. Bayangkan saja, Bandung dengan pendapatan asli daerah yang sangat besar, justru mendapatkan bantuan DAK, jelas-jelas tidak adil," paparnya.

Disebutkan, rencana kebutuhan untuk bidang kesehatan sebenarnya cukup besar. Hanya saja, nilai yang disesuaikan dengan pagu anggaran, sebesar Rp 14 milyar lebih. Sementara dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 9,6 milyar, sehingga kekurangannya dari APBD.

Pagu anggaran Rp 14 milyar tersebut, di antaranya untuk pengadaan obat-obatan sebesar Rp 6,5 milyar; operasional Puskesmas Rp 6 milyar dan program-program penting lainnya. "Eh, malah pada tahun 2009 pemerintah pusat menghapus DAK kita. Karenanya, kita kebingungan apa sebenarnya penyebab pusat menghapus kita," ungkapnya.

Diperkirakan, Kabupaten Sumedang dengan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 90 milyar, dinilai telah menyebabkan kebijakan pusat untuk menahan DAK. "Padahal, kenyataannya, PAD sebesar Rp 90 milyar itu di antaranya Rp 40 milyar dikembalikan ke Rumah Sakit Umum Daerah," kata Hilman.

Karenanya, jumlah riil PAD hanya sebesar Rp 50 milyar, sehingga ketika pemerintah pusat menghilangkan DAK hal ini berpengaruh luas terhadap roda pemerintahan maupun pembangunan di daerah.

"Terus terang saya sendiri bingung rumus apa yang dipergunakan pusat sehingga Kabupaten Sumedang tidak lagi menerima DAK kesehatan. Lihat saja Bandung yang pendapatannya besar, mereka tetap menerima DAK," katanya.

Kecuali itu, ia percaya kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk melakukan pendekatan ke pusat. "Mudah-mudahan saja bisa berhasil, sebab masalah DAK ini menentukan kesejahteraan masyarakat," tegas Hilman.***