Media Sumedang

Pelantikan Jabatan SOTK Baru Bupati Rencanakan Medio Januari

2009-01-12T21:22:00.000+07:00

SUMEDANG - Kabar gembira bagi dunia birokrasi. Pada medio Januari ini, Bupati Sumedang H Don Murdono berencana akan segera melaksanakan pengisian jabatan dalam SOTK baru. Dengan demikian, mutasi besar-besaran akan menandai tahun baru 2009.
"Insya Alloh pertengahan bulan Januari ini, kita akan segera melantik pejabat yang akan menduduki SOTK baru," kata H Don Murdono, Senin (12/1).
Menurut Don, pengisian jabatan telah melalui beberapa tahapan yang dilaksanakan melalui Baperjakat. "Saya tidak sendirian, tetapi berproses melalui perumusan, pengkajian dan dilakukan bersama-sama. Soal personal, tidak perlu diragukan lagi,," katanya.
Berbicara tentang siapa yang akan menduduki jabatan tertentu, jelas Bupati Sumedang, bahwa semua itu didasarkan kepada ketentuan normatif disamping penilaian lainnya.
Adapun dalam perjalanan, Bupati bersama Baperjakat seperti tahun-tahun sebelumnya sering melakukan evaluasi terhadap personal dalam suatu jabatan.
"Kita mengukur bagaimana kemampuan melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsi. Dan, evaluasi semacam ini sudah berjalan," tegasnya.
Don menolak menyebutkan rancangan personal, soalnya selain bersifat rahasia juga masih terdapat kemungkinan perubahan-perubahan. "Kita lihat saja pada saatnya nanti," tandasnya.***

Kebijakan Pusatl APBD Terpuruk Don belum Rencanakan Pinjaman

2009-01-12T21:17:00.000+07:00

SUMEDANG - Bantuan pemerintah pusat memang susut. Namun demikian, Bupati Sumedang H Don Murdono, mengaku tak gentar menghadapi kondisi terpuruk saat ini. Yang paling penting adalah dilakukan penentuan skala prioritas program.
Penegasan tersebut dilontarkan Bupati Don sehubungan dengan adanya kekhawatiran beberapa pihak atas keterpurukan APBD 2009 Murni, Senin (12/1).
"Kondisi seperti ini tak lepas dari kebijakan pemerintah pusat. Persoalannya, kita harus mengambil langkah-langkah agar dalam kondisi seperti ini program bisa berjalan," katanya.
Karenanya, Don sudah memerintahkan kepada pejabat dinas/instansi agar dalam menghadapi kondisi seperti ini supaya dilakukan balancing antara kemampuan dan prgram
"Nah, dalam penentuan program ini, dinas/instansi mesti pandai-pandai melakukan penyusunan program prioitas apa saja yang mesti dilaksanakan," ungkapnya.
Lebih jauh disebutkan, bahwa priortas program di antaranya diarahkan kepada pembangunan infrastruktur. Prioritas ini, kata Don, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
Kecuali itu, Bupati Sumedang menilai bahwa pinjaman kepada pihak ketiga untuk membiayai pembangunan memang bisa dilaksanakan.
"Ya itu kan namanya alternatif. Sah-sah saja pendapat demikian. Yang jelas, sampai saat ini kita belum memiliki rencana untuk melakukan pinjaman," tegas Don Murdono.
Bahkan, ia mengaku optimis dalam kondisi keterbaatsan ini, selain akan mendorong upaya atau terobosan-terobosan baru juga diyakini roda pemerintahan maupun pebangunan tidak akan mengalami stagnasi.***

Swastanisasi Perparkiran di Sumedang GIP Parking alami Kendala

2009-01-12T21:06:00.000+07:00

SUMEDANG - Dunia perparkiran yang digarap pihak ketiga, CV GIP Parking, memang sulit mencapai target untuk kontribusi terhadap pendapatan daerah. Persoalannnya, potensi yang direkomendasikan Dishubtel, jauh berbeda dengan kondisi riil di lapangan.
Bukan itu saja, meskipun Sumedang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 11/2005 tentang pajak retrisbusi parkir, namun sampai saat ini belum adanya petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (Juklak/Juknis).
"Sebenarnya masih banyak yang harus disempurnakan. Dan ini yang ingin saya sampaikan kepada Bupati Sumedang (H Don Murdono, red)," kata Galih Cahyadi, Direktur CV GIP Parking, Senin (12/1).
Menurut dia, target yang dirancang Dishubtel Sumedang untuk tahun anggaran 2009 senilai Rp 400 juta. "Ini tidak realistis. Lihat saja, kondisi riil di lapangan dengan konsep potensi sangat jauh berbeda," katanya.
Dijelaskan, dari 112 titik lokasi parkir (Kota I, Kota II, Barat, Utara, dan Timur), realisasi penerimaan perparkiran masih banyak yang menyetorkan Rp 2000 -- Rp 5000 per hari.
Bahkan, kata Galih, dari 112 titik lokasi parkir yang dikelola 152 juru parkir, ternyata terdapat 20 buah titik lokasi yang pasiv. "Artinya tidak bisa digarap oleh kita dan tentu saja tidak ada penerimaan," paparnya.
Itulah sebabnya, ia bermaksud untuk menyampaikan langsung tentang kondisi eksisting ini kepada Bupati H Don Murdono. "Laporan sudah masuk, cuma untuk bertemu saya masih belum bisa karena kesibukan beliau," ujarnya.
Di bagian lain disebutkan, selama 9 bulan beroperasi, masih tersisa tunggakan dari lima wilayah parkir sebesar Rp 39.225.00.
"Saya sudah melakukan pemanggilan kepada sejumlah juru parkir, dan saya mintakan agar mereka segera melunasi tunggakan, Barangkali, penegasan ini dianggap sebagian juru parkir sebagai tekanan," ungkapnya.
Diakui, pihaknya masih bisa melangkah dengan penuh keyakinan sekalipun memegang Perda no.11/2005. "Ternyata, Perda saja tida cukup, tetapi harus dikuatkan dengan SK Bupati tentang Juklak/Juknis. Aturan ini yang diperlukan kita," tandasnya.
Karenanya, mengenai Juklak/Juknis ini termasuk salah satu usulan GIP Parking kepada Bupati Sumedang. "Selama belum memegang aturan ini, kita tidak bisa memiliki kekuatan untu mengoptimalkan pendapatan dari parkir. Yang jelas, saya harus nombok terus," tambah Galih Cahyadi.***

79 Penderita HIV/AIDS di Sumedang, 12 Orang Meninggal

2009-01-06T17:56:00.000+07:00

Memprihatinkan. Dari 79 orang penderita HIV/AIDS, 12 orang meninggal dunia pada tahun 2008, dan 4 orang di antaranya anak berusia di bawah lima tahun. Yang tak kalah memprihatinkan lagi adalah, bahwa penderita HIV/AIDS tersebut umumnya kelompok usia produktif

Hal itu disampaikan dr H Hilman Taufiq Ws, MKes, Kepala DINKES (Dinas Kesehatan) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 6 Desember 2009.

Keprihatinan tersebut melahirkan inisiatif untuk melakukan road show bagi kelompok usia produktif, yakni bagi kalangan pelajar SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).

"Ini merupakan upaya kita agar pelajar dalam memahami benar tentang HID/AIDS sehingga mereka bisa menghindari dari perilaku yang bisa menimbulkan terkena penyakit mematikan tersebut," paparnya.

Selain itu, lanjut Hilman, road show ini bertujuan pula untuk memupus stigma yang berkembang dalam masyarakat, bahwa penderita HIV/AIDS harus disingkirkan.

"Ini stigma yang harus kita hilangkan dan mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama menanggulangi
penyakit masyarakat ini," ungkapnya.

Diakui, upaya pemberantasan penyakit masyarakat ini akan dilakukan selainoleh Dinas Kesehatan juga melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, Badan Narkotika Nasional dan institusi Sumedang Sehat.

"Upaya-upaya tersebut akan kita laksanakan pada tahun 2009 agar bisa menemukan sumber penularan, dan bisa merubah pandangan masyarakat sehingga memahami betul tentang HIV/AIDS," tegas Himan.***

dr Yuyu Suparman Memimpin lagi PMI Cabang Sumedang

2009-01-06T17:52:00.001+07:00

Pelantikan Pengurus PMI (Palang Merah Indonesia) Cabang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dipimpin H Karna Suwandha, Ketua PMI Jawa Barat, digelar di Gedung Negara Sumedang, Selasa (6/1).

Menurut H Atje Arifin Abdullah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, menyebutkan pihaknya mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat atas sumbangan yang telah diberikan melalui Bulan Dana PMI tahun 2008.

"Kita perlu berterima kasih, soalnya terjadi peningkatan yang cukup besar. Ini artinya, tingkat kesadaran masyarakat untuk membantu kepentingan kemanusiaan saat ini telah meningkat," katanya.

Dijelaskan, target penerimaan bantuan Bulan Dana PMI 2008 sebesar Rp 300 juta, telah tercapai Rp 199.406.003.

"Walaupun tidak mencapai target, tetapi dengan jumlah penerimaan sebesar itu jelas telah terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Atje.

Sekretaris Daerah Kebupaten Sumedang ini, menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus

PMI Cabang Sumedang, yang kini masih dipimpin dr Yuyu Suparman (2003 - 2008 dan 2008-2013).

Menurut Atje, keberadaan PMI di tengah-tengah masyarakat terutama di saat terjadi bencana alam, PMI Cabang Sumedang senantiasa berada di barisan depan membantu aparat Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menanggulangi bencana alam.***

Panwas Pemilu Sumedang mulai Beraksi Imbau Parpol Tertibkan Alat Peraga Kampanye

2009-01-05T20:05:00.000+07:00

SUMEDANG - Panwas (Panitia Pengawas) Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mulai beraksi. Di antaranya Panwas telah mengeluarkan imbauan kepada 34 partai politik (Parpol) untuk segera menertibkan pemasangan spanduk atau baliho di tempat-tempat yang terlarang.

Penegasan tersebut dikemukakan Udaya, Anggota Panwas Sumedang, Senin (5/1). Dikatakannya, pada saat ini telah banyak pemasangan spanduk, bendera atau baliho peserta Pemlu Legislatif 2009 yang ditempatkan di beberapa lokasi yang terlarang.

Di antara tempat-tempat terlarang tersebut, jelas Udaya, yakni di Alun-Alun, perkantoran, mesjid dan lingkungan pendidikan. "Sampai saat ini masih banyak yang terpasang disana," kata Udaya.

Karenanya, lanjut Udaya, setelah Panwas membentuk dan melantik Panwas di tingkat kecamatan hingga pembentukan P2L (Pengawas Pemilu Lapangan) di tingkat desa, sudah saatnya Panwas melaksanakan penertiban.

"Karenanya, langkah pertama kita sudahmengirimkan surat berupa himbauan untuk setiap Parpol, agar melakukan penertiban alat peraga kampanye," katanya.

Kecuali itu, kata Udaya lagi, pada saatnya nanti Panwas yang berkoordinasi dengan Komisi Pilihan Umum (KPU) dan Satpol PP akan melaksanakn penertiban di lapangan.

"Dalam pelaksanaan eksekusi, Panwas menyerahkan sepenuhnya kepada Satpol PP. Soalnya, Panwas bukan eksekutor, karenanya kita koordinasi dengan beberapa dinas/instansi," tegas Udaya.***

Penurunan Tarif Dasar Angkutan 5-10 Persen Kini masih Dibahas Organda dan KKU

2009-01-05T20:01:00.000+07:00

SUMEDANG - Rencana penurunan tarif angkutan pasca turunnya harga BBM, kini masih dalam proses pembahasan. Pemkab Sumedang, Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan dan Telematika (Dishubtel) telah meminta DPC Organda untuk melakukan pembahasan dengan pengusaha angkutan.

Hal itu dikemukakan H Ade Setiawan, Kepala Dishubtel Sumedang, Senin (5/1). Ia membenarkan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif angkutan sesuai Peraturan Menhub nomor 54/2008.

Menurut Ade, penurunan tarif berdasarkan Permenhub tersebut berkisar antara 5 - 10 persen. Apabila diterapkan di wilayah kabupaten Sumedang, maka penurunan tarif tersebut maksimal Rp 100.

Diakui, penurunan tarif dasar angkutan pasca dua kali penurunan harga BBM, mau tak mau harus dilaksanakan.

Pada saat ini, kata Ade, rencana penurunan tarif ini masih disosialisasikan jajaran DPC Organda Sumedang.

Pada tahap ini, kata Ade lagi, pihak Organda melaksanakan pertemuan dan pembahasan bersama pengurus KKU (Kelompok Kerja Usaha) Angkutan.

"Sudah dilaksanakan dua kali pertemuan dan belum diperoleh kesimpulan berapa sebenarnya nilai penurunan tarif dasar angkutan di Sumedang," paparnya.

Kecuali itu, Pemkab Sumedang masih perlu mendengar aspirasi yang berkembang di level Organda dan pengusaha angkutan, untuk melaksanakan pembuatan regulasi tarif dasar angkutan ini.

Berdasarkan pengamatannya, kemungkinan terjadinya penurunan tarif angkutan tadi, bisa diterapkan untuk angkutan pelajar.

"Ini belum pasti. Sebab, bagaimanapun pertama kita harus mendengar kesimpulan dari Organda dan KKU, dan perlu dilakukan pengkajian mendalam sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Bupati," ungkapnya.

Diharapkan, proses dan penetapan penurunan tarif angkutan (angkutan perkotaan dan perdesaan) di Kabupaten Sumedang ditagetkan tuntas dalam bulan Januari 2009 ini.***

Lima Himbauan Bupati Don agar SKPD Pertajam Alokasi Anggaran

2008-12-23T22:51:00.002+07:00

SUMEDANG - Kondisi rencana APBD 2009 yang kurang menguntungkan, H Don Murdono, Bupati Sumedang, Jawa Barat, menyerukan lima buah himbauan kepada seluruh SKPD, agar mempertajam alokasi anggaran seefektif mungkin.

Penajaman alokasi ini dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mamp menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil.

Di samping itu, mengembangkan kebijakan inovatif sehingga dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha, mengendalikan tingkat konsumsi dan meniingkatkan investasi.

Mengurangi belanja perjalanan dinas, honorarium, rapat-rapat di luar kantor, dan pembatasan pemberian hibah maupun bantuan sosial yang relatif rendah nilai manfaatnya dalam menghadapi dinamika perubahan yang terjadi. Melakukan upaya penghematan penggunaan energi listrik, bahan bakar, dan telepon semaksimal mungkin.

Terakhir,secara khusus Bupati Sumedang mengharaokan adanya adanya kebersamaan di antara seluruh stakeholder melalui peningkatan kerjasama lintas sektoral.

"Hal ini untuk menangani semua persoalan sebagai dampak dari adanya pengaruh krisi keuangan di Amerika Serikat," tegas Don Murdono.

Menanggapi adanya wacana yang berkembang dan mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman daerah, Don Murdono menyampaikan penghargaannya.

Namun demikian, lanjutnya, pada saat ini Bupati akan lebih memfokuskan pada pemanfaatan dana yang dimiliki secara maksimal.

"Temasuk dana-dana lain yang diperoleh melalui dana dekonsentrasi dan dana pembantuan yang tidak melalui
APBD Kabupate Sumedang.

Pihaknya, ungkap Don pula, akan melangkah dan mengadakan kajian secara teliti terhadap pelaksaaan pinjaman daerah. "Sehingga apabila hal tersebut dilaksanakan benar-benar tepat waktu dan tepat sasaran," tegas Don Murdono.***

Bupati Don Pesimis Tak Akan Tercapai Pelaksaaan Tahun I RPJMD

2008-12-23T22:51:00.001+07:00

SUMEDANG - Tahun pertama pelaksanaan RPJMD (rencana pembanguan jangka menengah daerah) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mendapat tantangan berat. Bahkan, pesimis capaian kinerja RPJM tak akan tercapai secara optimal.

"Oleh karena itu, dengan kondisi demikian memerlukan kearifan kita bersama," kata H Don Murdono, Bupati Sumedang usai penandatanganan Nota Kesepakatan PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) 2009 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (22/12) malam.

Menurut dia, program kegiatan yang diusulkan masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) melalui pagu indikatif SKPD dan aspirasi masyarakat tak dapat diakomodir sepenuhnya.

"Namun, kami upayakan secara bertahap, dengan tetap optimis dan terus berusaha mencari kesempatan ruang dan peluang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Posat," tandasnya.

Don sebelumnya, menyebutkan bahwa kondisi kemampuan keuangan daerah pada TA 2009 kurang begitu menguntugkan.

Hal ini, lanjut Don, bisa dirasakan pendapatan daerah dari DAU (dana alokasi umum) ternyata tak sebanding dengan kebutuhan untuk membiayai belanja pegawai.

Di antaranya, gaji CPNS, penyesuaian gaji CPNS menjadi PNS, kenaikna berbagai tunjangan fungsional dan pemenuhan rapel gaji dan tunjangan fungsional serta rencana kenaikan gaji pokok 15 persen.

"Kesemua itu memerlukan dana sangat besar, sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan belanja program dan kegiatan SKPD dan kegiatan urusan wajib dan pilihan," katanya.

Karenanya, APBD 2009, kata Bupati yang masih membujang ini, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD, pencapaian kinerja takan tercapai secara optimal.

Berbicara tentang PPAS, Don Murdono menjelaskan PPAS disusun dengan tujuan untuk menetukan skala prioritas pembangunan daerah; menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-&masing program/kegiatan.

Selain itu, lanjutnya, PPAS ini adalah dokumen perencanaan yang akan dijadikan pedoman oleh Panitia Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan APBD 2009.***

Anggaran Perbaiikan dari DAK Nihil Kerusakan Jalan sulit Ditangani

2008-12-23T22:47:00.001+07:00

SUMEDANG - Meski untuk sementara, DPU Bidang Binamarga Kabupaten Sumedang, Jabar tak akan mampu merealisasikan aspirasi warga Desa Keboncau, Kecamatan Ujungjaya, yang menghendaki perbaikan kerusakan jalan kabupaten.

Pasalnya, setelah DAK (dana alokasi khusus) Binamarga dihapus dari pusat, maka dana yang tersedia di APBD Kabupaten Sumedang, tak akan mencukupi untuk perbaikan jalan tersebut.

Adang Syamsudin, Kepala Bidang Binamarga DPUK Sumedang, Selasa (23/12), mengatakan untuk sementara pihaknya "angkat tangan" yang diakibatkan karena kesulitan APBD 2009.

Secara teknis kerusakan jalan kabupaten Keboncau-Kudangwangi sepanjang 6 Km ini akan membutuhkan dana tak kurang dari Rp 3 milyar. Pasalnya, apabila hanya dengan perbaikan routin tanpa peningkatan dengan beton struktur, sangat rentan terhadap kerusakan.

Menurut Adang, peningkatan ruas jalan tersebut sebenarnya sudah berulangkali diusulkan. Hanya saja, sampai sekarang belum terealisasi. "Apalagi sekarang dalam kondisi APBD seperti ini, rasanya sulit untuk memenuhi harapan masyarakat," paparnya.

Namun demikian, kata Adang, jajaran DPUK akan mencoba berusaha menembus pusat dengan harapan bisa memboyong bantuan pusat. "Hanya dari pusat harapan kita. Soalnya, jika meminta ke provinsi, kita akan mentok karena aturan," paparnya.

Dikatakan, panjang ruas jalan kabupaten 796 Km. Kondisi jalan yang masih tergolong baik hanya 40 persen (400 Km), dan sisanya dalam kondisi rusak hingga rusak berat (20 persen). "Perubahan dari rusak ringan menadi berat ini seiring dengan musim hujan," kata Adang. ***

KPU Menggelar Workshop Pendidikan Pemilih Pemula

2008-12-23T22:40:00.000+07:00

SUMEDANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kini semakin gencar melakukan sosialisasi dan pendidikan bagi Pemilih Pemula. Bukan hanya kepada masyarakat atau para bakal calon legislatif, juga pelajar dan mahasiswa.

Kegiatan Worshop Pendidikan Pemilih Pemula untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, 9 April 2009 ini, KPU mencoba mengelar simulasi pemungutan suara, sebelum pembukaan Workshop.

Hasilnya, dari sekitar 100 pelajar dan mahasiswa, dalam simulasi yang dilaksanakan di Aula Pemerintah Kabupaten Sumedang, Selasa (23/12 tersebut, masih banyak yang
melakukan kesalahan saat memberikan suara.

Asep Kurnia, Ketua KPU Kabupaten Sumedang didampingi anggota, masing-masing Hersa Sentosa; Rika Kusdinar; Nina Yuningsih; dan Usman Ruhiyat.

Menurut Asep, workshop semacam ini dinilai penting, karena sistem pemberian suara pada Pemilu 2009 ini sangat berbeda. "Jika para pelajar atau mahasiswa banyak kesalahan dalam memberikan suara, wajar, karena banyak di antara calon legislatif juga banyak yang melakukan kesalahan saat harus memilih di atas kertas suara.

Menurut dia, sistem pemilihan pada Pemilu 2009, pada Pemilu yang lalu, menggunakan sistem "coblos", tetapi saat ini dilakukan dengan cara "centang" di tempat atau nama calon legislatif yang tersedia dalam surat suara.

Suasana workshop tersebut cukup menarik, karena para pelajar dan mahasiswa tampak cukup penasaran dengan sistem Pemilu 2009.***

Warga Desa Keboncau Demo Tuntut Perbaikan Jalan

2008-12-22T21:45:00.000+07:00

SUMEDANG - Sedikitnya 500 warga Desa Keboncau, Kecamatan Ujungjaya, Kabpaten Sumedang, Jabar, Senin (22/12), turun ke jalan menggelar aksi demo. Mereka menuntut perbaikan jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Keboncau ke Desa Kudangwangi.

Aksi mereka dibalut dengan teatrikal menanam padi dan mengail ikan di jalan yang penuh kubangan air. Tentu saja aksi mereka menarik perhatian masyarakat.

Seperti diketahui, kondisi jalan tersebut sejak bertahun-tahun mengalami kerusakan yang cukup parah. Lihat saja di ruas jalan sepanjang 4 Km bila turun hujan jalan tergenang air.

Koordinator Lapangan demo Asep Maman, mengatakan aksi turun ke jalan ini dilakukan karena warga sudah cukup kesal. Pasalnya, permohonan perbaikan jaln telah sejak lama namun samoai saat ini tak juga dipenuhi Pemerintah Kaupaten Sumedang.

"Lihat saja, jalan ini adalah jalan kabupaten, tetapi kenapa kerusakan sudah bertahun tahun, justru dibiarkan begitu saja tanpa upaya perbaikan," tandasnya.

Menurut Asep, jalan Keboncau - Kudangwangi dibangun pada 2001 pada masa Bupati Sumedang H Miscbah. Selama tujuh tahun ternyata tak ada perbaikan, meskipun kondisi jalan ini rusak parah.

"Kami melalui pemerintah desa dan Kecamatan Ujungaya telah melaporkan tentang kerusakan jalan ini berulang kali, tetapi tetap tak ada realisasinya," tutur Asep.

Akibat kerusakan jalan tersebut akses jalan dari Keboncau menuju Kudangwangi terhambat, bahkan bila turun hujan yang menimbulkan genangan air, kendaraan roda dua apalagi mobil sulit melintas kesana.

Bahkan, dampak lainnya adalah angkutan hasil bumi terpaksa harus memutar jalan, sehingga mengakibatkan terjadinya kenaikan biaya angkutan.

"Demo turun ke jalan ini sebagai awal saja. Tetapi bila masih belum juga ada tanggapan, kami akan melakukan demo ke Pemerintah Kabupaten Sumedang," tegas Asep Mamat.***

Hari Ibu ke-80 tahun 2008 di Kabupaten Sumedang

2008-12-22T21:41:00.001+07:00

Peringatan Hari Ibu ke 80 di Kabupaten Sumedan, Jawa Barat, ditandai dengan penyerahan Piagam dan Bea Siswa sebesar Rp 1 juta untuk tiga konsumen listrik yang dinilai hemat dalam pemkaian energi listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN), Senin (22/12).

Bupati Sumedang H Don Murdono dalam sambutan tertulis yang disampaikan Wakil Bupati Sumedang Taufiq Gunawansyah, menyebutkan bahwa peringatan Hari Ibu kali ini sangat bermakna, karena genap satu abad Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta, 22-23 Desember 1928.

Dengan memperingat Hari Ibu, agar semua lapisan masyarakat senantiasa mengenang dan menyegarkan ingatan akan pentingnya pemahaman dan penghayatan serta perjuangan dan kebangkitan kaum perempuan.

"Kaum perempuan Sumedang diharapkan dapat mewariskan dan mengembangkan nila-nilai keteladanan, kejuangan, kecintaan terhadap tanah air, semangat bela negara serta semangat kerja yang dilandasi oleh kegigihan,
kesungguhan, ketekunan dan profesionalisme," tandasnya.

Sementara itu,Tatang Gunawan, Manajer PLN APJ Sumedang, penyerahan penghargaan dan Bea Siswa tersebut masih dalam upaya sosialisasi dan untuk memotivasi konsumen lainnya agar bisa hemat menggunakan energi lsitrik.

Setelah penilaian tingkat konsumen rumah tangga, di tahun 2009 akan dinilai pula hemat penggunaan listrik di setiap instansi pemerintah. "Kita akan tetap melaksanaan sosialisasi hemat energi listrik ini," kata Tatang.***

Kotakulon jadi Kelurahan Siaga Pertama di Sumedang

2008-12-22T21:36:00.000+07:00

SUMEDANG - Kotakulon menjadi kelurahan pertama di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kelurahan ini telah berhasil membentuk Kelurahan Siaga (Siap Antar Jaga), dan telah di resmikan Dr H Hilman Taufik WS, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Sabtu (20/12).

"Untuk tingkat kelurahan, kotakulon memang yang pertama membentuk Kelurahan Siaga di Sumedang. Sedangkan untuk tingkat desa sudah ada beberapa Desa Siaga," tandas Hilman.

Menurut Hilman, Kelurahan Kotakulon yang telah menjadi Kelurahan Siaga ini, diharapkan enam kelurahan lainnya akan segera dibentuk menjadi Kelurahan Siaga pula.

"Melalui pembentukan Kelurahan Siaga Kotakulon,diharapkan dapat lebih meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat di Kotakulon," kata Hilman.

Dijelaskan, masalah kesehatan bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggungjawab bersama, dan masyarakat memiliki peranan penting.

Yan Yan AM, Ketua Kelurahan Siaga Kotakulon, menyebutkan hingga saat ini pihaknya telah memiliki 111 kader yang tersebar di 16 Rukun Warga.

Sebelumnya, para kader tersebut telah mengikuti pelatihan, bahkan untuk membentuk kelurahan Siaga ini, pihaknya terlebih dahulu melakukan studi banding.

"Alhamdulilah respon masyarakat terhadap kegiatan ini sangat baik sehingga Kelurahan Siaga Kotakulon dapat terbentuk," tambahnya.***

Hari Ibu di Kotakulon: 16 Bapak Ikuti Lomba Memasang Popok

2008-12-22T21:34:00.000+07:00

SUMEDANG - Ini yang unik dari warga Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam memperingati Hari Ibu ke-80/2008, mereka menggelar Lomba Memasang Popok, khusus bagi kaum pria.

Puluhan orang tua dari 16 Rukun Warga se-Kelurahan Kotakulon, Sabtu (20/12) lalu dibuat sibuk mengikuti lomba memasang popok bayi yang digelar di Kelurahan Siaga, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang.

Kontan saja, kegiatan yang cukup meriah tersebut mendapat perhatian dari masyarakat Kotakulon, karena menjadi ajang hiburan gratis.

Para orang tua tersebut datang ke tempat perlombaan, masing-masing membawa anak yang berusia di bawah lima tahun. Mereka bersaing mengadu keterampilan memasang popok.

Yang menarik, dalam perlombaan ini tak sedikit bapak-bapak terpaksa dibuat sibuk bukan hanya memasang popok juga berusaha menghentikan bayi mereka yang menangis.

Yan Yan AM, Panitia Pelaksana Kegiatan, menjelaskan jumlah peserta yang mengikuti lomba ini sebanyak 16 orang, yakni masing masing Rukun Warga mengirimkan satu orang perwakilan.

"Setiap bapak yang mengikuti kegiatan ini diharuskan membawa bayi untuk dipasangi popok yang telah disediakan panitia," katanya.

Ditambahkan, kegiatan ini baru pertama kali digelar di Kelurahan kotakulon, dan mungkin saja yang pertama terjadi di Kabupaten Sumedang.

Menurut Yan Yan, tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat sejauh mana keterlibatan kaum pria dalam membantu istri dalam kehidupan rumah tangga.

"Hal ini kita laksanakan dengan mengambil momentum Peringatan Hari Ibu, dan kita sehingga kita coba melihat bagaimana keterlibatan sang ayah dalam membantu istri terutama kegiatan memasang popok untuk anaknya sendiri," tuturnya.

Dari kegiatan ini pula, diharapkan kaum pria bisa siap menangani anaknya masing-masing ketika istri sedang sakit atau istri harus mengikuti kegiatan d luar rumahi.***

40 Desa Bersaing untuk Peroleh Padat Karya Produktif

2008-12-21T17:30:00.000+07:00

SUMEDANG - Program Padat Karya Produktif akan digelar di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sekitar Pebruari 2009. Sebanyak 40 Kepala Desa akan diseleksi melalui pembuatan proposal, ketepatan proposal, dan ketepatan lokasi.

Hanya saja, dari 40 desa yang diwajibkan mengikuti beberapa tahap seleksi tadi, akan dipilih 21 desa saja yang akan menerima alokasi program Padat Karya Produktif.

Hal itu dikemukakan H Dadi Muhtadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumedang usai memberikan paparan sosialisasi kepada 40 Kepala Desa dan beberapa Camat di aula Penginapan Karya Nunggal Paseh, Sabtu (20/12).

Menurut Dadi, program tersebut dalam upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, yang akan melibatkan 80 orang per hari selama 40 hari kerja, dan
akan mendapat imbalan Rp 35.000/hari/orang.

Dijelaskan, untuk program ini Sumedang mengusulkan 40 desa ke Departemen Tenaga Kerja. Hanya saja, pemerintah pusat hanya merekomendasikan bahwa program ini untuk 21 desa yang dinilai memenuhi syarat.

Bagi 40 Kepala Desa tersebut diharuskan membuat proposal dengan kegiatan yang jelas. Pembuatan proposal tersebut harus segera dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga Jumat (26/12) pukul 14.00 WIB.

"Kepala Desa yang telat menyerahkan proposal atau melewati batas waktu yang ditentukan, maka akan dianggap mengundurkan diri," kata Dadi.

Adapun perlakuan bagi desa yang telah menyerahkan proposal, akan segera dilakukan pengecekan ke lapangan.
"Saya sendiri yang akan memimpin survey tersebut," tandasnya.

Sebelum memasuki pelaksanaan program yang direncanakan sekitar Pebruari 2009, dari setiap desa akan diambil 10 orang untuk dilatih sesuai bidang kegiatan yang diusulkan untuk memantapkan keahlian penduduk.

Adapun honorarium yang akan diberikan selama 40 hari yakni sebesar Rp 35.000/hari. Diharapkan, dengan program Padat Karya Produktif ini, pengangguran akan berkurang.***

Sekolah Sepak Bola (SSB) "Tandang" banyak Lahirkan Pemain Unggulan

2008-12-21T13:42:00.000+07:00

SUMEDANG - Sekolah Sepak Bola (SSB) "Tandang" sejak berdiri tahun 1989, yang waktu ini masih bernama Pendidikan dan Latihan "Tandang" di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, ternyata banyak melahirkan pemain unggulan.

Bahkan, dari SSB "Tandang" inilah, lahir pemain-pemain sepakbola prai maupun wanita hingga bisa merebut Juara Nasional tahun 2008.

SSB "Tandang" yang dipimpin H Ade Hidayat saat ini memiliki 350 siswa meliputi kelompok usia 7 - 8 tahun (Pemula B); 8 - 9 tahun (Pemula A); 10 - 11 tahun (Madya);

11 - 12 tahun (Remaja); dan 12 - 14 tahun (Dewasa).

Mereka dibina oleh Encas Mahpudin bersama empat pelatih masing-masing Otong Supriatna, Dodo, Maman, dan Dadan Nurjaman. Selain itu, dibantu pula oleh pengasuh harian Ade Wasa.

Prestasi yang dicapai di antaranya Juara III Nasional (2003); Semi Finalis Kejuaraan Nasional (2005); Juara Bersama Nasional (2006); dan Juara Nasional (2008)

Menurut Encas Mahpudin, menjadi kebanggaan tersendiri jika melihat anak didiknya berprestasi di antaranya yang direkrut PERSIB Bandung (Ruhiyat, Eka dll), bahkan Dervis direkrut menjadi pemain di PERSIJA Jakarta.

Khususnya pemain wanita, di antaranya Wiwin, Komala, Nenden dan Ai Siti, telah berhasil merebut Juara I tingkat nasional tahun 2008. "Ini menjadi pendorong bagi para pemula, bahwa ternyata banyak potensi di Kabupaten Sumedang yang masih harus digali dan dibina," kata Encas.

Selain itu, lanjutnya, beberapa pemain wanita yakni empat orang memperkuat tim nasional ke SEA Games, Kejuaraan Yunior di Korea Selatan 3 orang; Kejuaraan Yunior di Thailand sebnayak 2 orang.

Diakui kemampuan biaya SSB "Tandang" masih sangat terbatas, sehingga belum bisa mengelola manajemen secara profesional. "Kami berharap Pemerintah Kabupaten Sumedang, bisa memberikan bantuan biaya kepada kami, sebab ternyata minat masyarakat sangat tinggi," katanya.

Kecuali itu, kata Encas, SSB "Tandang" yang saat ini dipimpin H Ade Hidayat, akan menyelenggarakan musyarawah yang akan menghadirkan pengurus PERSES Sumedang dan Pengurus Daerah PSSI Jawa Barat.

"Mudah-mudahan setelah itu kita bisa mengelola SSB ini secara profesional. Dan untuk menjadi profesional, kita perlu dukungan dari berbagai pihak," tegas Encas.

Untuk sementara waktu, katanya, proses pelatihan di persawahan selama Stadion Ahmad Yani masih diperbaiki.

"Disini kita sewa tanah. Kalau tidak begini, kasihan anak-anak jika tidak mendapat pelmbinaan. Karenanya, walaupun di lahan pertanian, latihan harus jalan terus," tandasnya.***

Perbaikan Pelayanan di Kecamatan Cimalaka Tambah Petugas Tambah Pembinaan

2008-12-18T22:19:00.000+07:00

SUMEDANG - Untuk tahap I, Kecamatan Cimalaka menjadi sampel dalam Program Manual Praktis dengan sasaran menemukan permasalahan dan mencari solusi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dari 19 pengaduan tentang pelayanan tercatat sebanyak 16 pengaduan tertinggi.

Camat Cimalaka Asep Sudradjat, dengan penuh keyakinan mengikrarkan Janji Perbaikan Pelayanan di hadapan Assda Pemerintahan H Sambas mewakili Bupati Sumedang H Don Murdono, Ny Yetty Ntesed dan Ny Ara Ruhara, dua pejabat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bandung di Gedung Negara, Kabupaten Sumedang, Jabar, Kamis (18/12).

Dari ke-16 pengaduan (keluhan) tersebut, di antaranya kadang-kadang terjadi kesalahan pengetikan dalam KTP atau Kartu Keluarga atau dokumen lainnya. Maka, Asep berjanji akan memberikan penegasan kepada petugas agar lebih teliti.

Selain itu, Asep akan melakukan pengecekan ulang/konfirmasi data pemohon; dan akan menambah petugas khusus pemeriksa dokumen yang akan ditanda tangani.
Menjawan tentang pengaduan sering tidak tersedia blanko KTP yang menghambat pelayanan, Camat Cimalaka ini berjanji akan mengusulkan permintaan stok minimum blanko KTP kepada Dinas Kependudukan sesuai dengan perkiraan kebutuhan.

Sementara menanggapi pengaduan masih sulit pengurusan pelayanan izin usaha (HO), maka Asep berjaji pula akan meningkatkan petugas/kurir/caraka dan membuat jadwal khusus untuk mengurus pelayanan HO di tingkat desa; mengusulkan pelayanan HO jemput bola ke wilayah kecamatan untuk jenis HO yang merupakan kewenangan Pemkab; mengusulkan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan HO ke kecamatan.

Di bagian lain disebutkan bahwa pihaknya akan menyampaikan rekomendasi perbaikan pelayanan yang disampaikan kepada Bupati Sumedang, Kamis kemarin.***

Harga Obat di RSUD Mahal, Pasien akan Ditawarkan Pilihan Obat

2008-12-18T22:11:00.000+07:00

SUMEDANG - Harga obat mahal. Itulah salah satu dari 15 pengaduan (keluhan) masyarakat terhadap pelayanan di Unit Kerja RSUD Kabupaten Sumedang.

Karenanya, drg H Agus Irianto, secara tegas berjanji akan memperbaiki format kuitansi pembayaran dan harga rincian per jenis obat; menawarkan pilihan obat kepada pasien (patent/generik); dan berkoordinasi dengan dokter yang memeriksa dan merawat untuk pengadaan obat.

Janji tersebut disampaikan Direktur RSUD Sumedang drg H Agus Irianto di hadapan Assda Pemerintahan H Sambas mewakili Bupati Sumedang H Don Murdono, Ny Yetty Ntesed dan Ny Ara Ruhara, dua pejabat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bandung, di Gedung Negara, Kamis (18/12).

Menanggapi pengaduan antrian pendaftaran pasien baru terlalu panjang, Direktur RSUD ini berjanji pula akan meningkatkan keterampilan petugas loket; mendayagunakan SDM internal untuk membantu petugas loket, khususnya pada jam sibuk.

Menata loket dan memasang papan informasi petunjuk pendaftaran kelompok pembayaran pasien (Umum, Asekes, Jamkesmas); menggunakan nomor antrian; memisahkan loket untuk pasien baru dan lama; dan mengadakan mesin iket antrian.

Terhadap pengaduan masyarakat tetang petgas pelayanan RSUD Sumedang kurang ramah, drg Agus Irianto, berjanjiakan melaksanakan pembinan kepada petugas baik individu maupun kelompok/umum; melaksanakan rolling petugas untuk menghindari kejenuhanbertugas.

Akan melaksanakan pelatihan customer serice secara berkala; melaksanakan psikotes saat pengadaan pegawai; dan melaksanakan refreshing (penyegaran) secara berkala.

Sementara terhadap pengaduan keterlambatan pemeriksaan dokter spesialis di ruang rawat inap, Agus berjanji akan menginformasikan tentang keberadaan doker spesialis, jumlah dan kegiatannya; menghimbau dokter spesialis untuk mematuhi jam kerja.

Di samping itu, Agus akan membuat dan menginformasikan jadwal visite dokter spesialis je setaip ruang inap; menyediakan dokter/petugas pengganti pada jam visite (non medis); dan menambah jumlah dokter spesialis.

RSUD Sumedang, kata Agus, secara terbuka meminta masyarakat untu berpartispasi untuk mengawasi kinerja pelayanan dan segera mamasukan pengaduan (keluhan) melalui telepon seluler atau SMS ke nomor 0811227343 (Unit Pengelola Pengaduan Masyarakat/UPPM.***

17 Pengaduan Tertinggi bagi PDAM Manu Janji Segera Perbaiki Pelayanan

2008-12-18T22:06:00.000+07:00

SUMEDANG - Bukan janji sembarang janji. Ini adalah janji Direktur PDAM "Tirta Medal" Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang bertekad untuk memperbaiki pelayanan kepada konsumen. Soalnya, terdapat 17 buah pengaduan tertinggi hasil survey, 8 - 25 September 2008 lalu.

Ikrar janji tersebut disampaikan Manu Adi Santosa di hadapan Assda Pemerintahan H Sambas mewakili Bupati Sumedang H Don Murdono, Ny Yetty Ntesed dan Ny Ara Ruhara, dua pejabat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bandung.

Penyampaikan Janji Perbaikan Pelayanan tersebut, merupakan puncak dari Program Manual Praktis hasil kerjasama Pemkab Sumedang dan Advisor SFGG-GTZ serta Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I LAN Bandung.

Di antara ke-17 pengaduan tertinggi yakni pembagian air tidak merata, terutama pada daerah dataran tinggi. Dalam hal ini Manu berjanji, segera memperbaiki kebocoran air.

Selain itu, melakukan pemeliharaan jaringan pipa secara rutin setiap 14 hari; melindungi pipa bekas galian dengan bata merah; melakukan pengaturan jadwal pendistribusian air secara prporsional; dan membangun booster pump di daerah yang tinggi.

Menjawab pengaduan bahwa pelanggan sering membayar "angin" bukan membayar air, Manu menegaskan bahwa pihaknya segera mensosialisasikan himbauan untuk tidak membuka kran jika air tidak mengalir; dan menambah sumber mata air.

Pengaduan tentang air sering berwarna karena banyak kadar besi, Manu berjanji di antaranya akan segera membuat pengolahan lengkap air rasi (kontak udara) untu daerah yang mempunyai kadar Fe (besi) tinggi.

Menurut Manu, ia meminta maaf karena belum mampu menanggapi semua pengaduan, tetapi ia sungguh-sungguh berkeinginan untuk melakukan perubahan secara bertahap.

Kecuali itu, terdapat hal-hal yang berada di luar kewenangan dan kemampuan PDAM yang turut menjadi penyebab masalah. Karenanya, pihaknya telah mengajukan rekomendasi kepada Pemkab Sumedang agar memperoleh tanggapan.

"Kami berjanji akan mengumumkan kepada masyarakat jika tanggapan tersebut telah kami terima," tandasnya.

Pihak PDAM, lanjutnya, mengundang partisipasi masyarakat untuk terus menerus mengawasi kinerja pelayanan dan masukkan pengaduan atau keluhan ke Kotak Pengaduan yang tersedia atau langsung kepada staf PDAM, terutama jika Janji Perbaikan Pelayanan belum dipenuhi.***

Don Sambut Program Manual Praktis Upaya Tingkatkan Layanan Publik

2008-12-18T22:05:00.001+07:00

SUMEDANG - Mengikuti Program Manual Praktis dipandang sebagai kebanggan tersendiri, karena bisa bermanfaat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Good Governance di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Hal itu dikemukakan Bupati Sumedang H Don Murdono, dalam sambutan tertulis yang disampaikan H Sambas, Assda Pemerintahan pada Setda Sumedang, saat membuka agenda pembacaan Janji Perbaikan Pelayanan di Gedung Negara, Kamis (18/12).

Menurut dia, kegiatan yang dirintis sejak 27 Agustus 2008 ini, merupakan kegiatan sangat penting dalam sejarah penyelenggaraan otonomi daerah.

Metode manual praktis ini, kata Don, dinilai sangat sesuai dengan otonomi daerah yang memandang daerah otonom sebagai simpul pemerintahan yang lebih mengetahui permasalahan daerah.

"Dengan demikian daerah dapat dengan tepat menentukan kebijakan yang tepat sesuai dengan karakteristik daerah," tandasnya.

Ia berharap, ketiga lembaga yang telah mengikrarkan Janji Perbaikan Pelayanan agar semua pihak bisa memenuhi janji tersebut sehingga masyarakat Sumedang dapat menikmati pelayanan yang prima.

Selain itu, Don Murdono menghimbau kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Sumedang terutana satuan kerja perangkat daera khususnya RSUD, PDM dan Pemerntah Kecamatan Cimalaka, agar dapat bersungguh-sungguh mengemban amanah Janji Perbaikan Pelayanan.

Sementara itu H Setia Hadi M, Ketua Pelaksana Penandatanganan Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan pada Unit Pelayanan RSUD, PDAM dan Pemerntha Kecamatan Cimalaka, mengatakan, program ini masih harus dilakukan terhadap unit kerja lainnya.

"Insya Allah, program ini akan berkesinambungan, dan tentunya kita harapkan terjadinya perbaikan dalam pelayanan publik di semua SKPD," tegasnya.***

Kuasa Masyarakat Desa Tarunajaya Pertanyakan Ganti Rugi Proyek Waduk Jatigede

2008-12-17T21:37:00.002+07:00

SUMEDANG - Merasa penasaran tentang pembayaran ganti rugi Proyek Waduk Jatigede (PWJ), sebanyak sembilan Kuasa Masyarakat dari Desa Tarunajaya, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, bertandang ke Pemkab Sumedang, Rabu (17/12).

Kesembilan Kuasa Masyarakat Desa Tarunajaya tersebut masing-masing Darja, Sukri, Anda Mulyana, Sulma, Memed, Komar, Jaenudin, Abdul Fatah, dan Dasa Saputra. Mereka didampingi Dedi Kusmayadi dari LSM.

Menurut Dedi, kedatangan mereka untuk mempertanyakan soal ganti rugi tanah dan bangunan yang akan terkena elevasi PWJ, yakni lahan milik 150 Kepala Keluarga seluas 4 hektare.

Dijelaskan, setelah dilaksanakan pendataan di lapangan,pada awal Desember 2008 Kuasa Masyarakat tadi mempertanyakan soal ganti rugi ini melalui Kepla Desa Tarunajaya, Udin Wahyudin.

"Dari sana mereka merasa kurang mendapat keyakinan tentang ganti rugi ini. Karenanya, mereka ingin lebih memastikan sehingga datang ke Pemkab ini," katanya Dedi.

Kuasa Masyarakat tadi diterima Surrys Laksana Putra, Kabag Infrastruktur Sekretariat Daeran (Setda) Sumedang, yang juga Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Menurut Dedi, dengan adanya peningkatan elevasi PWJ maka terdapat tanah masyarakat yang mesti dibebaskan. "Soal pembebasan ini tidak ada persoalan. Nah, yang menjadi persoalan adalah soal waktu pembayaran dan nilai ganti rugi," katanya.

Adapun usulan masyarakat tentang nilai ganti rugi yakni untuk permukiman Rp 2 juta/M2; tanah darat Rp 1 jta/tumbak; dan tanah sawah Rp 1,5 juta/tumbak.

"Ini usulan masyarakat. Soal harga ini kepastiannya nanti dalam agenda musyawarah. Sedangkan soal kepastian waktu pembayaran adalah pasti, cuma waktunya tidak sekarang," ungkapnya.

Sementara itu, Surrys L Putra saat dihubungi, mengatakan bahwa pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dan bangunan di Desa Tarunajaya itu pasti.

"Tetapi tidak dapat dilakukan sekarang, soalnya pembayaran ini harus bertahap. Artinya kita menyelesaikan wilayah yang sudah siap pembayaran," tandasnya.

Panitia Pembebasan Tanah merencanakan, akan melangkah untuk proses pembebasan ini yakni pada tahun 2009. "Kita sudah meyakinkan bahwa pembayaran itu pasti, dan waktunya tahun depan. Masalah harga itu akan kita tempuh melalui mekanisme musyawarah," tambah Surrys.***

Bencana Alam Selama 2008 Hingga 5 Desember 199 Kejadian

2008-12-17T21:37:00.001+07:00

SUMEDANG - Bencana alam memang sulit diduga. Meski hanya tersisa beberapa hari lagi menjelang akhir tahun anggaran 2008, namun musim hujan dengan curah cukup tinggi, dikhawatirkan melahirkan bencana alam yang tak diharapkan.

Sementara sisa anggaran untuk penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang bersumbe dari sisa anggaran 2007 senilai Rp 1 milyar, saat ini hanya tersisa 250 juta lagi.

Peristiwa bencana alam yang terjadi selama 2008 hingga 5 Desember 2008 mencapai 199 buah bencana alam di antaranya berbentuk kebakaran rumah tinggal, erosi, abrasi sungai, angin ribut, kebakaran hutan, banjir dll.

H Karman Suparman, Plt Kepala Bagian (Kabag) Sosial Sekretariat Daerah (Setda) Sumedang, menyebutkan bahwa sisa anggaran pos bencana alam saat ini hanya sekitar Rp 250 juta.

"Sisa dana ini sesuai dengan kebijakan pimpinan di antarnya akan dialokasikan ke daerah lokasi banjir di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Ujungjaya," paparnya.

Diakui, jumlah bantuan yang dialokasikan ke korban bencana alam memang tidak maksimal. Namun demikian, Karman berharap, dengan adanya bantuan dari Pemkab bisa melahirkan gotongroyong masyarakat.***

Lima Titik Tanggul Jebol di Ujungjaya Bantuan Perbaikan masih Diproses

2008-12-17T21:30:00.001+07:00

SUMEDANG - Rencana relokasi warga korban banjir di Kecamatan Ujungjaya kini masih dalam tahap persiapan. Bahkan, rencana bantuan Pemkab Sumedang, Jawa Barat untuk perbaikan tanggul yang mengalami kerusakan, saat ini masih dalam proses di Sekretariat Daerah (Setda).

Hal itu dikemukakan Deny Tanrus, Camat Ujungjaya terkait masalah penanganan banjir akibat luapan sungai Cipelang baru-baru ini.

"Banjir sungai Cipelang ini memang sangat besar sehingga merendam ratusan rumah penduduk hingga ketinggian 2 meter," paparnya.

Namun demikian, luapan banjir hingga menggenangi permukiman penduduk tadi, diakibatkan lima titik tanggul jebol diterjang arus deras sungai Cipelang.

Menurut dia, dalam proses relokasi penduduk tersebut sudah dimatangkan dalam musyawarah antara masyarakat dan Pemerintah Desa Ujungjaya.

Diakui, untuk pelaksanaan relokasi penduduk ini, sekarang sudah disiapkan lahan di tanah kehutanan yang aman dari banjir, yakni di lokasi Dusun Gordah.

"Adapun jumlah luas tanah yang akan diberikan kepada warga, hal ini masih kita proses. Memang sih usulan warga yang memiliki tanah seluas 400 tumbak ingin memiliki 400 tumbak lagi bahkan ada yang lebih," ungkap Deny.

Hanya saja, lanjutnya, semua itu hanya aspirasi yang tetap diakomodir. Sedangkan penentuannya akan ditetapkan setelah tuntas perencanaan dan luas kavling akan disesuaikan dengan lahan yang tersedia," tandasnya.

Yang paling penting saat ini, kata Deny, yaitu penanggulangan kerusakan tanggul. "Mudah-mudahan saja bantuan dari Pemkab bisa segera turun," tambahnya.***

Bansos Perikanan TA 2008 Segera Diluncurkan ke 15 Poktan

2008-12-17T21:25:00.000+07:00

SUMEDANG - Bantuan Sosial (Bansos) perikanan akan segera diluncurkan kepada 15 kelompok tani (Poktan) yang tersebar di delapan kecamatan. Bansos ini berupa sarana produksi dan benih ikan Lele, Nila dll.

Hal itu dikemukakan Ade Guntara, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Dispeterpan) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (17/12).

Dikatakan, Bansos yang bersumber dari Departemen Kelautan dan Perikanan tersebut senilai Rp 250 juta yang mesti dialokasikan kepada Poktan pada tahun anggaran 2008 ini.

"Bansos ini dalam upaya peningkatan budidaya perikanan dan sasaran akhirnya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan terhadap ikan ini," kata Ade Guntara.

Dalam pengelolaan Bansos tersebut, akan dibimbing UPP (Unit Pengelola Perikanan) di Kecamatan Jatinangor, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimalaka, Ganeas, Conggeang, Cimanggung, dan Buahdua.

Disebutkan, bahwa target produksi per tahun sampai 2013 yaitu harus bisa meningkat 20 persen. "Karenanya, kita harus terus berupaya mencari terobosan agar target bisa dicapai," tandasnya.***

Simulasi Pemungutan Suara: Calon Legislatif pun Salah Centang

2008-12-16T18:18:00.000+07:00

Asep Kurnia (tengah) Ketua KPU Sumedang sedang memberikan penjelasan tentang perkembangan terkini seputar Pemilu 2009 dalam acara sosialisasi Pemilu di GIM, Selasa (16/12).***

SUMEDANG - Menggelikan. Simulasi pemungutan suara Pemilu 2009 yang diikuti 137 calon legislatif, ternyata masih banyak yang melakukan kesalahan saat memberikan suara. Sulit dibayangkan, calon legislatif saja banyak salah apalagi masyarakat umumnya.

Simulasi pemungutan suara Pemilu 2009 ini dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, di Graha Insun Medal (GIM), Selasa (16/12). Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan sosialisasi untuk Pemilu Legislatif, 9 April 2009 mendatang.

Hersa Sentosa, Anggota KPU Kabupaten Sumedang, menyebutkan bahwa uji coba pemungutan suara tadi dilaksanakan dalam upaya pengenalan surat suara kepada masyarakat, dan pertama kali diperkenalkan kepada para calon legislattif peserta Pemilu 2009 sebagai sampel.

"Meskipun ini hanya sampel, kita dapat melihat ternyata para calon legislatif saja ada di antaranya yang kesulitan saat memberikan tanda centang dalam kotak suara. Entah
bagaimana jadinya terhadap masyarakat," kata Hersa.

Menurut Hersa, dari hasil simulasi tadi dapat diambil kesimpulan, bahwa memang masih diperlukan sosialisasi terus menerus agar masyarakat tidak kebingungan dalam memberikan suaranya, Kamis, 9 April 2009 nanti.

Hal ini dapat dimaklumi, karena masyarakat yang telah memiliki hak pilih akan dihadapkan kepada 34 pilihan partai politik. Dan, untuk Kabupaten Sumedang terdapat 600 calon legislatif peserta Pemilu 2009.

Sementara itu, Asep Kurnia, Ketua KPU Kabupaten Sumedang, menegaskan bahwa masyarakat diharapkan
tidak salah saat memberikan suara.

Karenanya, Komisi Pemilihan Umum akan berupaya keras untuk mensosialisasikan teknis pemberian suara yaitu sekali mencentang dalam kotak suara.

Namun demikian, pihaknya merasa yakin bahwa dalam sosialisasi teknis pemberian suara untuk Pemilu 2009 ini, akan mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, di antaranya melalui para Camat di 26 wilayah kecamatan yang ada.

Dalam kesempatan sosialisasi di GIM tersebut, digelar pula acara tanya jawab. Di antara penanya yang tampil yakni Krisna Supriatna, calon legislatif PDIP dari Daerah Pemilihan III.

Mantan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum 2004 dan mantan Ketua Panitia Pengawas Pilbup (Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sumedang) 2008 dan Pilgub (Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat) 2008 di Kabupaten Sumedang ini, mengingatkan suasana damai dan ceria seperti saat ini, bisa langgeng sampai pelaksanaan Pemilu Legislatif, 9 April 2009 mendatang.***

Rencana Kenaian PPJ Sah-Sah Saja,Tingkatkan Pelayanan

2008-12-16T01:45:00.000+07:00

Rencana kanaikan pajak penerangan jalan (PPJ) 3 persen menjadi 6 persen yang akan diatur dalan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), selain bisa meningkatkan pendapatan asli daerah juga menunut pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun pemerintah meningkat juga.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang menghadirkan pengurus Asosiasi Pemeritah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Sumedang, Senin (15/12).

Rapat dengar pendapat yang dipimpin H Minan Sukarnan tersebut, mencoba mendengar saran dan pendapat mengenai tiga buar Rancangan Peraturan Daerah yakni Raperda tentang Pajak Penerangan Jalan, Raperda tentang Pajak Reklame, dan Raperda tentang Pajak Hiburan.

Di antara materi bahasan yang cukup menarik yakni soal rencana kenaikan pajak penerangan jalan, yang semula hanya 3 persen menjadi 6 persen yang hanya akan diberlakukan bagi pemasang listrik 900 VA ke atas.

Minan Sukarnan memperhitungkan, bahwa kenaikan pajak tersebut akan meningkatkan pendapatan daerah, dari semula Rp 20 milyar per tahun, menjadi Rp 24 milyar, yang akan diterima dari Perusahaan Listrik Negara.

Rencana kenaikan pendapatan daerah tersebut, kata Minan, diharapkan akan memenuhi harapan masyarakat yakni pembangunan sebanyak 700 tiang tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), sehingga Kabupaten Sumedang akan terang benderang di malam hari.

Sementara itu, Warson, Bendahara ABPEDSI menyebutkan, kenaikan pajak PPJ dinilai sah-sah saja apalagi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Hanya saja, Warson menuntut agar kenaikan PPJ tersebut mengharuskan adanya feed back tentang pelayanan pemerintah atau Perusahaan Listrik Negara terhadap masyarakat.

Senada dengan Warson, Wakil Ketua APDESI Yosef Nugraha, mengatakan peningkatan pelayanan pemerintah, di antaranya harus menyentuh masyarakat konsumen di saat terjadi tunggakan.

"Selama ini jika terjadi tunggakan, PLN dengan kekuasaannya langsung memutus jaringan listrik. PLN tidak melihat latar belakang terjadinyatunggakan. Disinilah pernan Pemeritah Kabupaten untuk membantu masyarakat seiring dengan kenaikan pajak tadi," tegasnya.***

Dasar Hukum Tak Jelas, KPU Belum Minta Anggaran Pemilu 2009

2008-12-16T01:41:00.000+07:00

SUMEDANG - Bukan soal percaya diri, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang hingga saat ini belum mengajukan permohonan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, untuk membiayai Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, 4 April 2009.

"Karena memang tidak ada dasar hukum yang jelas untuk kita mengajukan anggaran. Soal anggaran biaya, jelas kita membutuhkannya, tetapi kita harus hati-hati," kata Asep Kurnia, Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Senin (15/12).

Dijelaskan, akibat tidak ada dasar hukum yang jelas maka KPU tidak berani meminta bantuan biaya, yang diperlukan untuk membiayai staf dan sewa gedung sekretariat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang tidak memiliki tempat.

"Sebenarnya, kita memerlukan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membackup kebutuhan biaya sosialisasi Pemilu, sampai kesekretariatan PPK," katanya.

Persoalannya, lanjut Asep, pihaknya tidak ingin mengundang risiko hukum, selama aturan main yang belum jelas. "Memang, ada beberapa teman kita di KPU kabupaten lain yang mencoba mengajukan anggaran, tetapi ini sangat riskan," papar Asep.

Hanya saja, untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan yang tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tersebut, Asep menyampaikan sebuah solusi yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang nomor 10.

"Dalam salah satu fasal disebutkan bahwa Pemerintah Daerah bisa memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti melalui Pemerintah Kecamatan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilu ini," ujarnya.

Berbeda dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sumedang dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008, terdapat dasar hukum yang pasti bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut.

"Jadi, untuk sementara kita tidak mengajukan permohonan anggaran biaya kepada Pemerintah Kabupaten untuk membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan pemerintah pusat. Untuk sementara, kita pergunakan anggaran dari APBN saja," kata Asep.

Kondisi seperti itu, telah disampaikan Asep Kurnia dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Sumedang H Don Murdono di Gedung Negara Sumedang.

"Persoalan kita mendapat respon positif. Dan melalui rapat koordinasi tersebut, kita sampaikan perkembangan terkini tentang Pemilu 2009 yang bisa dijadikan bahan sosialisasi para kepala wilayah kecamatan," tambahnya.***

Tutor PAUD bakal Terima Honoraium dan akan Diangkat jadi PNS

2008-12-16T01:34:00.000+07:00

SUMEDANG - Kabar gembira bagi 618 orang tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tergabung dalam HIMPAUD (Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini) di Kabupaten Sumedang. Soalnya, mereka memiliki harapan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahkan, untuk lembaga pendidikan baru ini, pada tahap awal hanya dengan syarat minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Kecuali setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, para tutor akan diminta untuk menyesuaikan pendidikannya.

Harapan tersebut dilontarkan H Ade Fidaus, Anggota Komisi X DPR-RI di hadapan ratusan tutor PAUD dalam acara yang diselenggarakan HIMPAUD Kabupaten Sumedang di Gedung Islamic Center, Senin (15/12).

Menurut Ade, pada saat ini pemerintah memang merencanakan untuk mengangkat derajat tutor PAUD
dari tenaga sukarelawan menjadi PNS.

Yang menjadi persoalan adalah, kata Ade, bahwa tidak sedikit dari para tutor PAUD yang berlatar pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah (SLTP).

"Tentu saja hal ini akan menjadi kendala dalam pengangkatan sebagai PNS. Sebab, pemerintah telah mengeluarkan aturan bahwa syarat menjadi guru Sekolah Dasar saja, harus bersijazah Strata 1," paparnya.

Ade menilai, aturan tersebut cukup rasional. Pasalnya, anak usia dini memerlukan pendidik yang memiliki pengetahuan cukup luas. "Bagaimana jadinya jika anak-anak usia dini hanya dididik tutur lulusan Sekolah Dasar," kata Ade pula.

Itulah sebabnya, Ade mendorong para totor PAUD tersebut untuk segera menyesuaikan pendidikannya sehingga memenuhi persyaratan yang berlaku.

Kegembiraan para tutor Pendidikan Anak Usia Dini tersebut menjadi lengkap, setelah diinformaskan bahwa mereka akan mendapat honorarium yang bersumber dari APBN masing-masing Rp 100 ribu per bulan, mulai Januari 2009.

Kontan saja, setelah selesai acara di Gedung Islamic Center, ratusan tutor PAUD ini menyerbu kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI), karena mereka diwajibkan memiliki rekening masing-masing.***

Latihan Gabungan Pencak Silat Upaya Pelestarian Budaya Sunda

2008-12-14T19:59:00.000+07:00

SUMEDANG - Latihan Bersama Pencak Silat (Persatuan Pencak Silat Indonesia) Pengurus Cabang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menggelar Latihan Gabungan di kediaman Rani Hoerunisa, Anggota DPRD) Sumedang, di Jalan Perum Rancapurut, Sumedang, Minggu (14/12).
Latihan Gabungan ini terbilang luar biasa karena sempat dihadiri H Eldi Suwandi, Anggota DPR- RI dan Taufiq Gunawansyah, Ketua Umum Pengcab PPSI Kabupaten Sumedang, yang juga Wakil Bupati Sumedang.
Edi Sutardi, suami Rani Hoerunisa, menyebutkan dia sangat mendukung kegiatan tersebut. Pasalnya, dengan penyelenggaraan latihan gabungan dari beberapa perguruan pencak silat di Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Utara, dan Ganeas ini, diharapkan bisa menjadi wadah untuk membangkitkan semangat pengembangan dan pelestarian budaya Sunda, Pencak Silat.
"Sebagai orang Sunda, asli Sumedang, tentu saja saya dan istri saya merasa terpanggil ketika ada keinginan dari beberapa tokoh Pencak Silat untuk melaksanakan latihan gabungan," kata Edi.
Karenanya, dia memberikan kesempatan kepada Perguruan Pencak Silat untuk latihan gabungan di halaman rumahnya, sejak Minggu pagi.
"Mudah-mudahan saja pelaksanaan latihan bersama ini bisa menyentuh masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap upaya pelestarian budaya Sunda ini," paparnya.Kecuali itu, kata Edi, kegiatan ini dimaksdukan sebagai persiapan menjelang diselenggarakannya Pasangiri Pencak Silat, yang direncanakan akan dilaksanakan Januari - Pebruari 2009 mendatang.
"Soalnya, Pasanggiri ini sudah menjadi event dua tahunan, dan di Jawa Barat akan dilaksanakan sekitar Mei 2009. Disini kita berembug untuk mempersiapkan diri menjelang Pasanggiri tersebut," ujarnya.
Budaya Yang Terpinggirkan
Sementara itu, Budaya Sunda yakni Pencak Silat kian hari dinilai kian terpinggirkan dan terdesak budaya yang datang dari luar. Kenyataan, Pencak Silat sebagai seni beladiri, semakin terpinggirkan dan ditinggalkan masyarakat Sunda sendiri.
Kenyataan tersebut telah membangkitkan semangat Rani Hoerunisa, Anggota DPRD Sumedang. Dengan dukungan penuh sumianya, Edi Rustandi, ia memberikan kesempatan kepada sejumlah Perguruan Pencak Silat untuk Latihan Gabungan di halaman rumahnya.
"Saya benar-benar prihatin melihat perkembangan budaya Sunda ini, karena kenyataaan telah ditinggalkan masyarakat. Seni beladiri Pencak Silat ini, sepertinya sudah menjadi barang asing bagi masyarakat Sumedang," ungkapnya.
Karenanya, ia yang sejak lama menaruh perhatian terhadap Pencak Silat ini, memberikan kesempatan untuk pelaksanaan latihan bersama. "Tentu saja, walaupun saya anggota dewan, harus mendapat dukungan dari suami saya. Alhamdulillah, suami saya sangat antusias sehingga terwujud kegitan ini," katanya.
Menurut Rani, sudah saat pemerintah bisa memberikan dorongan terhadap upaya pengembangan dan pelestarian salah satu budaya Sunda, Pencak Silat ini. ***

Dua Kecamatan "Boyot", Sumedang Lunas PBB 2008

2008-12-13T19:50:00.000+07:00

SUMEDANG - Meskipun masih terdapat dua kecamatan yang "boyot" (lamban), realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2008 di Kabupaten Sumedang, paling telat tanggal 20 Desember 2008, bisa lunas 100 persen.

Hanya saja, nilai target PBB 2008 sebesar Rp 8,787,284,871 dari 26 wilayah kecamatan dengan jumlah wajib pajak sebanyak 735.187, target bisa ditutupi dengan penerimaan PBB dari PT Sunson senilai Rp 310 juta.

"Kita optimis, target PBB 2008 bisa dicapai, dan target ini bisa ditutupi dengan nilai pajak dari PT Sunson yang telah siap membayar pajak pajak tanggal 20 Desember nanti," kata H Ramdan R Dedi, Kepala Dinas Pajak Kabupaten Sumedang, Jumat (12/12).

Keyakinan tersebut, kata Ramdan, karena setiap tahun PT Sunson tidak pernah menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. "Kita sudah mendapat kepastian dari Sunson yang siap membayar tanggal 20 Desember," tandasnya.

Sementara itu, dari 26 kecamatan yang ada, hingga tanggal 20 Nopember 2008, hanya Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung yang belum mampu melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008.

Kecamatan Cimanggung dengan target penerimaan PBB 2008 sebesar Rp 606.340.418 (30.531 wajib pajak) sampai tanggal 28 Nopember 2008, realisasi penerimaan Rp 349.021.081 (59,11 persen).

Sedangkan Kecamatan Jatinangor dengan target penerimaan PBB 2008 sebesar Rp 1.078.419.767 (27.533 wajib pajak) terhitung sampai tanggal 28 Nopember 2008, realisasi penerimaan mencapai Rp 641.580.517 (59,60 persen).

"Kita sudah menerjunkan petugas ke dua kecamatan tersebut untuk melakukan pendekatan kepada wajib pajak agar segera memenuhi kewajibannya. Insya Allah, jumlah penerimaan akan bertambah," kata Ramdan.

Ramdan mengakui, khusus untuk kedua wilayah kecamatan tadi, memang belum memiliki sejarah bisa melunasi Pajak Bumi dan Bangunan. "Paling tinggi bisa merealisasikan penerimaan PBB ini mencapai 85 persen. Angka ini sudah luar biasa," katanya.

Menurut dia, oersoalan klasik yang terjadi di wilayah Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung tersebut yaitu, banyak pemilik tanah dan bangunan yang tinggal di luar Kabupaten Sumedang.

"Ini memang persoalan klasik tetapi belum bisa kita pecahkan. Masalahnya, apabila kita kejar ke alamat wajib pajak, jelas memerlukan anggaran yang cukup besar. Keterbatasan biaya operasional inilah yang menjadi kendala bagi kita," jelasnya.

24 kecamatan yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, masing-masing Kecamatan Cisarua; Cibugel; Tanjungkerta; Jatigede; Cimalaka; Buahdua; Wado; Surian; Jatinunggal; Sukasari; Darmaraja.

Selain itu, Kecamatan Conggeang; Paseh; Tomo; Tanjungmedar; Ganeas; Pamulihan; Rancakalong; Situraja; Sumedang Selatan; Tanjungsari; Sumedang Utara; dan Ujungjaya.***

Karang Taruna "Yudha Bhakti" asal Desa Licin, Juara III Nasional

2008-12-13T19:45:00.000+07:00

SUMEDANG - Luar biasa. Itulah barangkali pujian yang pantas diberikan kepada Karang Taruna (KT) Yudha Bhakti dari Desa Licin, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang telah berhasil mencetak prestasi nasional.

KT Yudha Bhakti yang selain menjadi "Duta Sumedang" juga "Duta Jawa Barat" ini, berhasil membawa pulang gelar Juara III Karang Taruna Beprestasi tingkat nasional tahun 2008.

"Kita sangat bangga dengan prestasi karang taruna ini. Soalnya, penilaian perlombaan Karang Taruna Berprestasi ini luar biasa ketatnya," kata Aep Sudadjat, Camat Cimalaka, Sabtu (13/12).

Tak mengherankan, ketika Asem mendapat laporan keberhasilan Karang Taruna Yudha Bhakti belum lama ini, dia menyambut dengan suka cita.

"Karena memang kita ikut melakukan pembinaan, baik administrasi, organisasi maupun pemberdayaan karang taruna dalam masyarakat," tegasnya.

Kecuali itu, Asep menyampaikan kebanggaannya tersebut karena ternyata masih banyak pemuda yang potensial, yang selain bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, pembinaan genereasi muda juga ternyata diperhitungkan di tingkat nasional.

Menurut Asep Sudradjat, keberhasilan KT Yudha Bhakti ini, karena di samping sumber daya manusia (SDM) terutama generasi muda di Desa Licin, demikian potensial, juga dorongan masyarakat yang sangat kuat terhadap kemajuan karang taruna ini.

Salah satu kegiatan Karang Taruna Yudha Bhakti yang menonjol, yakni manajemen yang kuat dan kegiatan usaha yang sangat positif, di antaranya usaha budidaya ternak domba, home industry, reklamasi bekas Galian C di kawasan Gunung Tampomas, dan aktivitas organisasi yang lainnya.

"Kita salut. Mudah-mudahan saja dengan prestasi ini bisa lebih mendorong kegiatan-kegiatan inovasi lainnya untuk kepentingan generasi muda, dan bisa memotivasi karang taruna di desa lainnya untuk memacu prestasi," tambah Camat Cimalaka ini.

Dalam Lomba Karang Taruna Berprestasi tingkat nasional 2008 tersebut, Juara I diraih Kabupaten Blitar (Jawa Tengah); Kabupaten Gianjar (Bali) Juara II; Kabupaten Sumedang (Jawa Barat) Juara III.

Sedangkan Kota Madya Jakarta Timur (DKI Jakarta) Juara IV; Kota Sumbawa (Nusa Tenggara Barat) Juara V; dan Kabupaten Papua (Jayapura) Juara VI.***

Jika Raskin Ditebus Uang Palsu Desa Jatihurip Kebobolan

2008-12-11T22:14:00.000+07:00

SUMEDANG - Ibarat pepatah, menolong anjing kejepit. Sudah ditolong malah mengigit. Demikian yang terjadi di Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, di antara warga yang menjadi sasaran program Raskin, membayar pembelian beras Rp 1600/Kg dengan uang palsu.

Tentu saja, meski nilai uangnya tak seberapa namun yang menanggung malu dan mengalami kerugian materi tak lain aparat Desa Jatihurip. Mereka mesti iuran dari uang operasional hanya untuk mengganti uang palsu tersebut.

Mulyati, Sekretaris Desa Jatihurip ketika ditemui, Kamis (11/12), membenarkan bahwa mereka dihadapkan kepada peristiwa memalukan dan merugikan Desa Jatihurip.

Pasalnya, sejak Oktober, November dan Desember 2008, aparat Pemerintah Kecamatan Sumedang Utara menemukan selembar uang palsu pecahan Rp 50.000 pada bulan Oktober.

Pada bulan November 2008, aparat kecamatan menemukan lagi selembar uang palsu pecahan Rp 50.000.

Terakhir, peristiwa memalukan tersebut terjadi lagi dalam bulan Desember 2008 ini. Pihak keamatan menemukan selembar uang palsu pecahan Rp 100.000.

Dengan demikian, pihak kecamatan telah menemukan uang palsu jumlahnya senilai Rp 200.000 dari setoran uang
pembayaran Raskin 2008 dari Desa Jatihurip.

Mulyati menyebutkan, sebelum dilaksanakan pembayaran uang Raski melalui Pemerintah Kecamatan Sumedang, aparat desa memang melakukan penghitungan secara cermat.

Karena total setoran mencapai Rp Rp 12.576.000 untuk pembayaran beras 7.860 Kg (Rp 1600/Kg), aparat desa tak melihat adanya uang palus yang terselip di antara pecahan Rp 50.000 maupun Rp 100.000.

"Karena kita percaya, uang setoran ini kita serahkan ke kecamatan. Cuma hari Rabu, 10 Desember 2008, desa menerima pengembalian dari kecamatan berupa uang palsu tersebut," katanya.

Sementara itu, Harja, Bendahara Desa Jatihurip yang mengamankan uang palsu tersebut, menyebutkan bahwa kejadian tadi akan menjadi cambuk agar berhati-hati saat menghitung uang yang masuk.

"Kita tidak ingin kecolongan lagi. Karenanya, kita akan berusaha berhati-hati agar kejadian tersebut tidak terulang lagi," tegasnya.***

Hindari Raskin Susut BULOG minta Timbang dulu Sebelum Diterima

2008-12-11T22:10:00.000+07:00

SUMEDANG - Susut. Itulah yang menjadi persoalan penyaluran program beras untuk keluarga miskin (Raskin). Jumlah susut diperkirakan bisa mencapai 1 Kg per satu karung beras dengan bobot 15 Kg.

Persoalan ini mengemuka dalam evaluasi Program Raskin 2008 di Gedung Negara Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang dihadiri Wakil Kepala BULOG Sub Divisi Regional I Bandung, H Mukhlis, Kamis (12/12).

Dalam evaluasi Program Raskin 2008 tersebut, dibuka resmi Pejabat Lapangan Harian (Plh) Surrys Laksana Putra, dan menghadirkan seluruh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Acara ini ditandai dengan penyerahan penghargaan dari BULOG Subdivre I Bandung kepada lima desa yang berpretasi dalam Program Raskin, yakni Desa Sukamantri (Kecamatan Tanjungkerta); Desa Sukamukti (Kecamatan Tanjungmedar); Desa Sukamenak (Kecamatan Darmaraja); Desa Cintajaya dan Desa Cimanintin (Kecamatan Jatigede).

Faizal, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda), menyebutkan bahwa penghargaan tersebut diserahkan bagi desa-desa yang dinilai terbaik dalam pengelolaan administrasi maupun keuangan Program Raskin.

Kecuali itu, kata Faizal, memang terdapat beberapa desa yang bermasalah dalam penyaluran Raskin tersebut. Karenanya, untuk menyelesaikan persoalan tunggakan baik Pemkab Sumedang maupun BULOG akan segera mengambil langkah-langkah.

Dijelaskan, total alokasi Program Raskin 2008 sebesar 14.475.825 Kg. Sementara alokasi sampai bulan November 2008 sebesar 13.235.040 Kg, dan telah terserap 12.918.485 Kg (97,61%).

Menurut Faizal, permasalahan yang paling menarik adalah terjadinya bobot beras yang susut. Waka Subdivre Bandung meminta kepada setiap desa/kelurahan, agar setiap menerima kiriman beras, sebelum masuk gudang, diminta agar dilakukan penimbangan.

Hal ini untuk menjaga bobot yang ditargetkan. Adapun kekurangan atau terjadi susut dari setiap karung (15 Kg), BULOG menjamin akan menambah jumlah kekurangannya.***

Badan Jalan Desa Amblas Lalulintas di Citepok Ditutup

2008-12-11T22:06:00.000+07:00

SUMEDANG - Curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, belum lama ini, khususnya di Desa Citepok dan Desa Pasireungit, Kecamatan Paseh, telah menyebabkan jalan desa terputus akibat amblas sepanjang 70 meter dengan kedalaman 2 meter.

Tentu saja, hubungan lalulintas yang melewati jalan desa ini, untuk sementara ditutup. Peritiwa tersebut terjadi Rabu (11/12), yang mendapat perhatian serius dari Pemkab Sumedang dengan dilaksanakannya kunjungan kerja Wakil Bupati Sumedang Taufiq Gunawansyah, Kamis (12/12).

Risma Setia Tresna, Camat Paseh saat dihubungi, menyebutkan bahwa memang dalam musim hujan tahun 2008 ini, di sejumlah wilayah desa terjadi bencana alam, khususnya tanah longsor. Meski demikian, musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa.

Peristiwa yang cukup menggemparkan, yakni badan jalan desa amblas di Desa Citepok sepanjang 70 meter dengan kedalaman 2 meter. Soalnya, jalan ini sangat diperlukan masyarakat.

Menurut dia, guna menanggulangi kajadian ini, Risma menilai hanya melalui relokasi jalan. "Lahan untuk relokasi memang ada, dan hal ini akan membutuhkan biaya cukup ringan. Saya yakin, masyarakat akan rela mengeluarkan tanahnya untuk pembuatan jalan baru," katanya.

Sementara itu, H Atang Riva'i, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang, menyebutkan badan jalan yang amblas tadi sulit untuk dikembalikan melalui cara pengarugan tanah. "Sebab, jika kita buatkan jalan lagi, bisa amblas lagi karena memang tanahnya labil," ungkapnya.

Kecuali itu, guna penanggulangan jalan ini, Atang mengatakan bisa diatasi dengan cara pembuatan jembatan di atas badan jalan yang amblas tadi.

"Kalau kita taksir, pembuatan jembatan ini diperkirakan memerlukan biaya sekitar 700 juta rupiah. Kalau memang ini menjadi satu-satunya alternatif, Insya Alloh kita akan berusaha di Jakarta," paparnya.

Berbicara tentang kemungkinan alternatif lain yakni pembuatan jalan baru, Atamg untuk sementara waktu menilai harga tanah disana kemungkinan akan memerlukan biaya terlalu mahal.

"Kalau memang bisa terjangkau, kenapa tidak. Untuk mengatasi jalan ini, kita akan melakukan pengkajian beberapa alternatif dan perencanaan," tambah Atang Riva'i.***

Forum Kecamatan tentang APBD Hemat Tetap Bangkitkan Pembangunan

2008-12-10T20:04:00.000+07:00

SUMEDANG - Kencangkan ikat pinggang, tetapi program mesti jalan terus. Inilah sikap Forum Kecamatan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, atas kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD) 2009 yang mengalami kemunduran nilai pendapatan terutama pendanaan dari pemerintah pusat.

Hal itu dikemukakan Asep Sudradjat, Ketua Forum Kecamatan, Rabu (10/12). "Kita tidak akan terlalu banyak menuntut, karena kita menyadari bahwa kondisi seperti itu tidak bisa dihindari," katanya.

Menurut Asep, meski kondisi APBD 2009 yang mengalami kemunduran, hal ini tidak akan menyurutkan sikap para Camat untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai aparatur.

"Yang paling penting, dalam menghadapi kondisi seperti itu, kita mesti melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran. Tetapi kita tetap harus mampu melayani masyarakat," ungkap Asep.

Dijelaskan, anggaran operasional kecamatan pada APBD 2007 silam, paling kecil Rp 220 juta. Sedangkan pada APBD 2009 yang hanya mendapatkan jatah Rp 5 milyar untuk 26 kecamatan, diperhitungkan paling kecil akan menerima Rp 120 juta.

"Memang dari sisi penganggaran jelas kurang, tetapi apa mau dikata kondisi APBD yang demikian, mengharuskan kita pandai-pandai mengatur penganggaran sehingga dengan kondisi sepert itu kita tetap bisa mencapai sasaran program," tandasnya.

Karenanya, dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sumedang, Selasa (9/12) lalu, Ketua Forum Kecamatan yang juga Camat Cimalaka ini, menegaskan bahwa para Camat tidak akan terlalu banyak menuntut.

"Intinya, dalam kondisi APBD yang tak bisa dihindari nanti, kita selaku aparat harus tetap mampu melaksanakan tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan," tandasnya.

Kecuali itu, dalam kondisi APBD 2009 yang disebut-sebut terpuruk ini, para Camat tetap dituntut untuk bisa menggairahkan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat justru harus lebih meningkat.

"Ini barangkali yang mesti kita lakukan. Artinya, kita tawaqal dan tetap berusaha menggalang kekuatan masyarakat untuk tetap bisa membangun," tegas Asep Sudradjat.***

Pesimisme tandai Dengar Pendapat Panggar DPRD

2008-12-09T21:30:00.000+07:00

SUMEDANG - Rapat Dengar Pendapat Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (9/12), ditandai dengan keluh kesah dan kebingugan. Pasalnya, kondisi keuangan APBD 2009 yang minus, mengharuskan sejumlah kegiatan prioritas ditunda.

Hal itu tampak di saat Panggar DPRD menggelar Dengar Pendapat dengan Forum Musrenbang Kabupaten dan Forum Camat, Selasa kemarin. Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin Ketua Harian Panggar Edi Askhari didampingi Wakil Ketua Panggar H Ending Sajidin.

Menurut Edi, bahwa kondisi penganggaran APBD 2009, DPRD pesimis bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menenngah(RPJPM).

Dijelaskan, bahwa total pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2009 diprediksi mencapai 914 milyar, hampir menembus angka Rp 1 triliun.

Jumlah tersebut, kata Edi. nilai pendapatan 87 persen bersumber dari pemerintah pusat meliputi Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagi hasil pajak non pajak. Sisanya senilai 13 persen bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara untuk tahun anggaran 2009, pemerintah pusat telah menghapus beberapa DAK diantaranya DAK Kesehatan "Nol" persen yang semula Rp 6 - Rp 9 milyar.

"Ini sangat memprihatinkan, karena di saat kondisi IPM kita naik bahkan menjadi pilot project, saya katakan sekarang ini nyaris kandas," kata Edi.

Selain itu, DAK Binamarga, yang semula bisa mempelroleh Rp 9 milyar lebih ternyata pada TA 2009, "Nol" persen. "Memang di bidang ke-PU-an Ciptakarya dan Pengairan masih ada walaupun jumlahnya turun sangat drastis," ungkapnya.

Kondisi seperti ini, jelas Edi, telah menumbuhkan pesimisme di kalangan Anggota DPRD, karena bakal banyak kegiatan yang terpaksa dihapus karena tak tersedia dananya.

Kondisi seperti ini pula, dinilai Edi akibat kelemahan jajaran Pemkab Sumedang yang tidak mampu membangun networking maupun lobi-lobi di tingkat pusat, sehingga pemerintah pusat menghapus beberapa DAK yang berdampak terhadap roda pemerintahan dan pembangunan.

"Yang paling kita khawatirkan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap DPRD maupun Pemkab Sumedang," kata Edi serius.***

Ketika Bantuan Tak Jua Datang Banjir Cipelang menjadi Ancaman

2008-12-09T21:26:00.000+07:00

SUMEDANG - Banjir dan banjir. Inilah yang terjadi jika sungai Cipelang meluap. Terakhir, unrtuk kesekian kalinya air bah kembali menggenangi ratusan rumah penduduk dan persawahan di beberapa titik rawan banjir di Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (8/12) malam.

Kenyataan ini cukup memprihatinkan, karena belum juga tuntas membersihkan lumpur akibat banjir terdahulu, penduduk lagi-lagi harus meninggalkan rumah mereka ke tenda-tenda pengungsian.

Celakanya, bantuan dari Pemkab Sumedang, hingga kini masih menjadi harapan, sehingga kondisi penduduk di tempat pengungsian pun tampak memprihatinkan.

Deny Tanrus, Camat Ujungjaya, ketika dihubungi, Selasa (9/12), tak membantah kondisi semacam itu. Ia mengakui peristiwa banjir di setiap tahunnya, meskipun masyarakat telah terbiasa tetapi justru kondisinya semakin parah.

"Ini yang membuat keprihatinan kita, terlebih lagi karena dalam beberapa tahun terakhir ini belum ada solusi terhadap persoalan banjir sungai Cipelang ini," kata Deny.

Memang, lanjut Deny, upaya penanganan jangka pendek berupa penyelamatan jiwa sudah dilakukan melalui pengungsian ke tempat-tempat yang aman. Karenanya, air bah ini tidak menimbulkan korban jiwa.

Kecuali itu, Deny menyayangkan penanganan kerusakan sejumlah tanggul seperti di Dusun Nanjungjaya, Desa Ujungjaya, hingga kini belum bisa ditangani. Pasalnya, perbaikan tanggul ini memerlukan karung yang tidak sedikit.

Tak heran, ketika air bah datang dengan mudah meluap ke permukiman penduduk. "Ini menjadi keprihatinan kita semua, dan masalah ini berlangsung di setiap musim hujan, yang kebetulan kali ini volume air cukup tinggi," paparnya.

Plh Assda Pembangunan Surrys L Putra, ketika dihubungi, menyebutkan bahwa stok karung yang seyogyanya tersedia, ternyata dalam kondisi kosong. Ia sudah mengecek keberadan karung ini ke Dinas Sosial, ternyata karung yang dibutuhkan hingga kini berlum tersedia.

Karenanya, ia segera meminta staf Bagian Sosial Setda untuk melakukan upaya pengadaan material yang dibutuhkan, yakni selain karung,sembako juga bronjong kawat ke Dinas Pekerjaan Umum.***

Tanah Longsor di Bangbayang Lima Rumah Terancam Ambruk

2008-12-09T21:24:00.000+07:00

SUMEDANG - Hujan yang terus mengguyur di wilayah Kabupaten Sumedang, ternyata menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan sosial. Bukan hanya banjir, tetapi juga tanah longsor.

Lihat saja di Dusun Bangbayang RT 04/RW 01, Desa Bangbayang, Kecamatan Situraja. Akibat tanah longsor di Blok Sindangsari, Jumat (5/12) dini hari sekira pukul 02.00, lima buah rumah penduduk terancam ambruk.

Kelima buah rumah yang kini telah dikosongkan tersebut masing-masing milik Mardi (41); Opan (25); Parman (43); Yaya (63); dan Eman (50). Para pemilik rumah beserta keluarganya terpakas mengungsi ke rumah penduduk setempat.

Karman Suparmat, Plh Kabag Sosial Setda Sumedang ketika dihubungi, Selasa (9/12), menyebutkan bahwa peristiwa tanah longsor di Bangbayang ini memang cukup memprhatinkan.

Tanah retak di halaman rumah penduduk tersebut, katanya, saat ini semakin menganga sehingga mengancam bangunan rumah disana, terlebih hujan masih terus mengguyur di daerah ini.

Karenanya, Pemkab Sumedang telah menyampaikan bantuan di antaranya berupa beras dan mie instan kepada kelima kepala keluarga yang terkena musibah tersebut.***

Idul Adha 1429 H Qurban Tak Sentuh Korban Banjir

2008-12-09T21:20:00.000+07:00

SUMEDANG - Bupati H Don Murdono serahkan tiga ekor sapi dalam Idul Qurban 1429 H, Senin (8/12). Dengan demikian, jumlah hewan qurban dari Pemkab Sumedang, Jawa Barat, sebanyak 5 ekor sapi dan 15 ekor kambing.

Sayangnya, pengalokasian hewan qurban tersebut tidak menyentuh warga yang menjadi korban banjir di wilayah Kecamatan Cimanggung maupun Kecamatan Ujungjaya.

Karman Suparmat, Plh Kabag Sosial Setda Sumedang, Selasa (9/12), menyebutkan alokasi hewan qurban tersebut di antaranya yang diserahkan Bupati H Don Murdono berupa 3 ekor sapi masing-masing ke Desa Bangbayang, Kecamatan Situraja; Desa Ranjeng, Kecamatan Cisitu; dan Desa Jembarwangi, Kecamatan Tomo.

Sedangkan Wakil Bupati Taufiq Gunawansyah, menyerahkan 1 ekor sapi untuk Mesjid Agung Sumedang, dan 6 ekor kambing disebar ke enam desa.

Ketua DPRD Ismet Suparmat, menyerahkan 1 ekor sapi kepada Mesid di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor. Sementara Wakil Ketua DPRD Agus Weliyanto dan H Dony Ahmad Munir menyerahkan masing-masing 2 ekor kambing.

Diakui, pengalokasian hewan qurban tersebut telah ditetapkan sebelum kejadian musibah banjir. Karenanya, pengalokasian hewan qurban tersebut disesuaikan dengan perencanaan sejak awal.***

Karung tak Tersedia, Perbaikan Kerusakan Tanggul Terhambat

2008-12-05T17:16:00.000+07:00

SUMEDANG - Peristiwa air bah yang diakibatkan sungai Cipelang meluap di musim hujan tahun 2008, ternyata menimbulkan keprihatinan bagi penduduk di Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Desa-desa yang dilanda banjir yakni Desa Cipelang, Ujungjaya, Palasari, Sakurjaya, Nanjungjaya, dan Palabuan. Luapan sungai Cipelang telah merendam ratusan perumahan penduduk rata-rata setinggi 1 meter.

Sedangkan empat lokasi tanggul yang mengalami kerusakan di Dusun Nanjungjaya, Desa Ujungjaya, hingga kini belum diperbaiki karena masih menunggu bantuan karung untuk diisi tanah.

Deny Tanrus, Camat Ujungjaya, ketika dihubungi, Jumat (5/12), menyebutkan bahwa musibah banjir tahun 2008 ini memang luar biasa. "Soalnya curah hujan begitu tinggi dan waktunya cukup lama setiap harinya," katanya.

Kecuali itu, guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tak diinginkan terutama di saat banjir datang, Tim Satkorlak (Satuan Koordinasi Pelaksana) Penanggulangan Bencana Alam dan Pengungsi, tetap siaga yang dipusatkan di kantor Pemerintah Kecamatan Ujungjaya.

Demikian pula tim medis dari Pusat Kesehatan Keliling (Pukesling) Kecamatan Ujungjaya tetap disiagakan di Posko Satkorlak. "Bila sewaktu-waktu diperlukan, tim medis akan terjun ke lapangan," katanya.

Kecuali itu, masyarakat di Desa Nanjungjaya, Jumat ini secara bergotong-royong memperbaiki lingkungan yang penuh lumpur dan memperbaiki tanggul yang mengalami kerusakan terkena erosi.

Namun demikian, lanjut Deny Tanrus, dalam upaya perbaikan tanggul tersebut diperlukan karung sebanyak 4000 buah. Hanya saja, usulan bantuan ke Pemerintah Kabupaten Sumedang hingga saat ini belum bisa terpenuhi.

Sementara itu, Surrys L Putra, Pelaksana Harian Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah di Kabupaten Sumedang, menjelaskan stok karung saat ini kurang. Namun demikian, pihaknya akan terus berupaya mencari bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.***

Siang Dilingok Wakil Bupati, Tengah Malam Cipelang Banjir Lagi

2008-12-05T07:22:00.000+07:00

SUMEDANG - Ratusan Warga di empat desa di Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kini kian memprihatinkan. Akibat hujan turun cukup lebat dan berlangsung sejak Kamis (4/12) sore hingga mala, sungai Cipelang kembali meluap dan menggenangi ratusan rumah penduduk.

Deny Tanrus, Camat Ujungjaya, menybutkan sungai Cipelang mulai meluap pukul 23.00 tadi malam. Air sungai cepat naik hingga rumah penduduk terendam rata-rata ketinggian mencapai 1 meter.

Pada siang hari, korban banjir di Ujungjaya telah menarik perhatian Wakil Bupati Sumedang Taufiq Gunawansyah, yang sengaja melakukan kunjungan kerja ke lokasi banjir di Ujungjaya.

Dalam kesempatan itu, Taufik menyerahikan bantuan makanan kepada penduduk yang kini mengungsi di rumah-rumah penduduk yang dinilai aman dari air bah.

Deny Tanrus, Camat Ujungjaya ketika dihubungi, Kamis malam, menyebutkan kunjungan Wakil Bupati tersebut cukup melegakan masyarakat korban banjir.

Banjir sungai Cipelang yang terjadi kedua kalinya dalam dua pekan terakhir ini, dinilai cukup parah. Akibatnya tak sedikit warga di Desa Cipelang, Ujungjaya, Sukamulya dan Palabuan yang mengungsi.

Menurut Deny, penanggulangan jangka pendek sekarang ini adalah penyelamatan jiwa dan perbaikan tanggul yang rusak. Khususnya di daerah rawan banjir penduduk diungsikan untuk menghindari terjadinya korban jiwa.

Dijelaskan, hasil kerja keras membersihkan rumah yang dipenuhi lumpur, ternyata tak bisa dinikmati pemiliknya. Soalnya, hujan besar hingga tadi malam terus mengguyur cukup lebat sehingga warga disana terpaksa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.

Kerugian, diperikirakan mencapat ratusan juta rupiah, sebab terdapat 45 hektare tanaman padi di Desa Palabuan, terendam hingga dipastikan mengalami puso (gagal panen).***

Cimande Banjir 542 Rumah terendam, Bantuan Lamban Warga Menjerit

2008-12-05T06:02:00.000+07:00

SUMEDANG - Sedikitnya 542 rumah warga di empat desa Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, terendam banjir akibat sungai Cimande meluap, Rabu (3/12) malam. Banjir kedua kali ini lebih parah dari yang pernah terjadi dua pekan lalu.

Peristiwa banjir tidak hanya merendam Desa Cihanjuang,Desa Sindangpakuwon, dan Sukadana, tetapi meluas ke Desa Mangunarga. Luapan sungai Cimande ternyata belum juga surut, karena hujan hingga Kamis (4/12) masih terus mengguyur.

Berdasarkan data sementara dari pemerintah kecamatan hingga Rabu (3/12) pukul 23.30, rumah yang terendam yakni di Desa Cihanjuang meliputi Dusun Cijaringao, Babakan Situ sebanyak 260 rumah. Jumlah ini belum termasuk rumah yang terendam di Dusun Lakbok yang tergolong paling parah.

Sementara itu di Desa Mangunarga 160 rumah terendam banjir meliputi Dusun Warungcai dan Cikijing. Di Desa Sukadana terdapat 70 rumah di Dusun Bunter, Ciparuang, dan Bojong Bulan, namun belum termasuk di Dusun Pangsor. Di Desa Sindangpakuwon tercatat 52 rumah terendam di Dusun Cimande dan Gunungtanjung.

Banjir sungai Cimande terjadi sejak pukul 00.00 hingga pukul 03.00 dini hari, akibat hujan besar terus melanda kawasan padat penduduk ini.

Menurut warga hujan deras mulai turun sejak pukul 16.00. Air terus naik ke dalam rumah dan merusak perabotan rumah dengan cepat. Ketinggian air mencapai 1,5 meter.

Memprihatinkan, banjir tersebut terpaksa menahan sejumlah warga Cihanjuang yang baru pulang kerja tidak berani masuk ke permukiman. Mereka tampak menunggu air sungai surut di pinggir jalan Raya Bandung-Rancaekek.

Salah satu pabrik pemintalan benang milik PT Indo Prima di Desa Cihanjuang tak luput dari banjir. Bahkan,tembok pembatas pabrik setinggi 4 meter pun jebol dihantam air bah.

Air yang masuk ke dalam pabrik sektinggi 20 Cm dan diperkirakan merendam kapas dan mesin-mesin produksi. Perusahaan dipastikan menderita kerugian besar dan ribuan karyawan bisa terancam dirumahkan.

Salah seorang penduduk Dusun Lakbok, Desa Cihanjuang, Sasa (44), mengatakan bahwa sungai Cimande meluap dengan cepat dan masuk permukiman mulai pukul 23.00.

Warga yang sebelumnya tak menduga bakal terjadi banjir besar akhirnya berlarian keluar rumah menyelamatkan diri
dan mencari tempat yang lebih aman.

“Air yang datang begitu cepat dan arusnya sangat kuat. Kami tidak menyangka karenanya kami segera menyelamatkan keluarga. Ini banjir yang paling parah sejak tujuh tahun lalu,” ungkap Sasa.

Warga mengeluhkan tindakan Pemkab Sumedang yang dinilai lamban dalam mengatasi korban banjir ini. Bahkan saat banjir menyergap, tak seorangpun tim SAR yang membantu warga yang sedang panik menyelamatkan diri. Karenanya, warga terpaksa menyusuri air bah meskipun mengandung risiko sangat berat.

“Bantuan yang paling dibutuhkan warga perahu karet untuk mengevakuasi warga terutama para lanjut usia dan bayi. Saat ini warga masih was-was takut banjir lagi,” kata Ikhsan, Sekretaris Desa Cihanjuang.

Celakanya, hingga Kamis pagi belum ada bantuan makanan dari Pemkab Sumedang. Padahal, kata Ikhsan,warga sangat membutuhkan bantuan.***

Sungai Cipelang Rendam Ujungjaya Korban Banjir Dilongok Wakil Bupati

2008-12-05T06:00:00.000+07:00

SUMEDANG - Ratusan Warga di empat desa di Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kini kian memprihatinkan.

Pasalnya, hujan besar yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Sumedang, telah mengakibatkan sungai Cipelang meluap dan menggenangi selain ratusan rumah penduduk juga sedikitnya 45 hektare tanaman padi dipastikan menderita gagal panen.

Kondisi seperti ini telah menarik perhatian Wakil Bupati Sumedang Taufiq Gunawansyah, yang sengaja melakukan kunjungan kerja ke lokasi banjir di Ujungjaya, Kamis (4/12).

Dalam kesempatan itu, Taufik menyampaikan bantuan makanan kepada penduduk yang kini mengungsi di rumah-rumah penduduk yang dinilai aman dari air bah.

Deny Tanrus, Camat Ujungjaya ketika dihubungi, Kamis malam, menyebutkan kunjungan Wakil Bupati tersebut cukup melegakan masyarakat korban banjir.

Banjir sungai Cipelang yang terjadi kedua kalinya dalam dua pekan terakhir ini, dinilai cukup parah. Akibatnya tak sedikit warga di Desa Cipelang, Ujungjaya, Sukamulya dan Palabuan yang mengungsi.

Menurut Deny, penanggulangan jangka pendek sekarang ini adalah penyelamatan jiwa. Karenanya, khususnya di daerah rawan banjir penduduk diungsikan untuk menghindari terjadinya korban jiwa.

Dijelaskan, hasil kerja keras membersihkan rumah yang dipenuhi lumpur, ternyata tak bisa dinikmati pemiliknya. Soalnya, hujan besar hingga tadi malam terus mengguyur cukup lebat sehingga menimbulkan kekhawatiran warga disana.***

Pembebasan Tanah GITET: PT PLN sudah Penuhi Kewajiban

2008-12-05T05:58:00.000+07:00

SUMEDANG - Kewajiban PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) telah dipenuhi yakni membayar pembebasan 2 persil tanah untuk pembangunan Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITET) di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Karenanya, jika terjadi persoalan dalam keluarga H Open Sopandi, persoalan ini lebih mengarah kepada persoalan internal keluarga. Dengan demikian, rencana gugatan H Open Supendi terhadap Bupati Sumedang dan PT PLN (Persero), dinilai tidak tepat.

Hal itu dikemukakan H Sarnata, Ketua Komisi A DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Sumedang, setelah mendengar penjelasan dari Panitia Pembebasan Tanah (P2T); dan H Edi Kuswara, Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Rabu (3/12).

"Kalau kita mendengar dari penjelasan dan melihat bukti-bukti pembayaran, tanah milik keluarga H Open Sopandi tersebut saat ini sudah pindah tangan menjadi milik PT PLN," kata Sarnata, Kamis (4/12).

Artinya, jelas Sarnata, P2T sudah selesai melaksanakan tugas, dan yang lebih penting bahwa PT PLN (Persero) sudah tidak memiliki kewajiban lagi untuk membayar pembebasan tanah milik keluarga H Open Supandi di persil tanah nomor 20A seluas 748 m2 di Dusun Bunter, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung.

"Kalau kita simpulkan, bahwa sebenarnya sudah tidak ada persoalan lagi. Sedangkan jika Pak Open Sopandi tetap menagih pembayaran jual beli tanah, maka tidak harus berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang, karena ini masalah internal keluarga," kata Sarnata.

Di bagian lain disebutkan, bahwa persoalan yang saat ini berkembang justru munculnya asprasi warga pemilik tanah di sekitar lokasi pembangungan GITET di Dusun Ciburaleng, Desa Sindang Pakuwon.

"Posisi legislatif barangkali hanya bisa memfasilitasi untuk disampaikan kepada pihak PLN. Insya Allah, dalam waktu dekat kta akan melakukan koordinasi dengan Pemkab dan PLN," tambah Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang ini.***

Truk Beras Berak, 7 Tersangka Diringkus Polisi

2008-12-03T21:34:00.000+07:00

SUMEDANG - Tujuh tersangka pelaku "Truk Berak" warga Dusun Hegarsari, Desa Mandalaherang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kini meringkuk di sel tahanan Kepolisian Sektor (Polsek) Cimalaka. Komplotan "Truk Berak" dibekuk karena tertangkap basah saat mencuri beras dalam truk yang diparkir di SPBU Mandalaherang.

Ketujuh warga Mandalaherang tersebut, masing-masing Opang (65), Ade Saedi (45); Enceng Hidayat (31); Dadang Hidayat (28); Endang Rahmat (42); Uu Hidayat (46); dan Edi (31).

Diduga kuat, otak pelaku pencurian beras ini yakni sopir angkutan beras yakni Opang dan kernet Edi, yang merekrut lima orang tetangganya. Cuma, aksi mereka kini berujung di sel tahanan polisi.

Kapolsek Cimalaka AKP Yana Suprana, membenarkan bahwa pihaknya telah berhasil membekuk komplotan pencuri yang memakai pola mencuri beras dengan menyodok karung beras dengan pipa paralon.

Dari satu karung, mereka mencuri paling sedikit 1 gelas (0,2 kilogram), namun hasil operasi kompoltan ini bisa mencapai 6 karung (200 kilogram) per hari atau senilai Rp 600 ribu (harga jual kepada pembeli sebesar Rp 3000/kilogram).

Aksi mereka dilakukan pada malam hari ketika mobil angkutan beras milik H Rosyid yang senantiasa diparkir di pelataran SPBU Mandalaherang hingga pukul 22.00 jadwal pemberangkatan ke daerah tujuan pengiriman.

Kasus ini terungkap disaat adanya laporan warga kepada petugas piket Polsek Cimalaka, AIPTU Endang Hidayat, Minggu (30/12) sekira pukul 19.00 malam.

Endang mencoba mengintip keberadaan truk Fuso yang mengangkut 14 ton beras yang diparkir di pelataran SPBU Mandalaherang. Endang menyaksikan ada seseorang yang memanggul beras dari dalam truk. Kontan saja, Babin Kamtibmas Desa Cimalaka ini langsung mengejarnya, yang ternyata tersangka Uu Hidayat.

Setelah berhasil membekuk salah seorang dari tersangka, ia segera mengamankannya ke Mapolsek Cimalaka. Pada saat itu pula ia segera mengejar tersangka lainnya yang tak lain Edi, kernet truk.

Dari kedua orang inilah, kasus ini dikembangkan hingga akhirnya berhasil menangkap lima tersangka lainnya, yang salah seorang di antaranya tak lain adalah sopir truk, Opang.

Berdasarkan pengakuan Edi, aksi pencurian beras model ini dilakukan sejak lama. Pada awalnya, ia hanya berdua dengan sopir Opang, namun akhirnya dibantu beberapa tetangganya.

Sebelum melakuan aksi, Opang dan Edi sengaja memarkirkan kendaraan truk di pelataran SPBU Mandalaherang dengan alasan mengisi bensin dan menunggu jadwal berangkat pukul 22.00.

Hanya saja, aksi mereka ini berhasil dicium masyarakat yang segera melaporkan temuannya kepada kepolisian terdekat. Ketujuh tersangka pelaku kini meringkuk di sel tahanan, sedangkan barang bukti beras 1,5 karung dan peralatan aksi pencurian.***

Angin Puting Beliung, Menyapu Perumahan Warga Jenggot

2008-12-03T21:31:00.000+07:00

SUMEDANG - Puluhan warga Dusun Janggot Tonggoh, Janggot Peuntas, dan Janggot Landeuh di Desa Tanjungmulya, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menjerit ketakutan.

Pasalnya, daerah ini sekitar 10 menit disapu angin puting beliung yang mengkibatkan atap genteng perumahan penduduk berterbangan.

Ketakutan penduduk semakin lengkap karena pada saat itu, hujan turun sangat lebat. Terlebih lagi, ketika sebuah pohon Petei roboh menimpa jaringan listrik PLN, yang megkibatkan padam listrik, Selasa (2/12) sekira pukul 17.00.

Bahkan, kejadian listrik padam ini berlangsung hingga Rabu (3/12) siang, karena petugas PLN tampak kesulitan saat memperbaikit kerusakan jaringan disana.

H Mamat, Camat Tanjungkerta, ketika dihubungi, membenarkan peristiwa angin puting beliung ini cukup menggemparkan penduduk di Dusun Janggot. "Terus terang saya tidak bisa datang langsung ke lokasi pada saat kejadian, sebab rumah orang tua saya sendiri terkena angin puting beliung ini," paparnya.

Setelah ia melongok lokasi kejadian, Mamat membantah ratusan rumah mengalami kerusakan berat. "Hanya empat rumah yang mengalami kerusakan. Cuma memang ada puluhan rumah yang gentingnya berterbangan. Suasana ketakutan warga bisa saya pahami, karena waku itu hujan lebat ditambah lagi listrik padam," ungkapnya.

Guna memperbaiki kerusakan rumah, penduduk Janggot bergotong royong. "Masyarakat secara bersama-sama melakukan perbaikan rumah, sebab akibat genting terbawa angin, tidak sedikit yang rumahnya kebanjiran," ungkapnya.
***

89 Sekretaris Desa akan Diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil

2008-12-03T21:29:00.000+07:00

SUMEDANG - Sebanyak 82 dari quota formasi tahun 2007 sebanyak 89 Sekretaris Desa (Sekdes) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, akan segera diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sementara sisa tujuh berkas Sekdes lainnya hingga kni masih dalam proses melengkapi pemberkasan.

H Zaenal Alimin, Kepala BKPPD (Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah) Kabupaten Sumedang, ketika ditemui, Rabu (3/12), menyebutkan bahwa pada 2008 ini, Depdagri dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) telah memberikan qouta 40 persen dari total usulan pengangkatan Sekdes menjadi PNS.

Jumlah 40 persen, katanya, dari jumlah sebanyak 145 orang Sekdes yang diusulkan menjadi PNS. Sementara dalam formasi 2007 ini, dipilih 89 Sekdes yang telah memenuhi syarat.

"Jadi, sisa jumlah Sekdes yang belum masuk formasi 2007, Insya Alloh akan selesai pada tahun 2009 mendatang. Sedangkan sisa tujuh berkas Sekdes, sampai saat ini masih dalam proses kelengkapan persyaratan di pusat," ungkapnya.

Berbicara tentang rencana pengangkatan Sekdes menjadi CPNS, Surat Keputusan (SK) pengakatan dengan TMT (tanggal mulai tugas) per 1 Januari 2008 direncanakan akan diserakahkan akhir Desember depan.

"Kita bisa melihat ketika ada rapat koordinasi Gubernur, direncanakan Pak SBY (Presiden RI, red) akan menyerahkan SK pengangkatan ini. Baru setelah itu, masing-masing gubernur akan menyerahkannya kepada Bupat/Walikota, mudah-mudahanDesember ini sudah bisa diterima," kata Zaenal.

Di bagian lain disebutkan, sisa Sekretaris Desa yang belum diangkat, pemerintah pusat telah mentargetkan tuntas pada tahun 2009. "Jadi untuk sisa Sekdes nanti akan dicover pada tahun 2009 bersamaan dengan sisa tenaga honorer yang belum diangkat menjadi CPNS," kata Zaenal Alimin.***

"Korsel" di Terminal Wado, Upaya KNPI Cari Biaya Operasonal

2008-12-03T21:27:00.000+07:00

SUMEDANG - Penyelenggaraan pusat hiburan "Korsel" yang digelar KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat di sebagian pelataran parkir Sub Terminal Wado, sejauh ini tidak ada keluhan dari masyarakat. Bahkan, sebaliknya mendapat respon positif dari masyarakat.

"Kalau memang merasa terganggu, lho kenapa tidak sejak awal menyatakan keberatannya. KNPI sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak," kata Andre Y Mochtar, Bendahara DPD KNPI Kabupaten Sumedang, Rabu (3/12).

Menurut Andre, DPD KNPI Sumedang memberikan respon atas inisiatif KNPI Kecamatan Wado untuk mencari dana operasioanl KNPI. "Kita merespon karena memang masalah dana ini kita tidak punya," ungkapnya.

Karenanya, pihaknya mendukung keinginan KNPI Wado untuk menggelar pusat hiburan "Korsel". "Alhamdulillah, pihak panitia telah menempuh berbagai persyaratan perijinan termasuk berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan terminal," paparnya.

Diakui, dengan tidak adanya dana untuk menunjang kegiatan KNPI di 26 kecamatan, pihaknya mempersilahkan KNPI kecamatan untuk mencari biaya melalui terobosan- terobosan. "Yang terpenting kegiatan itu halal dan bermanfaat bagi masyarakat," tandasnya.

Pusat hiburan "Korsel" direncanakan akan berakhir, Senin (8/12) mendatang. Adapun dana yang terhimpun, akan dipergunakan KNPI untuk kegiatan-kegiatan pembinaankepemudaan di wilayah Kecamatan Wado.

"Insya Alloh hasil dari pencarian dana ini akan bermanfaat bagi masyarakat terutama generasi muda. Jadi, walaupun haus dengan cara ini, KNPI terpaksa melakukannya karena memang tak memiliki dana untuk membiayayi berbagai program," tambah Andre.***

Melanggar Peraturan Daeah, 2 SPBU Terkena Tipiring

2008-12-03T21:24:00.000+07:00

SUMEDANG - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yaitu berlokasi di Cicapar dan SPBU mini di Rancapurut, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, terancam terkena tindak pidana ringan, karena diduga tak memiliki ijin operasi sehingga dianggap melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang retribusi ijin gangguan.

Yudi Prasetyo, Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, mengatakan SPBU mini yang terancam kena tipiring tersebut adalah milik Wawan Kuswandi (37) di Rancapurut dan SPBU besar di Cicapar, Kecamatan Situraja milik Denni Irvan Lubis (29).

"Saat dilakukan pemeriksaan terhadap SPBU tersebut hari Rabu di SPBU Rancapurut, ternyata pemilik tak memiliki ijin. Sedangkan di Cicapar memiliki HO, tetapi tak bisa memperlihatkan surat ijin sehingga sama terancam kena tipiring," katanya.

Dijelaskan, menurut rencana berkas perkara kedua SPBU ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sumedang, Kamis, (4/12). Upaya ini, lanjut Yudi, dilakukan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang retribusi ijin gangguan.***

Pengisian Bensin tak Penuhi Takaran 7 SPBU Disegel

2008-12-03T21:22:00.000+07:00

SUMEDANG - Sebanyak 7 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mini di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kini disegel. Pasalnya, setelah dilakukan pengujian dari setiap 20 liter bensin rata-rata kurangnya antara 500 mili liter hingga 900 mili liter, bahkan terdapat kekurangan hingga 1 liter.

Akibatnya, untuk sementara waktu ketujuh SPBU tersebut tak dapat dioperasikan, karena mengalami masalah pada mesin sehingga bensin yang dijual tak sesuai takaran.

Hal ini diketahui setelah tim dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi (Disperindagves) Kabupaten Sumedang, Disperindag Provinsi Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur LSKSM Bidang Perlindungan Konsumen melakukan operasi mendadak selama dua Selasa - Rabu (2-3/12).

Wawan Hudawan, Kepala Seksi Perdagangan Kecil dan Menengah Disperindagves Sumedang, yang juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sumedang, mengatakan ketujuh SPBU yang disegel tersebut terletak di Panyindangan, Selaawi, Pasirbiru, Cipameungpeuk, Rancapurut, Ganeas dan Dustan.

Dikatakan, operasi mendadak ini dilaksanakan dalam upaya penegakkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi.

Menurut Wawan, dalam operasi yang dilakukan selama dua hari tersebut ini, setelah sebelumnya dilakukan pengujian dengan hasil rata-rata setiap 20 liter bensin ternyata terdapat kekurangan antara 500 mili liter hingga 900 mili liter, bahkan terdapat kekurangan hingga 1 liter.

"Ini sangat merugikan konsumen. Sementara yang bisa ditolelir yaitu setiap 20 liter ini kurangnya sekitar 100 ml," kata Wawan.

Sedangkan untuk penertiban kembali Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum agar memenuhi syarat takaran, mulai Kamis (4/12) akan dilakukan tera ulang terhadap semua Statsiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kabupaten Sumedang.

Dijelaskan, jumlah SPBU besar di Kabupaten Sumedang saat ini sebanyak 24 buah dan SPBU mini sebanyak 28 buah.

Arief Muh Faiza, tim ahli tera dari Disperindagves Provinsi Jawa Barat l mengatakan, bagi SPBU mini yang disegel belum bisa beroperasi selama alat ukurnya belum ditera ulang.

Kepada pemilik SPBU, diwajibkan untuk membuat pernyataan, mengajukan permohonan kembali untuk melaksanakan tera ulang.

Diakui, penyebab rusaknya mesin adalah alat ukur sudah dimakan usia, sering diperbaiki dan pada umumnya tidak mengetahui tempat tera ulang.***

Harga Tanah belum Sepakat, Rp 30 Milyar Tak Akan Terserap

2008-12-02T20:20:00.000+07:00

SUMEDANG - Anggaran pembebasan tanah senilai Rp 63 milyar dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) 2008 untuk rencana pembangunan jalan tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, diperkirakan tak akan terserap seluruhnya.

Pasalnya, hingga kini masih tersisa permasalahan dalam proses pembebasan tanah di Desa/Kecamatan Pamulihan, yang diperkirakan tak akan tuntas akhir tahun anggaran, Desember 2008 ini.

Hal itu dikemukakan Surrys L Putra, Kepala Bagian Infrastruktur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Selasa (2/12). Dikatakannya, permasalahan yang ada yakni soal belum adanya kesepakatan menyangkut harga tanah.

"Karenanya, berdasarkan informasi dari pejabat Satuan Kerja, bahwa kemungkinan sisa anggaran sebesar Rp 30 milyard akan direlokasi ke daerah lain dalam proyek yang sama tetapi telah siap melaksanakan pembebasan tanah," katanya.

Menurut dia, untuk beberapa lokasi rencana pembangungan jalan di wilayah Kecamatan Pamulihan sepanjang 2, 7 kilometer baru terbebaskan sebagian, sehingga masih terdapat sisa tanah yang belum dibebaskan.

"Masalah ini bukan disebabkan pro-kontra pembangunan jalan tol, tetapi masalah harga tanah. Ada sebagian penduduk yang menginginkan harga tinggi, sehingga proses pembebasan tanah ini belum tuntas," ungkapnya.

Kecuali itu, panitia pembebasan tanah untuk kepentingan umum, dalam menetapkan harga tanah di Pamlihan dinilai telah maksimal. "Karena sebagian pemilik tanah tetap bertahan, maka konsekuensinya anggaran untuk pembebasan tanah akan dititpkan di pengadilan," tambah Surrys.***

Terminal jadi Tempat Hiburan, Masyarakat Wado Protes

2008-12-02T20:15:00.000+07:00

SUMEDANG - Merasa terganggu oleh kegiatan pusat hiburan "Korsel" yang meminjam tempat di sebagian pelataran Sub Terminal Wado di Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sejumlah warga dan pengemudi angkutan umum menyatakan keberatan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan disana.

Keberatan mereka terungkap melalui penyiaran salah satu radio swasta di Sumedang, terkait dengan adanya gangguan lallulintas kendaraan keluar masuk terminal.

Meskipun demikian, mereka tak bisa berbuat banyak karena pihak penyelenggara (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kecamatan Wado telah memiliki surat ijin dari Dinas Perhubungan dan Telematika (Dishubtel) Kabupaten Sumedang.

Tjindur Kinaryandika, Kepala Bidang (Kabid) Jaringan Lalulintas pada Dishubtel Kabupaten Sumedang, Selasa (2/12), membenarkan bahwa kegiatan tersebut memang telah mendapat ijin dari Dishubtel.

Dijelaskan, latar belakang keluarnya ijin Dishubtel tersebut yakni setelah pihak KNPI mengajukan proposal langsung kepada Wakil Bupati Sumedang Taufiq Gunawansyah.
Karenanya, Dinas Perhubungan dan Telematika hanya menindaklajuti disposisi dari Wakil Bupati Sumedang.

Di bagian lain disebutkan, bahwa kegiatan pusat hiburan yang telah berlangsung sekitar dua pekan ini, hanya mempergunakan sebagian pelataran terminal. ***

KORPRI Sumedang Dituntut Lebih Profesional

2008-12-02T20:13:00.000+07:00

SUMEDANG - Korps Pegawai Negeri (KORPRI) kini telah berusia 37 tahun, karenanya segenap anggota KORPRI Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dituntut agar menjadi organisasi yang mandiri dan profesional.

Penegasan tersebut dilontarkan H Don Murdono, Bupati Sumedang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Taufik Gunawansyah pada acara peringatan Hari KORPRI ke 37 tingkat Kabupaten Sumedang di Alun-Alun Sumedang, Senin (1/12).

Menurut Don, KORPRI berkedudukan sebagai organisasi profesi tidak terlepas dari kedinasan dan harus senantiasa berkiprah bersama komponen lainnya untuk secara konsisten memperjuangkan perwujudan kesejahteraan masyarakat.

KORPRI sebagai wadah tempat berhimpun para pegawai negeri sipil, kata Bupati Sumedang, memiliki peran dan tanggungjawab untuk mengarahkan anggota dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan melayani keperluan masyarakat dalam berbagai bidang.

Selain itu, peranan segenap keluarga KORPRI tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan dan perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan kinerja segenap PNS dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan.

KORPRI, katanya, merupakan wadah aparatur yang memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang mengharuskan semua pihak sebagai aparatur pemerintahan, selalu mengedepankan proses pelayanan yang cepat, akurat dan akuntabel.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-37 KORPRI di Kabupaten Sumedang, ditandai dengan defile yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Sumedang.***

Satuan Pol PP Kabupaten Sumedang Razia Minuman Keras

2008-12-02T20:08:00.000+07:00

SUMEDANG - Sebanyak 139 botol minuman keras merk KTI, Rajawali dan Anggur Merah berhasil diamankan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam razia yang dilaksanakan pekan lalu di Kecamatan Jatinunggal dan Wado.

Operasi yang dipimpin Yudi Prasetyo Kepala Seksi Penyidikan pada Kantor Pol PP Kabupaten Sumedang ini, sasarannya selain minuman keras, juga menertibkan dua pengusaha gergaji yang tidak memiliki ijin gangguan ( HO).

Menurut Yudi, operasi ini digelar dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan dan Perda Nomor 17 tahun 2003 tentang Peredaran Minuman Beralkohol.

Hsita asil operasi yakni sebanyak 139 botol minuman keras disita dari dua tempat yang berbeda yaitu warung milik Fitriadi (25) di Desa Kirisik, Kecamatan Jatinunggal sebanyak 17 KTI dan 3 botol Anggur Merah.

Sedangkan sisanya sebanyak 109 botol minuman keras ras hasil sitaan dari warung milik Erikson Santiago (29) di Desa Cisurat, Kecamatan Wado, yaitu 37 botol merk Rajawali dan 72 botol Anggur Merah.

"Para pedagang lain seperti sudah sudah mengetahui lebih dulu setelah mendapat telepon dari temannya, sehingga banyak warung yang tutup," tutur Yudi

Sementara itu, dua perusahaan penggergajian yang tidak memiliki ijin yaitu milik Unan Suganda atasnama Dommo di Desa Cimanintin, Kecamatan Jatinunggal dan milik H M Kohim Nurzaman (52).

"Dari lima perusahaan penggergajian yang kita datangi, memang hanya 2 yang tidak memiliki ijin gangguan (HO)," jelasnya.

Dikatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan monitoring untuk penegakan Perda. Adapun berkas keempat berkas pelaku pelanggaran, Senin (1/12) telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sumedang.***

Banjir Cipelang 3 Desa dan Mobil Camat Ujungjaya Terkepung Banjir

2008-12-02T10:00:00.005+07:00

SUMEDANG - Awal Desember kelabu bagi penduduk Desa Cipelang, Desa Sakurjaya, Desa Ujungjaya, dan Desa Palasari di Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ketiga desa ini terendam banjir sungai Cipelang selama delapan jam, Senin (1/12) pukul 19.00 WIB hingga Selasa (2/12) pukul 02.00 WIB.

Bahkan, kendaraan operasional Camat Ujungjaya nomor polisi Z 309 A sempat terkepung banjir saat memasuki lokasi banjir di Desa Cipelang, Senin (1/12) pukul 22.00 WIB. Tak pelak lagi, mobil jenis APV ini tak bisa melaju karena terendam air mencapai 0,60 meter.

Deny Tanrus, Camat Ujungjaya ketika dihubungi, Selasa (2/12) pagi, membenarkan kejadian banjir telah menimpa beberapa desa di wilayah Kecamatan Ujungjaya.

Banjir tersebut, kata Dedy, telah mengakibatkan ratusan rumah penduduk terendam air mencapai ketinggian 0,40 meter sampai 2 meter. Karenanya, banyak mata air yang terendam banjir, sehingga masyarakat disana kekurangan air bersih.

Bukan hanya itu, banjir sungai Cipelang yang bermuara ke sungai Cimanuk ini, telah meobohkan tiga buah tanggul penahan banjir di Cipelang. Bahkan, di Desa Palasari areal pesawahan yang siap dipanen terendam banjir seluas 85 hektare.

Tentu saja kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah terutama kerugian tanaman padi di Desa Palasari. "Laporan lengkap untuk Pemerintah Kabupaten Sumedang masih kami buat," kata Deny.

Kecuali itu, Deny mengaku terkejut saat ia akan memonitor lokasi banjir di Desa Cipelang, mobil APV yang dipergunakan tiba-tiba terkepung banjir yang meluap ke jalan. "Melihat itu, saya bersama staf benar-benar dibuat takut, sebab kalau sampai mobil ini terseret banjir, entah bagaimana nasib saya," kenangnya.

Karenanya, di tengah kepungan banjir itu, Deny terpaksa menunggu air hingga surut. Sekitar pukul 23.00 ia memaksakan untuk berjalan kaki menuju lokasi permukiman penduduk yang terkena banjir.

"Banjir seperti ini memang terjadi tahunan pada musim hujan. Tetapi kalau banjir samapi meluap ke jalan seperti tadi malam, ya baru kali ini terjadi," katanya.

Dalam penanggulangan banjir, ia telah mengerahkan seluruh staf kecamatan dan staf masing-masing desa untuk menyelamatkan penduduk. "Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, kecuali setelah banjir kita direang gatal-gatal," paparnya.

dr H Hilam Taufik, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, menyebutkan bahwa penanganan penduduk di lokasi banjir saat ini masih bisa ditangani Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Ujungjaya.

"Tetapi kalau memang Puskesmah sudah tidak mampu dan perlu bantuan, kita akan segera terjunkan tenag medis ke Ujungjaya. Kecuali obat-obatan sudah kita drop ke lokasi tadi pagi," kata Hilman.***

Pemilu Legislatif 2009: Centang atau Coblos, Suara Sah!

2008-12-01T17:16:00.000+07:00

SUMEDANG - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2009, ternyata tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih sederet. Salah satu di antaranya, sosialisasi teknis pencoblosan kartu suara, yang semula dicoblos saat ini dicentang.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat perhatian khusus dari KPU Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pasalnya, masyarakat masih perlu diingatkan sebelum memasuki hari "H" palaksanaan Pemilu 2009, terutama soal pencoblosan surat suara.

"Memang sesuai aturan bahwa Pemilu 2009 setiap pemilih harus mencentang surat suara. Tetapi sah juga jika pemilih mencoblos di tempat yang benar," kata Asep Kurnia, Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (1/12).

Karenanya, KPU Sumedang telah melakukan sosialisasi teknis pencoblosan Pemilu 2009, yang dilaksanakan 18 - 27 November 2008 di 26 kecamatan yang ada..

Kepastian tentang mencentreng ini, katanya, telah dituangkan dalam ketetapan KPU Pusat. Mencentang hanya dilakukan satu kali baik pada gambar partai politik, nomor urut calon legislatif, atau nama calon legislatif.

Hanya saja, Asep memprediksi bakal banyak warga yang tidak mencentang tetapi mencoblos. Dalam kasus ini, jelas Asep, suara akan dianggap sah asal pemilih mencoblos surat suara satu kali.

“Dalam undang-undang disebutkan suara yang sah adalah yang diberi tanda satu kali. Jadi apakah mau dicentang atau dicoblos memakai alat penanda, akan dianggap suara sah asal hanya satu kali,” tandasnya.

Kecuali itu, katanya, terdapat juga suara yang dianggap sah seperti apabila seorang pemilih mencentang nomor dua sampai nomor tiga. Suara inipun akan dianggap sah.

“Tentu saja kami akan melihat titik awal dia mencentang. Meskipun ada centangan masuk ke nomor tiga, tetapi titik awal dia menulis di nomor dua. Maka dianggap memberikan suara kepada caleg nomor dua,” paparnya.

Sementara itu tentang suara tidak sah, adalah surat suara yang ditandai dua kali baik dicentang atau dicoblos. “Misalnya pemilih mencentang gambar partai dan nomor urut sekaligus, maka itu dianggap tidak sah,” tandasnya.
.
Diakui, istilah suara dianggap sah pada Pemilu 2009 akan mengundang kontroversi terutama protes dari para calon legislatif. Maka KPU Sumedang akan mengundang para calon legislatif agar dikemudian hari tidak terjadi konflik.

“Para caleg akan diundang soal suara dianggap sah agar ada kesepahaman. Begitu juga para saksi yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara,” ucap Asep.

Guna menindaklanjuti sosialisai baru-baru ini, KPU akan pula menyelenggarakan sosialisasi yang lebih fokus terhadap grup diskusi. Sebab, kata Asep, hasil dari sosialisasi tahap I tersebut setidaknya KPU menangkap dua hal penting.

"Maka KPU memandang penting untuk mengundang grup diskusi termasuk partai politik, agar kemungkinan terjadinya persoalan di kemudian hari, dalam pemecahannya bisa dengan mudah terselesaikan," tambah Ketua KPU Kabupaten Sumedang ini.***

Lokasi Seleksi CPNS dilaksankan di 2 Gedung dan Sekolah

2008-12-01T16:01:00.001+07:00

SUMEDANG - Menjelang pelaksanaan seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, jajaran panitia penerimaan CPNS dibuat sibuk. Bahkan, selain masih melakukan penelitian berkas juga pengaturan tempat pelaksanaan testing, Minggu (1/12) depan.

Wawan Tisna Djuandi, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai pada BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah) Kabupaten Sumedang, Senin (1/12), menyebutkan bahwa total pelamar CPNS 2008 sebanyak 5583 orang.

Jumlah pelamar sebanyak itu, kata Wawan, memang di luar dugaan yang mengakibatkan panitia harus bekerja keras sejak penelitian berkas lamaran, pengelompokan, persiapan soal test hingga pengadaan tempat seleksi.

Menurut dia, guna kelancaran pelaksanaan seleksi, BKPPD telah melakukan koordinasi dengan pengelola Islamic Center, Gedung Olah Raga (GOR) Tadjimalela, dan Dinas Pendidikan serta beberapa Kepala Sekolah.

"Tadinya kita hanya akan memakai dua gedung itu. Ternyata, jumlah peserta sangat banyak, akhirnya kita minta bantuan Dinas Pendidikan untuk memakai beberapa sekolah di wilayah perkotaan," katanya.

Hingga kini, masa persiapan masih terus dilaksanakan panitia, karena harus membuat surat undangan seleksi bagi peserta yang memenuhi syarat. Dan, panitia masih membuat surat pemberitahuan untuk pelamar yang tak memenuhi syarat.

"Jadi memang masih banyak yang harus dikerjakan sebelum pelaksanaan seleksi hari Minggu depan,"kata Wawan Tisna Djuandi.***

Dana Sharing belum Dipenuhi Transmigran Jatigede Khawatir "Diusir"

2008-12-01T15:17:00.000+07:00

SUMEDANG - Kekhawatiran kini muncul dari jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pasalnya, jika dana sharing Pemkab Sumedang tak teralisasi bagi 33 Kepala Keluarga (KK) asal wilayah genangan Jatigede, dikuatirkan posisi mereka di tanah transmigrasi terusik.

Kekhawatiran tersebut dilontarkan H Dady Muhtadi, Kepala Disnaker Sumedang, Senin (1/12), terkait dengan telah diberangkatkannya 33 KK warga asal Jatigede ke Musi Banyuasih, Sumatera Selatan dan UPT Tebing Jaya, Kecamatan Muaro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Dijelaskannya, pemberangkatan transmigrasi asal Jatigede di bulan November, dilaksanakan untuk 5 KK ke Banyuasih, Sumatera Selatan, Selasa (11/11).

Sedangkan 28 KK asal Desa Cisurat, Desa Wado, Desa Sukakersa, dan Desa Sukamenak, Kecamatan Wado, telah diberangkatkan, Kamis (27/11), ke Provinsi Jambii.

Persoalan yang bisa muncul di lapangan, kata Dady, yakni kekhawatiran para transmigran tersebut "diusir" Pemkab setempat. "Karena memang kita belum bisa memenuhi dana sharing kepada Pemkab di lokasi transmigran," ujarnya.

Dijelaskan, dana sharing sesuai nota kesepakatan bersama antar pemerintah kabupaten, yakni berkisar Rp 5 - Rp 8 juta per Kepala Keluarga. "Dana ini untuk kepentingan pengadaan kelapa sawit bagi setiap penghuni di lokasi transmigrasi.Nah jika tidak, kekhawatiran kita mereka diusir," kata Dady.

Menurut dia, pihaknya sudah berusaha sejak penganggaran APBD 2008 Murni, hanya saja hal ini tak mendapat persetujuan sejak pembahasan di tim anggaran eksekutif. Bahkan di Perubahan APBD 2008 pun tak tersedia dana sharing tersebut.

Diakui, kenyataan ini cukup memprihatinkan. Padahal, lanjut Dady, dana sharing ini adalah kewajiban Pemkab Sumedang untuk memenuhinya sesuai dengan nota kesepakatan bersama.

"Kita sudah memperjuangkan dana sharing ini, cuma sampai sekarang tampak cukup sulit terwujud. "Ya paling tidak bisa teranggarkan di APBD 2009, sehingga warga Jatigede disana akan hidup tenang tanpa terusik oleh hutang dana sharing yang jadi kewajiban Pemkab," katanya.

Memang, kata Dady pula,sampai sejauh ini, belum ada laporan dari lokasi tramsmigrasi terkait masalah dana sharing tersebut. "Yang pasti kita bisa mengantisipasi kemungkinan yang tak bisa dihindari," tambah Dady. ***

Pembangunan GITET: Open Supandi gugat Bupati Sumedang dan PLN

2008-11-29T16:07:00.008+07:00

SUMEDANG - Pengadaan lahan untuk pembagunan Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITET) oleh PT PLN (Persero) di Dusun Bunter RT 02/RW 02, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kini berujung gugatan terhadap Bupati Sumedang.

H Open Supandi, penduduk Dusun Bunter RT 03/RW 02, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, yang merasa hak kepemilikannya dirampas, melalui Kuasa Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "TRITURA" Bandung, masing-masing Hidayat, SH; Zaenal Abidin, SH; dan Tb Mochamad EJ, SH, MSc, telah melayangkan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sumedang, 30 Oktober 2008.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sumedang H Don Murdono cq Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menempati posisi Tergugat I.

Selain itu, Tergugat II PT PLN (Persero) Transmisi Jawa-Bali berkedudukan di Jalan Ciliwung, Bandung. Tergugat III yakni PT Bank Mandiri KCP Sumedang. Sedangkan Tergugat IV yaitu Dedi Supriatna penduduk Dusun Cijaringao, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimangung, Kabupaten Sumedang; dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sumedang.

Kasus ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Sumedang. Namun demikian, pihak penggugat telah mendatangi Ismet Suparmat, Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Sumedang, Rabu (19/11) lalu.

"Tujuannya, pihak penggugat minta difasilitasi oleh legislatif agar pihak PT PLN (Persero) bisa menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah, yang sampai saat ini belum dibayarkan," kata H Sarnata, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang, Sabtu (29/11).

Berdasarkan tugas dari Pimpinan DPRD, maka Komisi A akan segera menindak lanjuti untuk mempertemukan para pihak terkait. "Insya Alloh dalam waktu dekat ini kita akan segera mempertemukan mereka untuk mencoba mencari penyelesaian," kata Sarnata.

Diakui, kasus ini telah berproses di Pengadilan Negeri Sumedang. Hanya saja, sesuai dengan permintaan pihak penggugat yaitu Open Supandi, bahwa jika persoalan ini bisa selesai melalui DPRD, maka pihak penggugat akan segera mencabut gugatannya," ungkapnya.

Karenanya, lanjut Sarnata, dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap lembaga pengadilan, DPRD Kabupaten Sumedang akan mencoba membantu menyelesaikan perkara ini.

Dijelaskan, tanah seluas 1712 M2 (Nomor Bidang: 18) dan seluas 787 M2 (Nomor Bidang: 20A) di Dusun Bunter adalah milik H Open Supandi, yang dimohon PT PLN (Persero) untuk Pembangunan GITET.

Nilai ganti rugi dari PT PLN (Persero) untuk pemilik tanah tersebut yaitu Nomor Bidang 18 (1712 M2) sebesar Rp 343.197.360,00 dan untuk Nomor Bidan 20 A (787 M2) sebesar Rp 157.400.000,00 sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp 500.97.360,00.

Dalam kartu pembayaran telah tercatat pelaksanaan pembayaran melalui rekenoing milik H Open Sopandi, sebesar Rp 343.197.560. Hanya saja, selembar kartu pembayaran lainnya untuk pembayaran Nomor Bidang 20A sebesar Rp 157.400.000, konon telah diambil salah seorang petugas dari Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dengan alasan untuk proses pencairan.

Ternyata, lanjut Sarnata, pembayaran untuk Nomor Bidang 20A tersebut, sampai saat ini belum juga sampai kepada H Open Sopandi selaku pemilik tanah. "Karena Komisi A sudah mendapat pendelegasian dari Pimpinan DPRD, maka kewajiban kita untuk melaksanakan tugas ini sampai tuntas," tambah Sarnata.***

Pipa PDAM di Terminal Bocor, Ribuan Konsumen Menjerit

2008-11-28T10:47:00.000+07:00

SUMEDANG - Jaringan pipa milik PDAM 20 Inci di seputar Terminal Ciakar di Jalan Prabu Gajah Agung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, bocor sehingga membanjiri jalan dan mengakibatkan pula ribuan konsumen menjerit, karena suplai air terhenti.

Diduga, pecahnya pipa PDAM yang ditanam dalam tanah tersebut tepat di sambungan yang payah. Peristiwa ini terjadi sejak Jumat (28/1) pukul 02.00 dini hari.

Beberapa pedagang Tahu yang berjualan di Terminal Ciakar, menyebutkan bahwa mereka sempat mendengar sebuah ledakan. Ternyata, terjadi semburan air yang dipastikan berasal dari kebocoran pipa PDAM.

"Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali melihat dari kejauhan. Masalahnya,, air yang keluar begitu besar hingga membanjiri jalan raya ini," kata Wahy (52), salah seorang pedagang Tahu.

Akibat bocornya pipa induk PDAM yang membanjiri Jalan P Gajah Agung di seputar terminal ini, cukup mengganggu arus lalulintas disana.

Hingga pukul 08.00 masih belum tampak petugas PDAM Sumedang yang memperbaikinya. Akibatnya, ribuan konsumen di wilayah perkotaan maupun Perumnas Jatihurip, menjerit karena suplai air tehenti.***

6 Balita ODHA Jiwanya Terancam: Modal Tipis, KPA Bakal Galang Dana

2008-11-27T21:26:00.000+07:00

SUMEDANG - Ini baru temuan. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ternyata telah berhasil menemukan 6 anak Balita (di bawah lima tahun) dengan HIV di wilayah Sumedang.

Salah satu di antaranya bayi berusia 4 tahun dinyatakan sudah positif terkena AIDS. Balita-balita malang ini tertular HIV/AIDS dari ibu mereka yang ditularkan dari para suami yang kebanyakan pengguna narkoba suntik (penasun) dan konsumen Wanita Penjaja Seksual (WPS).

Tita Anarita, Program Officer KPA Sumedang mengatakan, orang tua balita ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) berstatus ekonomi keluarga miskin (Gakin). Sedangakan pengobatan dan perawatan ODHA Balita ternyata lebih tinggi dari ODHA dewasa.

Terutama dalam Pengadaan susu formula. ODHA Balita tidak dibolehkan menyusui ASI (Air Susu Ibu) dari ibu yang juga ODHA. Makai ASI harus diganti dengan susu formula.

"Masalahnya harganya mahal,” ujar Tita, Kamis (27/11). Sejauh ini, KPA tidak memiliki dana untuk penyelematan Balita ODHA. Padahal, setiap bulan KPA harus menyediakan 5 dus susu formula untuk satu orang Balita ODHA.

Harga susu formula dengan kualitas baik Rp 55 ribu/dus. Dengan demikian, uang yang harus disediakan KPA dalam satu bulan mencapai Rp 1,6 juta atau dalam satu tahun Rp 19,8 juta.

“Itupun hanya untuk kebutuhan susu, sedangkan obat ARV khususnya untuk Balita belum termasuk,” kata Tita. .Oleh karenanya, KPA bertekad untuk menggalang dana untuk menyelamatkan Balita ODHA maupun ODHA orang dewasa.

Penggalangan dana akan dilakukan dalam momentum peringatan Hari Aids Sedunia (HAS), 20 Desember mendatang. “Para pejabat, pengusaha, dan manajer bank akan kita undang. Mereka akan dimintai santunan. Masak iya mereka tidak punya uang meski Rp 50 ribu untuk disumbangkan bagi ODHA,” ujar Tita menyindir.

Dia menambahkan, 6 Balita ODHA tersebut masuk data KPA sebagai pengidap sindrom HIV/AIDS bersama 76 ODHA dewasa. Jumlah tersebut hasil pendataan terbaru yang dilakukan KPA dari kurun waktu bulan Maret sampai September 2008.

Pendataan sebelumnya, lanjut Tita, Balita yang tercatat dengan ODHA hanya 2 orang, sementara ODHA dewasa 54 orang. Kasus terdahulu, 2 Balita ODHA meninggal dunia. “ Jumlah saat ini merupakan temuan paling pesat di tahun 2008,” tandas Tita.***

Cimanuk Ancam Balerante, Rumah Dibongkar Warga Mengungsi

2008-11-27T21:22:00.000+07:00

SUMEDANG - Sungai Cimanuk di musim hujan 2008 ini, mulai lagi menjadi ancaman bagi penduduk. Tengok saja di Dusun Balerante, Desa Palabuan, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kini terancam kehilangan tempat tinggal.

Masalahnya, air sungai Cimanuk yang berarus sangat kuat terus menggerus lahan permukiman warga yang tinggal di pinggir sungai terbesar di Sumedang itu.

Celakanya, tanggul penahan banjir sepanjang 500 meter yang dibangun tahun 1980-an hancur. Tercatat telah ada 4 rumah yang dibongkar warga. Mereka terpaksa mengungsi ke tempat lain yang lebih aman.

Tercatat sebanyak 14 rumah lain yang juga terancam saat ini sudah dibongkar pendudk. Lebih memprihatinkan, saat ini warga tinggal di rumahnya masing-masing dengan dihantui rasa was-was, karena khawatir Cimanuk tiba-tiba meluap akibat air bandang kiriman dari arah Sumedang Kota dan Garut.

Gerusan air sungai Cimanuk dimulai sejak tahun 2002 dan sedikitnya ada 50 rumah yang sudah lenyap. Tahun 2007 lalu, terdapat 16 rumah warga yang dibongkar.

Komar (38) warga RT 02/05 terpaksa membongkar rumahnya sendiri. Jarak rumahnya ke tebing sungai saat ini tersisa 3 meter lagi. Padahal, kata Komar, sebelumnya berjarak 20 meter.

Kondisi seperti itu, memaksa Komar, isteri dan kedua anaknya tinggal di sebuah kandang ayam berukuran 2x4 meter.

"Kami terpaksa tinggal di kandang ayam soalnya tidak ada tempat lain untuk mengungsi. Kami tak takut flu burung, yang penting ada tempat buat berteduh," ujarnya.

Denny Tanrus, Camat Ujungjaya, membenarkan air Cimanuk mulai menggerus permukiman warga sejak dua pekan lalu. Warga di pinggiran Cimanuk banyak yang panik ketika air bandang datang dari hulu sungai. “Sejak itulah kami minta warga untuk mengosongkan rumah dan segera mengungsi,” katanya.

Sekretaris Daerah H Atje Arifin Abdullah, telah melakukan peninjauan ke lokasi korban gerusan sungai Cimanuk. Pada saat itulah Atje segera memerintahkan staffnya untuk mengirimkan dua kuintal beras dan mie instan untuk warga.

Di bagian lain, Sekda berjanji akan memberikan uang stimulan untuk warga pengungsi, ttaapi dia tidak menyebutkan berapa jumlah bantuan yang akan diberikan. "Tahun lalu warga mendapat Rp 5 juta per KK sebagai stimulan membangun rumah," kata Sekda.

Menurutnya, satu-satunya jalan untuk mencegah gerusan air Cimanuk yakni dengan membuat bantalan sungai untuk memecah arus sehingga tidak terlalu kuat.

Dia mencontohkan seperti yang pernah dibuat di Dusun Bojongterong. "Dengan ada bantalan sungai, arus menjadi tidak terlalu deras dan diharapkan tidak ada tebing sungai yang tergerus," kata Sekda.

Adapun upaya jangka panjang, kata Atje, bahwa rehabilitasi Cimanuk harus dilakukan yang menjadi tanggungjawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung.

Pemkab Sumedang hanya bertanggungjawab pada persoalan relokasi warga. "Tahun lalu Pemkab Sumedang sudah mengusulkan ke BBWS, tapi belum ada respon. Tahun ini akan diusulkan kembali," tambah Sekda.***

Gunung Geulis Perlu Kepedulian Perhutan gelar Penghijauan

2008-11-27T21:20:00.001+07:00

SUMEDANG - Gunung Geulis yang berada di wilayah Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari dan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, memang tampak indah bila dilihat dari kejauhan. Sayangnya, kondisi Gunung Geulis ini ternyata masih memerlukan kepeduian semua pihak.

Tak mengherankan, apabila pemerintah, Lembaga Swdaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (Ormas) dan masyarakat terus berupaya melakukan penghijauan.

Bahkan, lahan seluas 30 hektar dari 335 hektar milik Perhutani ini, akan ditanami pohon jenis kayu dan buah-buahan yang ddigelar KPH Perhutani Sumedang, sebagai Pencanangan Bulan Menanam dari Pemerintah, Jumat (28/11).

Dadan Suwardi, Administratur KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kabupaten Sumedang, menyebutkan upaya penghijauan di kawasan Gung Geulis tersebut guna menyukseskan Bulan Menanam, yang secara serempak dilaksanakan di Indonesia, 28 November 2008.

"Sebenarnya ini merupakan kegiatan 'Bulan Menanam' dari BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) Manglayang Timur. Tetapi di Gunung Geulis ini kita jadikan sebagai lokasi pencanangan Bulan Menanam tersebut," kata Dadan.

Kegiatan penghijauan serupa secara serempak dilaksanakan di delapan BKPH yang meliputi 32 RPH (Resort Pemangkuan Hutan) di wilayah Kabupaten Sumedang.

Menurut Dadan, jumlah bibit yang akan ditanam khusus di Gunung Geulis sebanyak 5.000 pohon buah-buahan dan kayu-kayuan hasil persemaian BKPH Manglayang Timur.
Diakui, di kawasan Gunung Geulis ini seringkali dilaksanakan penghijauan oleh berbagai pihak yang peduli terhadap kelestarian alam disana.

"Saat ini memang sudah banyak pohon jenis kayu maupun buah-buahan yang ditanam di atas areal seluas 335 hektare," paparnya.

Adapun teknis penanaman pada pencanangan Bulan Menanam kali ini, akan dilaksanakan penanaman di antara tanaman yang sudah ada.

"Kalau kita hitung, jumlah tanaman yang ada sekarang ini, sebenarnya sudah melebihi kapasitas. Tetapi penghijauan sebelumnya tidak semua berhasil akibat banyaknya gangguan termasuk musim kemarau, sehingga tidak sedikit tanaman yang mati," ungkap Dadan.

Dadan meyakinkan, bahwa keberadaan Gunung Geulis bila dilihat dari kajauhan tampak ada lokasi-lokasi yang gundul. "Padahal, disana sudah ada upaya penanaman dan sudah ribuan pohon yang ditanam disana," tandasnya.

Disebutkan, keberadaan Gunung Geulis memang bukan hanya untuk kepentingan Perhutani, melainkan warga lingkunagn sekitar. Sebab, lanjut Dadan, Gunung Geulis ini adalah daerah penyangga air, dan pelestarian ekosistem disana akan menenttukan kualitas lingkungan di kawasan Gunung Geulis.***

Lomba Mars Korpri 2008, Pertama Ganeas Raih Juara II

2008-11-27T21:16:00.000+07:00

SUMEDANG - Meskipun baru mencapai peringkat ruuner up Lomba Mars Korpri, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, untuk pertama kalinya berhasil mendulang prestasi.

Camat Ganeas, Asep A Junaedi, ketika ditemui, mengakui prestasi ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Ganeas.

"Bisa dibayangkan, kecamatan yang kecil bisa menyaingi kecamatan yang besar. Alhamdulillah meskipun Juara II, ini prestasi luar biasa bagi kami," kata Asep, Kamis (27/11).

Adapun hasil perlombaan Mars Korpri 2008 tersebut, Juara I Kecamatan Sumedang Utara; Juara II Kecamatan Ganeas; dan Juara III Kecamatan Sumedang Selatan.

Menurut dia, persiapan mengikuti Loma Mars Korpri ini memang cukup lama yang melibatkan anggota Korpri dari berbagai dinas/instansi di Ganeas.

"Hasil kerja keras ini ternyata membuahkan hasil yang pantas dibanggakan. Soalnya, tidak mudah untuk mencapai prestasi ini karena harus bersaing dengan kecamatan-kecamatan yang telah mapan," tambahnya.

Karernanya, aras prestasi yang diraih ini Asep menyampaikan penghargaan kepada seluruh peserta Lomba Mars Korpri. Hal ini pun, katanya pula, tak luput dari dukungan masyarakat Ganeas.***

Minyak Tanah Bersubsidi di Sumedang: Stok sampai Desember 2008

2008-11-26T17:03:00.001+07:00

SUMEDANG - Keberadaan minyak tanah di wilayah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, hingga Desember 2008, dimungkinkan stok bahan bakar ini masih cukup tersedia.

Sedangkan pada tahun 2009, belum diketahui pasti karena penyaluran Program Konversi Minyak Tanah ke LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kilogram harus tuntas 10 Desember 2008.

"Dari sosialisasi program konversi, kita mengetahui dari pejabat Pertamina bahwa keberadaan minyak tanah akan disesuaikan dengan penyaluran program konversi," kata Faizal, Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang, belum lama ini.

Karenanya, apabila di Kabaten Sumedang penyaluran program konversi minyak tanah ke LPG tuntas 10 Desember 2008, maka pada tahun 2009, minyak tanah kemungkinan hanya bisa diperoleh di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dengan harga non subsidi.

"Tetapi yang jelas mengenai hal ini sangat tergantung dari kebijakan Pertamina. Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak bisa melakukan intervensi, karena hanya bertindak selaku fasilitator saja," kata Faizal.***

Pendaftaran CPNS di Kabupaten Sumedang capai 5583 Pelamar

2008-11-26T15:37:00.000+07:00

SUMEDANG - Hingga Rabu (26/11), Panitia Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, telah mencatat sebanyak 5583 pelamar. Meskipun penutupan telah berakhir sampai 24 November 2008 (Cap Kantor Pos), jumlah pelamar belum final karena dimungkinkan masih dalam perjalanan Kantor Pos.

H Zaenal Alimin, Kepala BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah) Kabupaten Sumedang, menyebutkan, pihaknya memperkirakan masih adanya surat lamaran yang masih dalam perjalanan di Kantor Pos.

Karenanya, dari jumlah 5583 pelamar tersebut terdapat kemungkinan masih akan terus bertambah. "Berdasarkan ketentuan bahwa tanggal pengiriman surat lamaran paling lambat tertanggal 24 November 2008 (Stempel Kantor Pos). Jadi, mungkin saja masih di perjalanan," kata Zaenal.

Menurut dia, Panitia Penerimaan CPNS Kabupaten Sumedang, saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pengelompokan untuk tenaga guru, kesehatan, dan teknis lainnya. "Proses ini cukup lama, karena memerlukan kehati-hatian dari panitia, sehingga tidak terjadi kesalahan," ungkapnya.

Dijelaskan, rencana pelaksanaan ujian seleksi akan dilaksanakan 7 Desember 2009. Hanya saja, yang semula hanya akan dilaksanakan di sebuah gedung, namun karena pelamar sangat banyak, pihak panitia harus mencari bangunan lain untuk pelaksanaan seleksi.

"Sebagai alternatif, kemungkinan kita akan memakai gedung SD (Sekolah Dasar) yang ada di wilayah perkotaan. Itulah sebabnya, kita masih harus mencari dan koordinasi dengan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.***

Ongkos Penyaluran LPG di Rancakalong, Jangan Libatkan Desa

2008-11-26T15:34:00.000+07:00

SUMEDANG - Jadwal pendistribusian program konversi minyak tanah ke (Liquefied Petroleum Gas) 3 kilogram ke Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, dilaksanakan Rabu (26/11).

Ribuan paket LPG (kompor, tabung gas, selang dan regulator) akan disalurkan ke 10 desa yang ada di Kecamatan Rancakalong.

Endi Ruslan, Camat Rancakalong, ketika ditemui membenarkan penyaluran program konversi mulai dilaksanakan pihak Pertamina, Rabu (26/11). "Secara administrasi tidak ada permasalahan, ya lancar-lancar saja," katanya.

Hanya saja, terdapat permasalahan pendistribusian dari kantor desa ke rumah tangga sasaran. "Soalnya, pihak konsultan Pertamina, hanya mendistribusikan paket ke setiap kantor desa," kata Endi.

Dijelaskan, pihaknya telah melarang adanya pungutan biaya dari masyarakat terkait biaya pengiriman ke setiap rumah tangga sasaran. "Memang pada akhirnya timbul persoalan tentang biaya pengiriman," katanya.

Menurut dia, biaya pengiriman dari kantor desa ke rumah tangga sasaran tidak disediakan konsultan Pertamina. "Memang, secara teori ketika paket LPG sampai di kantor desa, setiap warga bisa mengambil ke kantor desa. Kenyataannya, jarak dari kantor desa ke dusun-dusun berjauhan," papar Endi.

Itulah sebabnya, kemungkinan yang akan terjadi adalah adanya musyawarah masyarakat tentang iuran untuk ongkos kirim. "Selama itu inisiatif masyarakat yang dikoordinir oleh Ketua Rukun Warga. Yang jelas, dalam hal ini tidak melibatkan desa," tegasnya. ***

Penampakan Pocong, Ny Tati buka Tali dan Kapas Jenazah

2008-11-25T21:43:00.001+07:00

SUMEDANG - Percaya atau tidak, inilah yang terjadi di Dusun Talun Kaler RT 05/RW 01 Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pocong (hantu) menghampiri Ny Tati Kuswati (52), meminta dibukakan tali pengikat kain pembalut (kavan) dan asiwun (kapas) penutup bagian muka jenazah.

Uniknya, setelah tali dibuka - kecuali tali di bagian atas kepala - pocong menghilang dan meninggalkan tali pengikat berikut kapas penutup muka. Barang bukti ini, kini masih dipegang Ny Tati, namun ia bingung apa mesti dilakukannya.

Ny Tati Kuswati, istri Nana Suhana (62) yang kesehariannya berjualan sayur keliling, ketika diminta konfirmasi, Selasa (25/11), membenarkan ia telah dua kali didatangi pocong. Pertama, Selasa (11/11) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.
Terakhir, pocong menemui lagi Ny Tati di saat ibu dari tiga putra-putri ini sedang mengambil air wudlu untuk melaksanakan sholat Tahajjud, Minggu (23/11) sekitar pukul 01.30 WIB dini hari.

"Bu.....,Bu......," demikian suara panggilan yang terdengar lirih dan akhirnya Ny Tati pun ke luar rumah. Ia mengaku penasaran, dan setelah berada di teras depan ia mencari-cari sumber suara. Ternyata, kata Ny Tati, ia melihat bayangan putih berbentuk Pocong sedang berdiri tak jauh dari rumahnya. ""Saya kaget, tetapi saya penasaran. Karenanya, saya mencoba menyapanya," ungkapnya.

Di luar dugaan pocong itupun menghilang. Peristiwa itu terjadi Selasa (11/11) pukul 01.00 WIB dini hari. Kejadian seperti itu, lanjut Mrs Tati, memang sering terjadi di saat hendak menjalankan sholat Tahajud.

Kejadian berulang pada Minggu (23/11) dini hari. Saat ia sedang wudlu, suara panggilan seperti dua pekan lalu tersebut terdengar jelas di kesunyian malam seperti itu.
"Karenanya, setelah saya wudlu, saya langsung ke luar rumah. Dan, disana sudah ada pocong yang memanggil-manggil saya," katanya.

Ny Tati langsung mendekatinya, dan mencoba menanyakan siapa dan ada apa gerangan. Hebatnya, sang pocong ini langsung menjawab dengan nada sengau. Ia paham betul soal ini, karena seringkali mengurusi mayat yang hendak disemayamkan.

"Saya melihat tali pengikat tubuh masih mengikat. Saya simpulkan, kalau pocong ini memerlukan pertolongan. Karenanya, setelah dia memberikan anggukan, kemudian saya gandeng masuk ke dalam rumah," tuturnya..

Ny Tati mengaku mampu menyentuh bayangan putih itu secara nyata. Maka pocong itupun segera dibaringkan di ruangan tengah. "Saya mencoba membuka tal, dan membuka balutan kapas di bagian muka. Pocong itupun sepertinya bahagia, dia diam saja," katanya.

Karenanya, Ny Tati mencari kertas koran untuk membungkus kapas dan tali pengikat tubuh pocong. "Eh ketika saya balik lagi, dia sudah menghilang. Saya benar-benar bingung, apa yang harus perbuat dengan barang ini," ujarnya.

Ny Tati mengaku penasaran siapa dan dari mana asal gerangan pocong tersebut. Karenanya, ia memutuskan, jika sampai Sabtu (29/11) malam tak ada juga petunjuk, Ny Tati akan segera menyemayamkannya.

"Ini pengalaman luar biasa, tetapi sekaligus membuat penasaran tentang keberadaan pocong ini. Sepertinya, dia korban kecelakaan lalulintas yang dikuburkan asal-asalan. Entah dari mana asalnya," tambah Ny Tati.***

HUT ke-63 PGRI di Sumedang: "Realisasikan Tunjangan!"

2008-11-25T21:41:00.001+07:00

SUMEDANG - Di luar dugaan, usai memimpin Upacara Peringatan HUT ke-63 PGRI dan Hari Guru Nasional 2008 tingkat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sekda H Atje Arifin Abdullah berjalan ke tengah lapangan menyalami Komandan Upacara. Kontan saja, kehadiran Sekda mendapat teriakan gugu: "Pak, tunjangan segera bayarkan!"

Teriakan permintaan realisasi pembayaran tunjangan fungsional guru tersebut terus menggema dari ratusan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengiringi perjalanan Sekda Sumedang ke kursi tamu.

Sekda Atje Arifin Abdullah, ketika dikonfirmasi, mengakui memang masih terdapat sisa uang tunjangan guru yang belum dibayarkan. "Persoalannya, masalah penganggaran dari pusat yang masih kurang," kata Atje, Selasa (25/11).

Menurut Atje, Pemkab Sumedang masih terus berjuang untuk merealisasikan pembayaran tunjangan fungsional guru yang jumlahnya masih sangat besar ini. "Mudah-mudahan saja dalam APBD 2009 Murni, kita bisa merealisasikannya," katanya.

Disebutkan, Pemkab Sumedang tidak melakukan penggelapan atas dana tunjangan guru tersebut. "Itu tadi, anggaran dari pemerintah pusat yang masih kurang. Kita sudah menguslukan penambahan, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi. Mudah-mudahan tahun 2009 bisa diwujudkan," tegasnya.

Peringatan HUT ke-63 PGRI dan Hari Guru Nasional 2008 tingkat Kabupaten Sumedang ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada Camat Jatinunggal Drs Herman Suryatman, MSi; Dian Nurmayanti, SPd (TK Pembina Sumedang); Anwar Sanusi, SPd (SDN Cilengkrang).

Selain itu, Ayi Wikana Taofik, SPd (SMPN 2 Tanjungsari);
Dra Cucu K Nurlia (SMPN 2 Sumedang); Nani Nuraeni, SPd (TK Murai); Cucun Suntama, SPd (SDN Manglayang 2).

Enjah T, Spd (SMPN 3 Cisitu); Drs Cecep Erna Heryana (SMA Tanjungsari); Drs Sukardi (Pengawas TK/SD); Drs Sugandi; dan Drs Maman Suparman (Dinas Pendidikan Sumedang).***

Tahun 2009 untuk Sumedang: Akan Jadi Tahun Keprihatinan

2008-11-25T21:37:00.000+07:00

SUMEDANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, H Atje Arifin Abdullah, akan meminta seluruh Kepala Dinas/Instansi untuk mengambil langkah-lakah terobosan ke pemerintah pusat. Hal ini terkait bakal terjadi kevakuman kegiatan pada tahun anggaran 2009 akibat bakal hilangnya sejumlah bantuan pusat.

Penegasan tersebut dilontarkan Sekda H Atje Arifin Abdullah, usai memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-63 PGRI dan Hari Guru Nasional 2008 tingkat Kabupaten Sumedang di Alun-Alun Symedang, Selasa (25/11). "Kita sudah berupaya ke Jakarta, tetapi sudah seperti ini," katanya.

Menurut dia, pada TA 2009, setelah beberapa bantuan pusat (dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) dikurangi, bahkan ada yang dihapus, akan berakibat terhadap pengetatan anggaran.

"Yang jelas kemungkinan tidak adanya kegiatan selama tahun anggaran 2009. Hal ini sepertinya sulit dirubah, karena kebijakan pusat sudah seperti ini yang tertuang dalam APBN 2009," tegasnya.

Namun demikian, pihaknya akan meminta seluruh dinas/instansi untuk bergerak melakukan terobosan untuk mendapatkan peluang pendanaan pembangunan.

"Contohnya, bidang Pekerjaan Umum, lewat upaya ke pusat kegiatan pembangunan jalan mudah-mudahan bisa tetap dilaksanakan," ujar Atje.

Dijelaskan, dari hasil pemeriksaan selama 2008, Kabupaten Sumedang dinilai pusat memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat besar mencapai Rp 90 milyar.

"Memang itu benar dan persepsi ini yang dipegang pusat, sehingga beberapa bantuan distop. Padahal, kenyataannya terdapat dana PAD itu yang harus dikembalikan ke Rumah Sakit Umum (RSU) yang jumlahnya hampir setengah dari jumlah PAD," paparnya.

Guna menyikapi persoalan di tahun 2009, lanjut Atje, kecuali memberlakukan pengetatan anggaran dan berusaha mencari peluang bantuan pusat. "Pokoknya seluruh dinas/intansi harus aktif. Jangan hanya duduk di kursi, kita harus coba untuk bergaul dengan pusat," tegas Sekda Sumedang ini.***

Tak Ada Biaya Distribusi: Desa Pungut Iuran Warga

2008-11-24T21:40:00.002+07:00

SUMEDANG - Realisasi pendistribusian program konversi minyak tanah ke LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang lebih dikenal dengan sebutan Elpiji ini, di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, diwarnai dengan iuran warga antara Rp 5.000 - Rp 15.000 per kepala keluarga, Senin (24/11).

Kenyataan ini, tentu saja tak sesuai dengan gembar-gembor pemerintah yang menyatakan tak ada pungutan uang alias gratis. Tetapi kenyataannya, tak bisa dipungkiri iuran warga pun dipungut dengan alasan untuk penyaluran ke titik sasaran.

Di Desa Sukaluyu, Kecamatan Ganeas, misalnya, Camat Ganeas Asep A Junaedi, mengaku kecewa atas pungutan sebesar Rp 7.500 kepada setiap penerima program konversi minyak tanah ke LPG tersebut.

"Terus terang saya jadi malu, soalnya dalam sosialisasi sudah ditegaskan bahwa program ini gratis. Tetapi kenyataannya sudah seperti itu, dan justru iuran tersebut atas kesepakatan mereka sendiri," kata Asep A Junaedi, Senin (24/11).

Disebutkan, pihaknya tak bisa menghindar dari kenyataan adanya pungutan dari warga penerima program konversi tersebut. "Memang, pihak Pertamina hanya mengirimkan gas sampai ke kantor balai desa, sedangkan pendistribusian sampai ke titik sasaran warga merupakan tanggunjawab desa," paparnya.

Asep memahami apa yang dirasakan aparat desa, terutama menyangkut ongkos distribusi ke ketiap Rukun Warga (RW). "Bisa dibayangkan, medan di pedesaan begitu berat, sedangkan kompor gas dan tabung LPJ cukup berat. Dan yang jelas, ongkos distribusi ini yang tidak tersedia," ungkapnya.

Asep mengaku kesal, tetapi pihaknya juga tak bisa berbuat banyak ketika harus dihadapkan kepada biaya distribusi. "Saya hanya bisa menegur Kepala Desa Sukaluyu dan beberapa Kepala Desa lainnya, dan pada umumnya menyatakan siap mempertanggungjawabkannya karena pungutan uang tersebut untuk kepentingan distribusi," tegasnya.

Berbeda dengan peristiwa di beberapa desa di Kecamatan Situraja, Camat Situraja Ari Kusnadi, justru namanya "dijual" oleh oknum tertentu yang mengaku selaku konsultan Pertamina untuk melakukan pungutan kepada warga melalui desa-desa, yang disebut-sebut atas rekomendasi Camat Ari..

"Saya tidak pernah meminta kepada warga atau konsultan berbentuk uang. Bahkan saya tidak pernah bertemu dengan orang tersebut yang mengaku konsultan Pertamina. Saya benar-benar dipermalukan," tandasnya.

Kecuali itu, Ari mendapat laporan adanya pungutan kepada warga. "Memang benar ada iuran warga, tetapi itu hasil kesepakan mereka dan hal ini dikuatkan dengan berita acara kesepakatan untuk keperluan distribusi ke titik sasaran di perkampungan yang cukup jauh," katanya.***

Dua PJTKI Cabang Sumedang Masih Tunggu Ijin Depnaker

2008-11-24T21:40:00.001+07:00

SUMEDANG - Meskipun telah dideklarasikan adanya dua buah PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Imdonesia) Cabang Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, namun belum sepenuhnya memiliki kewenangan dari pusat disebabkan masih menunggu penyelesaian perijinan dari Departemen Tenaga Kerja RI.

Hal itu dikemukakan Dr H Dady Muhtadi, Kepala Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Sumedang, Senin (24/11). Keberadaan PJTKI tersebut, katanya, memang sudah berjalan cuma sampai sekarang belum bisa berjalan sendiri.

"Karenanya, kedua PJTKI ini baru sampai pada usaha rekruitmen tenaga kerja. Urusan adminsitrasi masih merupakan wewenang PJTKI induk di Jakarta," katanya.

Menurut dia, sampai sejauh ini pihak PJTKI Cabang Sumedang yang berkedudukan di Jalan Pangeran Kornel, Pasanggarahan dan di Desa/Kecamatan Tanjungmedar masih harus menunggu ijin dari Depnaker Pusat.

"Ini sebenarnya merupakan keberuntungan bagi masyarakat Sumedang karena untuk mendaftar sebagai tenaga kerja tidak haruus lagi ke luar kabupaten. Insya Alloh ke depan akan lebih mudah terkontrol masalah TKI ini," paparnya.***

Raperda Pajak Tingkatkan PAD bisa Kendalikan Pemakaian Listrik

2008-11-24T15:30:00.000+07:00

SUMEDANG - Meskipun sudah memasuki masa akhir tahun 2008, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang mengajukan tiga buah rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perpajakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Senin (24/11).

Ketiga buah Raperda tersebut masing-masing Raperda tentang pajak hiburan; Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 9/1998 tentang pajak penerangan jalan umum; dan Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 10/2005 tentang pajak reklame.

H Ramdan Rohendi Dedi, Kepala Dinas Pajak Kabupaten Sumedang, menyebytkan bahwa penyampaian ketiga buah rancangan peraturan daeran tadi telah disampaikan oleh Wakil Bupati Sumedang Taufiq Gunawansyah.

Menurut Ramdan, usulan tentang tiga buah Raperda ini dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perpajakan. Selain itu, katanya, agar peraturan daerah bisa kompetitif dengan kabupaten/kota lain di wilayah Jawa Barat.

"Tetapi hasil kajian kita tentang Raperda ini, akan berdampak terhadap penghematan pemakaian energi listrik. Sebab, regulasi yang kita usulkan kepada DPRD akan memiliki fungsi pengendalian," kata Ramdan.

Dijelaskan, dalam Raperda tentang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), selama ini diberlakukan tarif rata-rata. "Nah, dengan peraturan daerah ini, akan berubah menjadi progresif dengan azas berkeadilan. Lebih besar pemaiakan, maka akan berakibat besar pula pembayaran PPJU," katanya.

PPJU dengan daya 450 volt ampere (VA) nilai pajaknya tidak naik. Lain lagi dengan daya 900 VA ke atas dari nilai pajak 3 persen menjadi 6 persen. "Ini yang dimaksud berkeadilan tersebut,"tutur Ramdan.

Berbicara tentang pajak reklame, Kabupaten Sumedang sudah memiliki peraturan daerah (Perda) nomor 10/2005. "Namun diperlukan penyesuaian-penyesuaian agar lebih kompetitif dengan daerah lain dengan nilai kenaikan rata-rata 20 persen," tandasnya.

Pajak Reklame, khusus untuk perusahaan rokok atau minuman mengandung alkohon, diusulkan nilai pajaknya naik hingga 25 persen darai nilai pajak pokok.

Sedangkan Pajak Hibuuran, peraturan daerah ini sama halnya dengan kedua Raperda tadi, yakni selain bisa lebih kompetitif terutama dengan Bandung.

Sejak lama, lanjut Ramdan, pemberlakukan pajak tontotan dihitung berdasarkan golongaan, sedangkan sekarang ini dhitung berdasarkan harga ticket masuk.***

Penaburan "Air Rahmat" di Lokasi Banjir, Air Sumur bisa Diminum

2008-11-24T15:26:00.000+07:00

SUMEDANG - Banjir di wilayah Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, memang telah reda. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang tampak masih berkepentingan untuk memberikan perhatian.

Lihat saja, Wakil Bupati Sumedang Taufiq Gunawansyah didamping Kepala Dinas Kesehatan dr H Hilman Taufik Ws, dan Kepala BKB (Badan Kesatuan Bangsa) H OY Hemawan, melakukan kunjungan kerja ke Desa Sindang Pakuwon, Desa Cihanjuang dan Sindanggalih, Senin (24/11).

dr H Hilman Taufiq, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), menyebutkan, pasca banjir kali Cimande yang menggenangi 360 rumah penduduk di tiga desa di Kecamatan Cimanggung, Rabu (19/11) pekan lalu, memang tidak menimbulkan penyakit yang berat.

"Kecuali gatal-gatal di kulit, dan masalah ini sudah bisa ditangani oleh tim kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Cimanggung," kata Hilman.

Selain itu, lanju Hilman, pihaknya telah menyalurkan dan menaburkan kaporit k e setiap sumber mata air yang tergenang air banjir dan dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga.

"Seperti sumur gali. Kita sudah berupaya untuk menaburkankaporit, sehingga air keruh bisa lebih cepat jernih kembali," katanya.

Namun demikia, guna menghindari timbulnya berbagai bibit penyakit atau bakteri, Dinas Kesehatan Sumedang telah mengirimkan pula "Air Rahmat" yakni Sodium Hipochlorit yang secara simbolis ditaburkan Wakil Bupati Taufiq Gunawansyah ke beberapa sumber mata air.

"Sodium Hipochlorit ini bermanfaat untuk membunuh bakterik penyakit, dan air yang telah dicampur sodium, selian semakin jernih huga bersih dan bisa langsung diminum," katanya.

Hanya saja, dalam pemberian sodium hipochlorit ini harus sesuai takaran sehingga menghasilkan kualitas air yang baik, yakni 1 sachet (1,25 persen sodium hipochlorit untuk 20 liter air). "Karenanya, tim kesehatan tetap memberikan biimbingan teknis kepada masyarakat Cimanggung," tambah Hilman.***

Tahun 2009 Ujian Berat bagi Koalisi Sumedang Bersatu, Don-Top!

2008-11-22T15:48:00.000+07:00

SUMEDANG - Koalisi Sumedang Bersatu Don - Top(Pasangan Bupati Sumedang H Don Murdono - Wakil Bupati Sumedang Taufiq Gunawansyah hasil Pemilihan Kepala Daerah 2008) menghadapi ujian besar di tahun 2009 mendatang.

Pasalnya, apabila sejumlah bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) tetap tak bisa dikucurkan oleh pemerintah pusat,yang berakibat terjadinya kevakuman kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, bukan mustahil jika kedua partai yang sedang berkuasa (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP dan Partai Golongan Karya/GOLKAR) ini terancam dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

"Ini ujian yang paling berat bagi Koalisi Sumedang Bersatu. Memang, dihapusnya bantuan pusat tersebut adalah kebijakan pusat, yang justru berdampak sangat besar bagi kabupaten/kota," kata Edi Askhari, Ketua Harian Panitia Anggaran (Pangar) Dewan Perwakilan Rakrat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, belum lama ini.

Menurut Edi, sisa waktu menjelang Pemilihan Umum 2009 tinggal beberapa bulan lagi. "Terus terang ini merupakan ancaman serius bagi PDIP mapun GOLKAR," kata Edi, yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Sumedang.

Kecuali, lanjut Edi Askhari, apabila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang di bawah kepemimpinan Bupati H Don Murdono maupun Wakil Bupati Taufiq Gunawansyah
berhasil meyakinkan pemerintah pusat untuk tetap mengucurkan dana bantuan khusus di tahun anggaran 2009, maka ancaman tadi bisa berkurang.

"Kita tunggu saja bagaimana hasil perjuangan di Jakarta. Sebab, kalau tidak berhasil, ini akan berakibat kevakuman kegiatan pembangunan termasuk pengadaan obat-obatan akan hilang. Ini benar-benar situasi yang sangat serius," tambah Edi Askhari.***

Bantuan DAK Dihapus Kabupaten Sumedang Jangan Pesimis

2008-11-22T05:13:00.001+07:00

SUMEDANG - Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang akan menghapus beberapa dana alokasi khusus (DAK) tahun 2009 untuk pemerintah kabupaten/kota, diharapkan jangan sampai membuat pesimis. Bahkan sebaliknya, harus dijadikan sebagai peluang untuk maju.

Hal itu dikemukakan H Dede Hermasah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Jumat (21/11). Pernyataan tersebut disampaikan sehubungan dengan kemungkinan beberapa bantuan pemerintah pusat (DAK) 2009 akan dihapus.

Menurut Dede, kondisi seperti itu dinilainya sebagai sebuah situasi global yang bukan hanya berdampak terhadap Kabupaten Sumedang, juga kabupaten/kota secara nasional. Khusus di Indonesia, kondisi seperti ini dimungkinkan akibat kebijakan pemerintah yang akan menaikan gaji guru mencapai 100 persen.

"Jadi bukan hanya Sumedang yang merasakan dampaknya, melainkan semua kabupaten/kota di Indonesia. Nah, kondisi ini jangan sekali-kali membuat kita menjadi pesimis," tegas Dede.

Bahkan, lanjut Dede, seharusnya hal tersebut menjadikan semua pihak introspeksi dan ditangkap sebagai sebuah tantangan. "Kita tidak boleh larut dalam kebingungan menghadapi kondisi sekarang, malah sebaliknya kita harus bangkit," katanya.

Menurut Dede, selama ini pemerintah kabupaten/kota senantiasa mengandalkan bantuan pusat. Bahkan, program pembangunan selama ini justru hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Sikap APBD oriented ini jelas salah, dan sudah saatnya kita ubah. Ada tiga domain yang harus diperankan yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta," kata Dede.

Ketiga domain tadi, diyakini Dede bisa menjadi kekuatan besar untuk membangun. Dengan modal yang dimiliki, pembangunan bisa berjalan yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan.

Dalam upaya mencari solusi atas permasalahan yang mungkin terjadi di tahun anggaran 2009, Bupati Sumedang H Don Murdono dan Wakil Bupati Taufiq Gunawansyah, saat ini sedang melakukan upaya konsultasi ke pemerintah pusat.

"Terus terang kondisi semacam ini akibat kebijakan pusat. Persoalannya, pemerintah tidak melakukan konsltasi kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga semuanya mengalami kebingungan apa yang mesti diperbuat," ungkap Dede.***

Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil di Sumedang "Meledak"

2008-11-21T18:52:00.000+07:00

SUMEDANG - Sedikitnya sebanyak 3500 pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2008 dari kelompok umum di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, kini telah masuk ke panitia penerimaan CPNS.

Di antaranya terdapat pelamar dari luar kabupaten sebanyak 150 orang. Jumlah pelamar CPNS 2008 tersebut diperkirakan akan terus bertambah, karena pendaftaran masih dibuka hingga Senin (24/11) mendatang.

H Zaenal Alimin, Kepala BKPPD (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah) Kabupaten Sumedang, saat dikonfirmasi, Jumat (21/11), mengatakan jumlah pelamar melalui Kantor Pos sampai saat telah mencapai 3500 pelamar.

"Pendaftaran masih terbuka sampai tangga 24 Oktober nanti. Jadi, kemungkinan jumlah pelamar masih akan terus bertambah," kata Zaenal.

Dijelaskan, quota formasi jabatan untuk Kabupaten Sumedang, yaitu sebanya 334 jabatan yang meliputi tenaga guru 231, tenaga kesehatan 55, dan tenaga teknis lainnya 48 formasi.

"Jelas ini akan menimbulkan persaingan ketat di antara peserta untuk memperoleh ticket menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil," kata Zaenal.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi sekarang ini adalah anggaran yang tersedia sangat terbatas dan hanya cukup untuk memberikan pelayanan bagi 1000 peserta.

Karenanya, Zaenal akan berupaya untuk mencari dana tambahan agar bisa membuat persiapan, pengadaan tempat testing termasuk tenaga pengawas.

Diakui, di antara ribuan berkas pelamar yang masuk, terdapat pelamar yang tidak memenuhi syarat. Hal ini akan diberitahukan kepada para pelamar pada saatnya nanti.***.

Program Administasi Kependudukan, Harus Tetap Jalan di Tahun 2009

2008-11-20T14:29:00.000+07:00

SUMEDANG - Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, mesti tetap berjalan sekalipun harus dihadapkan kepada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 mengalami kevakuman.

Soalnya, program SIAK ini masih harus melalui proses persiapan dasar di antaranya penyusunan Detail Engineering Disgn (DED) dan sosialisasi kepada masyarakat luas.

Karenanya, pada tahun anggaran 2009, program SIAK senilai Rp 9, 5 milyar tersebut tak akan terlalu memberatkan beban APBD. Untuk memulai pemberlakuan sistem informasi administrasi kependudukan masih diperlukan persiapan-persiapan selama satu tahun 2009 mendatang.

Penegasan tersebut disampaikan drg H Agus S Rasjidi, Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (Disduk, KB dan Casip) Kabupaten Sumedang, Kamis (20/11).

Dijelaskan, program SIAK secara nasional harus tuntas pada tahun 2011. "Jadi untuk memasuki program ini, selain dilaksanakan secara bertahap, dan yang paling penting dalam pelaksanaannya diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda)," kata Agus.

Menurut dia, Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan hingga kini masih dalam proses penetapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Pada awalnya akan ditetapkan DPRD hari Kamis ini, cuma karena masih ada rancangan peraturan daerah lainnya yang belum tuntas, penetapan Perda kita akhirnya ditunda pihak legislatif," paparnya.

Berbicara tentang hasil studi banding ke Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum lama ini, yaitu untuk melakukan orientasi pengayaan materi rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Hasil studi banding tersebut di antaranya berupa masukan dari Yogyakarta maupun Bantul dalam pelayanan dasar di bidang kependudukan dan catatan sipl yang telah mengacu pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2006 tentang admintrasi kependudukan.

Di Yogyakarta, tutur Agus, memang telah memiliki peraturan daerah (Perda) nomor 10 tahun 2007. Sementara di Kabupaten Bantul masalah kependudukan ini
telah diatur dalam Perda nomor 26 tahun 2008.

Khusus di Yagyakarta penyelenggaraan administrasi kependudukan telah dilakukan secara online bekerjasama antara Pemkot Yogyakarta dan pihak ketiga menggunakan dial up dan bisa dimanfaatkan dinas/instansi secara online.

Sedangkan di Kabupaten Bantul, memang masih dilaksanakana secara off line, tetapi saat ini sedang dibangun mempergunakan base tranmission system (BTS) yang ditargetkan pada tahun 2009 bisa dipergunakan secara online.***

Jaringan Pipa PDAM Jebol: Ribuan Konsumen Terlantar

2008-11-20T09:34:00.000+07:00

SUMEDANG - Jaringan pipa 12 Inchi milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Dusun Margacinta, Desa Margajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, jebol.

Akibatnya, tiga buah rumah penduduk yang berada di bawah lokasi kejadian, sempat dibajiri air, Rabu (19/11) pukul 02.00 WIB dini hari.

Akibat lainnya, ribuan konsumen di wilayah perkotaan terlantar. Karenanya, petugas PDAM hingga Kamis (20/11) siang terus berupaya melakukan perbaikan dan penyambungan kembali pipa yang pecah tersebut.

Cece Wahyu Gumelar, Kepala Bagian Humas dan Hukum PDAM, ketika dikonfirmasi, membenarkan terjadinya putusnya pipa jaringan PDAM di Dusun Margacinta. "Ini musibah yang tak bisa dihindari. Ya di antaranya dikarenakan tekanan air dari mata air Nanggorak terlalu besar, sehingga salah satu sambungan pipa pecah," katanya.

Menurut Cece, pihak PDAM meminta kesabaran dari pelanggan atas kejadian tersebut. Cece optimis, upaya yang dilaksanakan tim teknis PDAM bisa segera menuntaskan perbaikan disana.

"Mudah-mudahan saja hari ini air sudah bisa dialirkan. Walaupun memang masih perlu waktu, karena pengisian jaringan perlu beberapa jam sebelum naik ke reservoar di Gunung Palasari," katanya.

Kecuali itu, PDAM akan segera memberikan ganti rugi kepada tiga kepala keluarga pemilik rumah yang sempat terendam air PDAM. "Bangunan rumah tidak ada yang rusak, kecuali banyak barang-barang rumah tangga yang basah. Insya Alloh kita akan berikan ganti rugi," tandasnya.***

Sungai Cimande Meluap Ratusan Rumah Terendam Banjir

2008-11-19T19:54:00.000+07:00

SUMEDANG - Musibah banjir di musim hujan 2008 ini, untuk pertama kalinya menimpa Desa Cihanjuang dan Sindang Pakuwon di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (19/11).

Di Desa Cihanjuang tercatat 250 rumah dan di Desa Sindang Pakuwon 53 rumah penduduk terendam banjir dengan ketinggian air 30 Centimeter-1,5 meter, dan puncak banjir sekitar pukul 13.00 WIB siang.

Meski demikian, berdasarkan laporan dari Satlak (Satuan Pelaksana) Penanggulangan Bencana Alam dan Pengungsi yang dipusatkan di kantor Pemerintah Kecamatan Cimanggung, dalam musibah banjir ini tidak ada korban jiwa.

Ading Sutisna, MPd, Pjs Kepala Bidang Linmas (Perlindungan Masyarakat) pada Badan Kesatuan Bangsa (BKB) Kabupaten Sumedang, ketika dihubungi, membenarkan pada musim hujan 2008 ini untuk pertama kali terjadi banjir, tepatnya di Desa Cihanjuang dan Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung.

Dijelaskan, hujan cukup deras yang mengguyur wilayah Cimanggung sejak pukul 11.00, ternyata mengakibatkan meluapnya sungai Cimande. Banjir tersebut telah merendam ratusan rumah penduduk di kedua desa tersebut.

"Memang tidak ada laporan korban jiwa, cuma karena sampai pukul 19.00 WIB malam hujan masih belum reda, kondisi masyarakat cukup memprihatinkan," katanya.
Banjir di Desa Cihanjuang, ketinggian air mulai dari 30 Centimeter - 1,5 meter. Hal serupa terjadi di Desa Sindang Pakuwon.

"Saat ini banjir sudah surut, cuma masyarakat tetap harus waspada karena potensi hujan dikhawatirkan bisa mengakibatkan banjir susulan," ungkap Ading.

Menurut Ading,Tim SAR (Search and Resque) saat ini telah disiakan di Satlak Kecamatan Cimanggung, untuk antisipasi terhadap kemungkinan masyarakat yang memerlukan pertolongan.

"Insya Alloh, kita termasuk aparat kesehatan dari Puskesmas Cimanggung tetap siaga di lokasi agar memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tambah Ading.***

DAK Dihapus: Pelayanan Kesehatan di Sumedang bakal Terpuruk

2008-11-19T17:57:00.000+07:00

SUMEDANG - Kebingungan kini melanda jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kebupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Soalnya, apabila pemerintah pusat tak mau juga mengucurkan dana alokasi khusus (DAK) kesehatan, berbagai kegiatan termasuk pengadaan obat-obatan di tahun anggaran (TA) 2009, nihil.

"Pelayanan kesehatan di Sumedang akan benar-benar terpuruk. Ini sebuah kondisi yang sangat tidak kita harapkan," kata dr H Hilman Taufik Ws, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Rabu (19/11).

Menurut Hilman, berdasarkan informasi bahwa terdapat enam kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang tidak akan mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009. "Terus terang ini tidak adil. Bayangkan saja, Bandung dengan pendapatan asli daerah yang sangat besar, justru mendapatkan bantuan DAK, jelas-jelas tidak adil," paparnya.

Disebutkan, rencana kebutuhan untuk bidang kesehatan sebenarnya cukup besar. Hanya saja, nilai yang disesuaikan dengan pagu anggaran, sebesar Rp 14 milyar lebih. Sementara dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 9,6 milyar, sehingga kekurangannya dari APBD.

Pagu anggaran Rp 14 milyar tersebut, di antaranya untuk pengadaan obat-obatan sebesar Rp 6,5 milyar; operasional Puskesmas Rp 6 milyar dan program-program penting lainnya. "Eh, malah pada tahun 2009 pemerintah pusat menghapus DAK kita. Karenanya, kita kebingungan apa sebenarnya penyebab pusat menghapus kita," ungkapnya.

Diperkirakan, Kabupaten Sumedang dengan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 90 milyar, dinilai telah menyebabkan kebijakan pusat untuk menahan DAK. "Padahal, kenyataannya, PAD sebesar Rp 90 milyar itu di antaranya Rp 40 milyar dikembalikan ke Rumah Sakit Umum Daerah," kata Hilman.

Karenanya, jumlah riil PAD hanya sebesar Rp 50 milyar, sehingga ketika pemerintah pusat menghilangkan DAK hal ini berpengaruh luas terhadap roda pemerintahan maupun pembangunan di daerah.

"Terus terang saya sendiri bingung rumus apa yang dipergunakan pusat sehingga Kabupaten Sumedang tidak lagi menerima DAK kesehatan. Lihat saja Bandung yang pendapatannya besar, mereka tetap menerima DAK," katanya.

Kecuali itu, ia percaya kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk melakukan pendekatan ke pusat. "Mudah-mudahan saja bisa berhasil, sebab masalah DAK ini menentukan kesejahteraan masyarakat," tegas Hilman.***