Pelantikan Jabatan SOTK Baru Bupati Rencanakan Medio Januari

SUMEDANG - Kabar gembira bagi dunia birokrasi. Pada medio Januari ini, Bupati Sumedang H Don Murdono berencana akan segera melaksanakan pengisian jabatan dalam SOTK baru. Dengan demikian, mutasi besar-besaran akan menandai tahun baru 2009.
"Insya Alloh pertengahan bulan Januari ini, kita akan segera melantik pejabat yang akan menduduki SOTK baru," kata H Don Murdono, Senin (12/1).
Menurut Don, pengisian jabatan telah melalui beberapa tahapan yang dilaksanakan melalui Baperjakat. "Saya tidak sendirian, tetapi berproses melalui perumusan, pengkajian dan dilakukan bersama-sama. Soal personal, tidak perlu diragukan lagi,," katanya.
Berbicara tentang siapa yang akan menduduki jabatan tertentu, jelas Bupati Sumedang, bahwa semua itu didasarkan kepada ketentuan normatif disamping penilaian lainnya.
Adapun dalam perjalanan, Bupati bersama Baperjakat seperti tahun-tahun sebelumnya sering melakukan evaluasi terhadap personal dalam suatu jabatan.
"Kita mengukur bagaimana kemampuan melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsi. Dan, evaluasi semacam ini sudah berjalan," tegasnya.
Don menolak menyebutkan rancangan personal, soalnya selain bersifat rahasia juga masih terdapat kemungkinan perubahan-perubahan. "Kita lihat saja pada saatnya nanti," tandasnya.***

Kebijakan Pusatl APBD Terpuruk Don belum Rencanakan Pinjaman

SUMEDANG - Bantuan pemerintah pusat memang susut. Namun demikian, Bupati Sumedang H Don Murdono, mengaku tak gentar menghadapi kondisi terpuruk saat ini. Yang paling penting adalah dilakukan penentuan skala prioritas program.
Penegasan tersebut dilontarkan Bupati Don sehubungan dengan adanya kekhawatiran beberapa pihak atas keterpurukan APBD 2009 Murni, Senin (12/1).
"Kondisi seperti ini tak lepas dari kebijakan pemerintah pusat. Persoalannya, kita harus mengambil langkah-langkah agar dalam kondisi seperti ini program bisa berjalan," katanya.
Karenanya, Don sudah memerintahkan kepada pejabat dinas/instansi agar dalam menghadapi kondisi seperti ini supaya dilakukan balancing antara kemampuan dan prgram
"Nah, dalam penentuan program ini, dinas/instansi mesti pandai-pandai melakukan penyusunan program prioitas apa saja yang mesti dilaksanakan," ungkapnya.
Lebih jauh disebutkan, bahwa priortas program di antaranya diarahkan kepada pembangunan infrastruktur. Prioritas ini, kata Don, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
Kecuali itu, Bupati Sumedang menilai bahwa pinjaman kepada pihak ketiga untuk membiayai pembangunan memang bisa dilaksanakan.
"Ya itu kan namanya alternatif. Sah-sah saja pendapat demikian. Yang jelas, sampai saat ini kita belum memiliki rencana untuk melakukan pinjaman," tegas Don Murdono.
Bahkan, ia mengaku optimis dalam kondisi keterbaatsan ini, selain akan mendorong upaya atau terobosan-terobosan baru juga diyakini roda pemerintahan maupun pebangunan tidak akan mengalami stagnasi.***

Swastanisasi Perparkiran di Sumedang GIP Parking alami Kendala

SUMEDANG - Dunia perparkiran yang digarap pihak ketiga, CV GIP Parking, memang sulit mencapai target untuk kontribusi terhadap pendapatan daerah. Persoalannnya, potensi yang direkomendasikan Dishubtel, jauh berbeda dengan kondisi riil di lapangan.
Bukan itu saja, meskipun Sumedang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 11/2005 tentang pajak retrisbusi parkir, namun sampai saat ini belum adanya petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (Juklak/Juknis).
"Sebenarnya masih banyak yang harus disempurnakan. Dan ini yang ingin saya sampaikan kepada Bupati Sumedang (H Don Murdono, red)," kata Galih Cahyadi, Direktur CV GIP Parking, Senin (12/1).
Menurut dia, target yang dirancang Dishubtel Sumedang untuk tahun anggaran 2009 senilai Rp 400 juta. "Ini tidak realistis. Lihat saja, kondisi riil di lapangan dengan konsep potensi sangat jauh berbeda," katanya.
Dijelaskan, dari 112 titik lokasi parkir (Kota I, Kota II, Barat, Utara, dan Timur), realisasi penerimaan perparkiran masih banyak yang menyetorkan Rp 2000 -- Rp 5000 per hari.
Bahkan, kata Galih, dari 112 titik lokasi parkir yang dikelola 152 juru parkir, ternyata terdapat 20 buah titik lokasi yang pasiv. "Artinya tidak bisa digarap oleh kita dan tentu saja tidak ada penerimaan," paparnya.
Itulah sebabnya, ia bermaksud untuk menyampaikan langsung tentang kondisi eksisting ini kepada Bupati H Don Murdono. "Laporan sudah masuk, cuma untuk bertemu saya masih belum bisa karena kesibukan beliau," ujarnya.
Di bagian lain disebutkan, selama 9 bulan beroperasi, masih tersisa tunggakan dari lima wilayah parkir sebesar Rp 39.225.00.
"Saya sudah melakukan pemanggilan kepada sejumlah juru parkir, dan saya mintakan agar mereka segera melunasi tunggakan, Barangkali, penegasan ini dianggap sebagian juru parkir sebagai tekanan," ungkapnya.
Diakui, pihaknya masih bisa melangkah dengan penuh keyakinan sekalipun memegang Perda no.11/2005. "Ternyata, Perda saja tida cukup, tetapi harus dikuatkan dengan SK Bupati tentang Juklak/Juknis. Aturan ini yang diperlukan kita," tandasnya.
Karenanya, mengenai Juklak/Juknis ini termasuk salah satu usulan GIP Parking kepada Bupati Sumedang. "Selama belum memegang aturan ini, kita tidak bisa memiliki kekuatan untu mengoptimalkan pendapatan dari parkir. Yang jelas, saya harus nombok terus," tambah Galih Cahyadi.***