Hal itu dikemukakan H Dede Hermasah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Jumat (21/11). Pernyataan tersebut disampaikan sehubungan dengan kemungkinan beberapa bantuan pemerintah pusat (DAK) 2009 akan dihapus.
Menurut Dede, kondisi seperti itu dinilainya sebagai sebuah situasi global yang bukan hanya berdampak terhadap Kabupaten Sumedang, juga kabupaten/kota secara nasional. Khusus di Indonesia, kondisi seperti ini dimungkinkan akibat kebijakan pemerintah yang akan menaikan gaji guru mencapai 100 persen.
"Jadi bukan hanya Sumedang yang merasakan dampaknya, melainkan semua kabupaten/kota di Indonesia. Nah, kondisi ini jangan sekali-kali membuat kita menjadi pesimis," tegas Dede.
Bahkan, lanjut Dede, seharusnya hal tersebut menjadikan semua pihak introspeksi dan ditangkap sebagai sebuah tantangan. "Kita tidak boleh larut dalam kebingungan menghadapi kondisi sekarang, malah sebaliknya kita harus bangkit," katanya.
Menurut Dede, selama ini pemerintah kabupaten/kota senantiasa mengandalkan bantuan pusat. Bahkan, program pembangunan selama ini justru hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Sikap APBD oriented ini jelas salah, dan sudah saatnya kita ubah. Ada tiga domain yang harus diperankan yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta," kata Dede.
Ketiga domain tadi, diyakini Dede bisa menjadi kekuatan besar untuk membangun. Dengan modal yang dimiliki, pembangunan bisa berjalan yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan.
Dalam upaya mencari solusi atas permasalahan yang mungkin terjadi di tahun anggaran 2009, Bupati Sumedang H Don Murdono dan Wakil Bupati Taufiq Gunawansyah, saat ini sedang melakukan upaya konsultasi ke pemerintah pusat.
"Terus terang kondisi semacam ini akibat kebijakan pusat. Persoalannya, pemerintah tidak melakukan konsltasi kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga semuanya mengalami kebingungan apa yang mesti diperbuat," ungkap Dede.***
Posts
No comments:
Post a Comment